Menitipkan Pendidikan Tinggi Vokasi kepada Pak Menteri

Jakarta -

Saat ini kita punya kementerian baru yang mengurusi pendidikan tinggi (PT). Namanya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Pemekaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kemendiktisaintek dipimpin oleh Menteri Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro. Mantan Dirjen Dikti periode 1999-2007.

Prof. Satryo memiliki trah teknokrat asli. Ayahnya, Prof. Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan pada awal Orde Baru sebelum Prof. Syarief Tayeb. Juga pernah menjadi Eektor UI dua periode. Kakeknya, Prof. Soetedjo Brodjonegoro, Guru Besar UGM. Adiknya, Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, pernah menjadi Menteri Keuangan, Bappenas, dan Kepala BRIN.

Sebab darah biru teknokrat, layak sekali Prof. Satryo dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri. Tentu di antara banyak pilihan yang layak. Saya berharap di bawah kepemimpinan Prof. Satryo, PT dapat berkembang lebih baik dan memberikan kemanfaatan yang banyak bagi kesejahteraan rakyat dan kejayaan Indonesia.

Tak bermaksud untuk menggurui, sekadar mengingatkan saja, sesuai Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012, secara garis besar PT dibagi dua. Pertama, PT akademik yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan sedalam-dalamnya untuk kesejahtreraan rakyat Indonesia dan masyarakat dunia.

Selain itu, juga mendidik mahasiswa menjadi calon ilmuwan andal yang siap menjadi pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Maka, sejatinya PT akademik adalah pabrik ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; juga pabrik calon-calon ilmuwan. Kita tidak boleh abai dengan tujuan ini. Indikator kinerja PT akademik sejatinya adalah sejauh mana PT tersebut telah berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, dan seberapa banyak ilmuan ternama dilahirkan dari rahimnya.

Kedua, PT vokasi yang bertujuan mendidik mahasiswa agar memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan dunia kerja. Juga, mengembangkan teknologi terapan yang siap digunakan oleh masyarakat. Pada tulisan singkat ini, saya akan mengurai urgensi pendidikan tinggi vokasi sekaligus menitipkan untuk merawatnya kepada Pak Menteri.

Menjadi Solusi

Saat ini kita sedang berada pada era digital dan industri 4.0. Dampaknya, terjadi transformasi ekonomi, industri, dunia usaha, dan sosial yang memerlukan tenaga terampil yang adaptif terhadap perubahan. Dalam hal ini, PT vokasi berperan penting dalam menyiapkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja. Kesiapan kerja ini dikarenakan kurikulum pendidikan tinggi vokasi disusun berdasarkan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

PT vokasi juga sangat penting dalam menyiapkan bonus demografi agar produktif dan kompetitif. Lulusan PT vokasi sejatinya menguasai keterampilan praktis sehingga dapat bersaing memperebutkan kesempatan kerja dan langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Selain itu, dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan dunia kerja, PT vokasi dapat menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran. Terutama pengangguran terdidik lulusan perguruan tinggi. Dengan demikian, diharapkan pengangguran berkurang dan kesejahteraan pun meningkat.

Dukungan Pemerintah

Meski menawarkan sederet solusi, namun realitanya pendidikan tinggi vokasi menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, PT vokasi masih mendapatkan stigma sosial lebih rendah dibandingkan pendidikan tinggi akademik. Kedua, banyak lembaga PT vokasi yang mengalami keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Padahal untuk dapat menyajikan pendidikan yang berkualitas keberadaan dan kelengkapan fasilitas adalah keniscayaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan dukungan pemerintah. Pemerintah mesti hadir dan memainkan peran utama dalam mengatasi persoalan ini. Belajar dari negara lain seperti China yang saat ini telah menjadi kekuatan nyata ekonomi dunia karena sudah lama berinvestasi menyiapkan PT vokasi sehingga saat ini berkelimpahan tenaga terampil terdidik. Dan, hal itu sudah disiapkan pada saat Presiden Mao Zedong berkuasa pada 1949.

Selain dukungan pemerintah, persoalan PT vokasi juga dapat diatasi melalui kolaborasi dengan sektor industri. Namun, kolaborasi yang dibentuk mesti substantif dan berbentuk ekosistem pendidikan vokasi yang saling mendukung.

Dukungan Kelembagaan

Selain dukungan anggaran dan kebijakan, dukungan pemerintah dalam bentuk kelembagaan juga sangat diharapkan. Pada periode sebelumnya, sudah dibentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi (Ditjen Diksi). Maka, saya berharap kepada Pak Menteri agar Ditjen Diksi tetap ada berdampingan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Akademik, dan Direktorat Jenderal Riset, Sains dan Teknologi. Cukup tiga Ditjen saja.

(mmu/mmu)