PAN Sayangkan Instruksi Megawati: Kepala Daerah Harusnya Kader Bangsa

Jakarta -

Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto menyayangkan instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tak mengizinkan kepala daerah dari kader partainya ikut retret ke Akmil di Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya ketika sudah menjadi kepala daerah, dia merupakan kader bangsa.

"Kalau menurut saya ketika dia sudah menjadi kepala daerah, sejatinya dia sudah jadi kader bangsa, punya sikap negarawan. Jadi kalau menurut PAN apa yang dilakukan Ibu Megawati itu kurang pas," kata Yandri saat ditemui usai menghadiri wisuda putrinya di UI, Depok, Jawa Barat, Sabtu (22/2/2025).

Yandri berpendapat, kepala daerah yang sudah dilatik punya tanggung jawab mengemban amanah rakyat. Terlebih retret bisa digunakan untuk para kepala daerah untuk bersinergi dan mempererat kerja sama antardaerah atau dengan pemerintah pusat.

"Karena mereka kan dipilih langsung oleh rakyat. Karena retret sepengalaman saya sebagai Mendes PDT sangat bagus, itu momentum yang bisa dirasakan oleh orang yang diberi mandat oleh rakyat apalagi kepala daerah untuk menyatukan visi-misi, bagaimama Indonesia ke depan," ungkapnya.

Yandri berpendapat, ketika kepala daerah dipilih rakyat, mereka harus membawa nama daerah, bukan nama partai saja. Itulah yang dinilai Yandri sangat disanyangkan.

"Jadi di sana sudah tidak ada lagi ini partai a partai b, sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah merah putih NKRI. Jadi menurut saya sikap Ibu Megawati itu sangat kita sayangkan, dan sebaiknya kepala daerah yang dipatuhi yang ditaati tentu yang paling tinggi yaitu UU yang berlaku di Indonesia," jelasnya.

Yandri melanjutkan, kepala daerah yang berasal dari partainya semua hadir dan tiba tepat waktu di Akmil. Dia menegaskan bahwa PAN adalah partai yang setia dengan Prabowo.

"Nggak ada (yang absen), PAN ikut semua. Kalau PAN itu sekutu sejatinya Pak Prabowo, nggak mungkin nggak datang," kata dia.

Instruksi Megawati

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat edaran agar semua kepala daerah, yang merupakan kadernya, menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK berkaitan dengan kasus buron Harun Masiku. Para kepala daerah dari PDIP diinstruksikan siaga.

Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan hari ini, Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA). Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis poin pertama instruksi tersebut.

Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retret."Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.

Poin kedua,Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.

(maa/maa)