Meneropong Tantangan Ekonomi RI di 2025

Jakarta -

Dalam dua hari mendatang, pemerintah akan mengadakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari yang sebelumnya bertarif 11% menjadi 12%. Kebijakan ini akan tetap berjalan meski memunculkan gelombang protes dari berbagai kalangan.

Seperti diketahui, aturan baru ini didasari amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Saat itu, kebijakan tersebut telah dibahas bersama di DPR RI, di mana delapan fraksi setuju (kecuali PKS) untuk aturan itu disahkan.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, pun pernah mengatakan meskipun tarif PPN naik jadi 12%, sejauh ini tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah bila dibandingkan berbagai negara di dunia. Meski demikian, sejumlah pihak menyebut jika PPN Indonesia masuk ke dalam golongan yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Saat ini, PPN tertinggi di Asia Tenggara ditempati oleh Filipina dengan tarif sebesar 12%, di bawahnya ada Indonesia dengan tarif 11%.

Dampak kenaikan PPN dinilai akan menjadi pukulan berat bagi kelas menengah dan miskin. Menurut kajian Center of Economic and Law Studies (Celios), kenaikan PPN dapat meningkatkan jumlah pengeluaran masyarakat, namun peningkatan pemasukan pun dinilai minim. Kenaikan PPN juga dinilai akan memicu dampak signifikan terhadap inflasi. Hal itu berkaca pada pengalaman 2022, Ketika pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada bulan April, angka inflasi melaju mulai dari 3,47% hingga menyentuh 4,94% di bulan Juli tahun yang sama.

Mengutip dari detikFinance, pemerintah mengklaim hanya barang dan jasa mewah saja yang dikenakan PPN 12% di antaranya bahan makanan premium (beras, buah-buahan, ikan dan daging premium), pelayanan Kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan Listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA. Sementara barang yang dibebaskan dari PPN adalah sembako meliputi beras, daging, telur hingga ikan dan susu. Begitu juga dengan jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, asuransi serta air.

"PPN tahun depan akan naik 12% per 1 Januari, namun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%," kata Airlangga Hartarto dikutip dari detikJatim, Senin (16/12).

Airlangga juga menjamin bahwa kebijakan perpajakan ini menjunjung prinsip keadilan dan gotong royong dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Beberapa stimulus pun digelontorkan untuk mendorong daya beli masyarakat, mulai dari pembebasan PPN untuk barang kebutuhan pokok hingga bantuan UMKM.

Sejumlah pihak juga melihat jika pertumbuhan ekonomi tahun mendatang tidak akan meninggalkan angka 5 persen. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tetap kuat pada kisaran 4,8-5,6%. Angka itu akan terus meningkat menjadi 4,9-5,7% pada 2026 jika berhasil didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang cukup baik. Sementara itu, Ketua Apindo Shinta W Kamdani menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 ada di kisaran 4,9% sampai 5,2%.

"Prediksi kami di tahun depan 4,9%-5,2% cenderung 5 ke atas, jadi di angka 5,1% 5,2%," kata dia dalam konferensi pers, di Kantor Apindo Jakarta pada Kamis (19/12).

Shinta menyebut, pertumbuhan yang stagnan itu dipengaruhi berbagai faktor, baik dari global maupun dalam negeri. Meskipun begitu, Presiden Prabowo optimistis untuk mendorong perekonomian Indonesia meskipun tengah berjalan di tengah ketidakpastian global. Ia pun berjanji untuk memperjuangkan pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.

"Saudara-saudara sekalian, kita bangga GDP kita, produk domestik bruto kita, tumbuh dengan pesat. Tumbuh dengan pesat di tengah ketidakpastian dunia. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa pertumbuhan itu belum merata. Bahkan sebagian rakyat kita masih berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka masih bisa kita golongkan dalam keadaan yang miskin," jelas Prabowo di depan para mahasiswa Al-Azhar Kairo, Mesir, dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden.

"Ini tekad saya, pemerintah saya, kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia," imbuh Prabowo.

Lalu seberapa jauh ketidakpastian global mempengaruhi perekonomian Indonesia? Apakah 2025 adalah tahun yang cerah bagi dunia investasi di Indonesia? Simak diskusinya hanya di Editorial Review bersama Redaktur detikFinance

Puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.Tercatat sebanyak 72 pengusaha katering yang sudah memberikan uang muka sebanyak Rp 1 juta rupiah menjadi korbannya. Sedangkan program tak kunjung ada kejelasan. Salah satu korban, NM (45) mengaku tertarik karena dijanjikan akan diberi kontrak selama 5 tahun sebagai penyedia makanan. Bagaimana kelanjutan kasus penipuan ini? Apakah ada kemungkinan uang para pemilik catering akan kembali? Mari cek selengkapnya dalam segment Indonesia Detik Ini bersama redaktur Detikjatim

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

(far/far)