WamenPANRB Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat

Jakarta -

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto menekankan pentingnya keterbukaan informasi pada pelaksanaan reformasi birokrasi.

Purwadi menuturkan adanya keterbukaan informasi publik terkait kinerja birokrasi membuat publik bisa secara langsung memantau apa yang sedang dikerjakan pemerintah.

"Empat unit kerja di Kementerian PAN-RB, memiliki peran yang signifikan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan terkait reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Ini termasuk penguatan kualitas pelayanan, pengurangan birokrasi yang berbelit, manajemen ASN, penataan kelembagaan, dan penerapan prinsip-prinsip good governance," ujar Purwadi, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).

Hal tersebut ia sampaikan saat menerima Visitasi Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (28/11). Purwadi menjelaskan inovasi keterbukaan informasi publik di KemenPAN-RB mengalami kemajuan pesat, dengan percepatan dalam penyampaian yang memanfaatkan berbagai platform digital terbaru untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama kalangan milenial.

Selain itu, berbagai kolaborasi dilakukan untuk memperkuat kualitas informasi yang disampaikan.

"Keterbukaan informasi publik juga dapat dilakukan dengan digitalisasi, khususnya dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Informasi terkait birokrasi dapat lebih mudah diakses dengan berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," ungkap Purwadi.

Purwadi juga meyakini tren keterbukaan informasi ke depan akan semakin baik dengan adanya penerapan SPBE. Dengan SPBE yang terus dikebut penerapannya oleh KemenPAN-RB, Purwadi yakin keterbukaan informasi akan semakin baik di seluruh level pemerintahan.

Pada kesempatan itu, Plt Sekretaris KemenPAN-RB Erwan Agus Purwanto menjelaskan strategi keterbukaan informasi publik dilakukan secara konsisten sejalan dengan Renstra KemenPAN-RB 2020-2024 dan Renstra Sekretariat KemenPAN-RB. Melalui berbagai inisiatif strategis yang konsisten, baik program maupun kegiatan, dalam mencapai tujuan strategis yaitu layanan informasi publik yang terintegrasi dan transparan.

Kemen-PANRB juga menghadirkan program 'Bisa Tanya' sebagai salah satu media keterbukaan informasi publik. 'Bisa Tanya' merupakan wadah bagi stakeholder KemenPAN-RB untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan PAN-RB.

Program ini dilengkapi dengan sesi tanya jawab interaktif sebagai wujud optimalisasi pelayanan informasi kepada publik.

"Sejak adanya Bisa Tanya Kebijakan PAN-RB, jumlah kunjungan tamu yang hadir secara langsung di Kementerian PANRB berkurang 17 kali lipat. Hal ini tentunya berpotensi dalam penghematan anggaran K/L/Pemda Provinsi/Kab/Kota perjalanan dinas ke Kementerian PANRB sehingga dapat dialihkan pada kegiatan lainnya yang langsung berdampak pelayanan masyarakat misalnya penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting," tutur Erwan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Arya Sandhiyuda mengapresiasi KemenPAN-RB yang terus melahirkan inovasi guna memberikan akses keterbukaan informasi yang lebih baik pada publik. Menurutnya, langkah dan upaya Kementerian PANRB dalam bidang keterbukaan informasi dapat dijadikan panutan bagi instansi pemerintah dan badan publik lainnya.

"Kami selalu menekankan, KIP ini bukanlah sebuah kontestasi tapi kami ingin kementerian/lembaga yang berpredikat informatif bisa menjadi role model bagi yang lainnya. Dengan begitu pemenuhan keterbukaan informasi publik oleh seluruh penyelenggara negara dan badan publik dapat lebih optimal," ungkap Arya.

Senada dengan Arya, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP Rospita Vici Paulyn menyampaikan KemenPAN-RB telah secara konsisten mendorong keterbukaan informasi publik internal baik secara kebijakan KIP, sarana, dan prasarana termasuk melalui layanan informasi baik langsung maupun online yang dilakukan secara reguler. Menurutnya KemenPAN-RB diharapkan dapat menularkan langkah strategis yang dilakukan kepada berbagai instansi lainnya dan stakeholder yang ada.

(prf/ega)