Bos PPI: PDIP Sedang Lakukan Boikot Minta Kepala Daerah Tunda Ikut Retret

Jakarta -

Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah kadar PDIP menunda mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menganggap instruksi tersebut sebagai ekspresi kemarahan usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK.

"Saya kira itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan setelah Hasto ditahan KPK. Kan itu yang ditangkap oleh publik. Jadi praktis, setelah Hasto ditahan KPK, sikap politik PDIP berubah secara total, sebelumnya misalnya Megawati memiliki hubungan cukup mesra dengan Prabowo, bahkan keduanya memiliki riwayat pertemanan yang cukup panjang," kata Adi Prayitno kepada wartawan, Sabtu (22/2/2025).

Adi menilai sejatinya para kepala daerah kader PDIP sangat ingin mengikuti retret di Magelang. Sebab, puluhan kepala daerah kader PDIP yang telah standby di Magelang dan sekitarnya.

"Kalau melihat gesture wajah kader PDIP yang terpilih jadi kepala daerah, sepertinya mereka ingin sekali ikut retret. Cuman karena ada perintah partai, menunda mereka ikut retret, mereka standby di sekitaran Magelang. Ada yang di Yogyakarta, ada yang sudah di Magelang, ada di Semarang yang dekat Magelang," ujarnya.

Namun, Adi menilai PDIP sedang melakukan boikot atas penahanan Hasto dengan cara meminta kader-kadernya menunda berangkat ke retret yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut, kata dia, sekaligus menjadi isyarat pembangkangan.

"Setelah Hasto ditahan KPK, kemesraan, chemistry, persahabatan antara PDIP dan Gerindra seakan akan sirna karena apapun judulnya, nunda, ini kan semacam boikot terhadap retret yang merupakan andalan pemerintah Prabowo Subianto. Suka tidak suka, retret itu mencerminkan kebijakan politik pemerintah, retret suka tidak suka mencerminkan wajah Prabowo Subianto," jelasnya.

"Kalau kemudian retret yang merupakan wajah dari Prabowo, keputusan penting pemerintah tiba-tiba ada partai yang membangkang, tiba-tiba ada partai yang mengharamkan kadernya tidak ikut retret, tentu itu menjadi sebuah sesuatu negatif dalam sebuah hubungan," tambahnya.

Adi memandang, semestinya PDIP melakukan perlawanan secara hukum jika tak terima dengan penahanan Hasto. Menurutnya, para kepala daerah PDIP tetap mengikuti retret dengan memposisikan diri sebagai pejabat publik, bukan petugas partai.

"Secara prinsip, saya menilai retret penting. Kepala daerah PDIP mestinya memposisikan diri sebagai pejabat publik, bukan petugas partai tapi secara prinsip, apakah PDIP marah dengan Hasto ditahan perlawanannya harus melalui hukum. Bukan politik dengan memboikot semacam ini," tegasnya.

Seperti diketahui, hingga kini 55 kepala daerah kader PDIP telah bersiap di Magelang. Mereka menunggu arahan dari DPP PDIP terkait waktu untuk mengikuti Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang.

"Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Agung) bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retret dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan," kata Wali Kota (Walkot) Yogyakarta Hasto Wardoyo, dilansir detikJateng, Sabtu (22/2/2025).

55 kepala daerah kader PDIP tersebut terdiri atas 2 gubernur dan 53 bupati/wali kota. Kedua gubernur tersebut adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Para kepala daerah tersebut kini tengah menunggu terkait kepastian kapan mereka masuk arena retret. Hasto menyebut ada komunikasi intens yang dilakukan PDIP dengan pemerintah dan penyelenggara.

"Makanya semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Mas Pram dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara," sambung Hasto.

Dia mengatakan komunikasi yang dilakukan sudah mewakili dua arah. Puluhan kepala daerah kader PDIP ini masih menunggu hasil komunikasi tersebut.

Instruksi Megawati tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan hari ini, Kamis (20/2/2025). Instruksi keluar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diitahan oleh KPK berkaitan dengan kasus buron Harun Masiku.

(taa/dhn)