Ketua Komisi X DPR Bersyukur UKT Tak Naik, Siap Kawal Anggaran Pendidikan

Jakarta -

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian bersyukur tak ada kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa. Ke depan, Komisi X memastikan akan mengawal berbagai anggaran pendidikan lainnya, mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga beasiswa dosen.

"Dengan komitmen Mendiktisaintek, Prof Brian, yang meminta tidak ada kenaikan UKT, tentu patut kita syukuri. Hal ini sesuai dengan permintaan Komisi X DPR RI," kata Hetifah kepada wartawan, Sabtu (22/2/2025).

Hetifah menilai, langkah yang diambil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto sesuai dengan permintaan Komisi X DPR. Bahkan, kata dia, DPR periode 2019-2024 lalu telah membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan buntut adanya kenaikan UKT mahasiswa baru.

"Dengan rekomendasi Panja ini, Menteri Nadiem Makarim (dulu) menunda kenaikan UKT. Penundaan ini setidaknya menjadi jawaban atas panja tersebut," terangnya.

Menteri pun berganti namun ia memastikan Komisi X DPR tetap berfokus mengawasi UKT. Hingga akhirnya, kebijakan efisien anggaran muncul yang bisa saja berimbas pada kenaikan UKT.

"Ketika menteri berganti (ke Prof Satryo), kemudian ada efisiensi (Inpres Nomor 1 Tahun 2025), Komisi X DPR RI tetap konsen pada program yang berpengaruh langsung terhadap kepentingan mahasiswa, termasuk untuk tidak tidak menaikkan UKT. Namun demikian, seperti kita tahu, ada beberapa komponen yang mempengaruhi UKT, di antaranya Semakin tinggi status otonomi PTN (Satker → BLU → PTNBH), semakin besar kemungkinan UKT meningkat, terutama bagi mahasiswa di jalur reguler," jelasnya.

Di sisi lain, Politikus Golkar itu menghargai upaya rektor yang telah menghitung secara cermat kebutuhan kampusnya masing-masing. Sehingga, efisiensi tak mempengaruhi UKT.

"Kami juga menghargai para rektor yang harus menghitung cermat kebutuhan kampusnya, sehingga efisiensi tersebut tidak mempengaruhi UKT," ucapnya.

Ke depan, Hetifah menjamin komisinya tak hanya berfokus mengawal UKT, tetapi juga memastikan supaya anggaran pendidikan lainnya tak kena efisiensi.

"Komitmen kami Komisi X DPR RI sudah jelas, bukan hanya UKT, kami pun juga mengawal agar anggaran KIP-K, BPI, Beasiswa ADIK, Beasiswa KNB, dan Beasiswa dosen/tendik di DN dan LN, tidak diefisiensi. Alhamdulillah, program ini (Bantuan Sosial) tidak diefisiensi," ujarnya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI Brian Yuliarto sebelumnya menegaskan tidak ada kenaikan biaya UKT bagi mahasiswa. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) pertama Mendiktisaintek Brian dengan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) se-Indonesia.

"Saya minta tolong para Rektor dan Kepala LLDIKTI informasikan sebaik-baiknya kepada mahasiswa bahwa tidak ada kenaikan UKT," kata Mendiktisaintek dilansir Antara, Jumat (21/2/2025).

Rapat ini dilakukan secara hibrida (daring dan luring) pada Kamis (20/2) lalu. Mendiktisaintek juga meminta kepada para rektor untuk berdialog langsung dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi. Para rektor diminta menyampaikan dengan transparan bahwa tidak ada kenaikan UKT.

"Jangan sampai ada miskomunikasi. Ini penting supaya tidak menimbulkan keresahan di adik-adik mahasiswa," lanjutnya.

Mendiktisaintek juga menegaskan pihaknya tetap mengalokasikan anggaran untuk Program KIP-K. Ia menekankan pentingnya klarifikasi atas berbagai isu yang beredar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian mahasiswa dapat memahami bahwa tidak ada pengurangan beasiswa dan komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan tinggi tetap terjaga.

(taa/dhn)