2 days ago
4
Medan -
Isu pemekaran provinsi menjadi salah satu bahasan di debat ketiga Pilgub Sumut. Dua pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution-Surya dan Edy Rahmayadi-Hasan Basri sepakat soal adanya pemekaran.
Topik pemekaran ini awalnya dilemparkan oleh Surya saat bertanya Hasan. Surya mengatakan wacana pemekaran adalah keinginan beberapa wilayah dengan alasan pemerataan pembangunan yang lebih baik.
"Wacana pemekaran di Sumatera Utara adalah keinginan beberapa wilayah, wacana ini muncul dengan alasan pemerataan pembangunan dan akses layanan yang lebih baik untuk daerah-daerah terpencil," kata Surya di debat ketiga Pilgub Sumut, dilansir detikSumut, Rabu (13/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Surya keinginan pemekaran itu juga disertai kekhawatiran soal kemampuan keuangan daerah dan kesiapan infrastruktur dan juga memicu pro dan kontra di kalangan pimpinan dan masyarakat lokal. Sehingga perlu dialog dan kajian mendalam soal pemekaran tersebut.
Sehingga, dia bertanya ke Hasan terkait langkah konkrit apa yang dimiliki Edy-Hasan terkait wacana pemekaran ini. Sehingga pemekaran itu dapat mewujudkan pemerataan pembangunan tanpa membebani keuangan daerah.
"Apakah langkah konkrit yang akan bapak ambil untum mengatasi tantangan terkait wacana pemekaran di beberapa wilayah di Sumatera Utara agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan akses layanan lebih baik tanpa membebani keuangan daerah dan infrastruktur yang belum memadai?" tanya Surya.
Hasan menjelaskan jika APBD Sumut sekitar Rp 13,5 triliun dinilai tidak mampu untuk menjangkau seluruh kabupaten/kota di Sumut. Sehingga Edy-Hasan menilai perlu mendorong usulan pemekaran di Sumut dalam rangka membangun keadilan dan pemerataan pembangunan.
"APBD Sumatera Utara lebih kurang Rp 13 triliun, Rp 13,5 triliun pasti nya, kita tahu Rp 13,5 triliun ini tidak akan mampu bisa menjangkau seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara," ucapnya.
"Karena itu kami berharap dan mendorong terus bagaimana supaya Provinsi Sumatera Utara ini, dalam rangka membangun keadilan dan pemerataan pembangunan, kita perlu meneruskan usulan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara," imbuhnya.
Pemekaran wilayah seperti Provinsi Kepulauan Nias dan Provinsi Tapanuli dinilai perlu didorong. Hasan kembali menegaskan jika pemekaran itu demi pemerataan pembangunan.
"Tentu yang pertama kita ingin mendorong dan juga sekaligus memperjuangkan bagaimana Kepulauan Nias menjadi provinsi Sumatera Utara, Provinsi Tapanuli juga perlu kita mekarkan ini semua adalah tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan pemerataan pembangunan keadilan dalam sektor pembangunan dan inilah yang dirasakan dan juga dibutuhkan oleh masyarakat kita, karena kita sekali lagi perlu pahami 13,5 triliun ini tidak akan mampu untuk memberikan pembangunan yang rata di seluruh Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.
Apalagi mengingat panjang jalan provinsi di Sumut mencapai 3.005 kilometer dinilai membutuhkan effort yang sangat kuat. Sehingga perlu penguatan anggaran oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
"Kita tahu permasalahan infrastruktur saja, 3.005 kilometer Jalan Provinsi Sumatera Utara, ini juga membutuhkan effort yang sangat kuat yang sangat penting dan juga perlu penguatan anggaran yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ungkapnya.
Hasan menuturkan bakal mendorong agar pemekaran provinsi di Sumut dapat dilaksanakan. Hasan juga meminta agar moratorium soal pemekaran dicabut.
"Karena itu kami sangat mendorong agar ke depan nanti pemekaran di Provinsi Sumatera Utara bisa dilakukan bisa dilaksanakan dan sedihnya 10 tahun akhir ini, pemerintah pusat memoratorium yang ada di Indonesia dan ini adalah sumber dari bagaimana pemerataan ini tidak terlaksana di Provinsi Sumatera Utara, moratorium ini harus segera dicabut untuk memberikan pemerataan pembangunan yang ada Sumatera Utara," bebernya.
Surya mengaminkan soal pemekaran jika prinsipnya masyarakat membutuhkan. Pemekaran tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada.
Bobby Nasution kemudian mengaku jika ada beberapa kabupaten/kota yang ingin dimekarkan saat dirinya berkeliling di Sumut. Namun dia meminta agar isu pemekaran ini jangan hanya sebatas isu politik demi meraih suara di Pilgub Sumut ini.
"Kami memang sudah keliling di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara. Memang ada beberapa kabupaten/kota yang ingin mekar dari Sumatera Utara, tapi yang dibilang Pak Hasan tadi, mohon maaf, Pak, jangan kita jadikan pemekaran ini jadi isu-isu politik saja Pak, karena kita mau meraih suara, kayak di Nias, Bapak bilang tadi, gara-gara mungkin belum pernah disentuh selama lima tahun yang lalu, biar dapat suara di sana, udahlah, isu mekar di sana biar dapat suara, nggak boleh Pak," jelas Bobby Nasution.
Dia menilai jika masyarakat meminta mekar karena tidak adanya pembangunan di daerah tersebut. Sehingga Bobby menuturkan jika pemekaran dilakukan dengan kesan yang baik, bukan karena tidak dilakukan pembangunan di daerah itu.
"Kalau kami nanti walaupun, kalau memang untuk dimekarkan, kami setuju, tapi provinsi Sumatera Utara harus tetap masuk, jangan mereka mekar, tapi merasa karena Provinsi Sumatera Utara tidak pernah membangun dan mereka minta mekar. Kalau mereka mau mekar, boleh, tapi dengan kesan yang baik. Sudah dibangun Provinsi Sumatera Utara, sudah ada bekas pembangunannya, sudah ada monumen yang dibangun di sana, mekar silakan. Tapi jangan mekar karena tidak diperhatikan. Itu nggak baik," tuturnya.
Usai debat, Edy pun berkomentar soal isu pemekaran itu. Edy mengatakan berdasarkan pengalaman dia selama 5 tahun menjadi Gubsu, kondisi anggaran memang sangat berat untuk mengejar kesejahteraan rakyat.
"Untuk mendorong pemekaran, ini harus dikaji secara utuh, secara komprehensif, tetapi yang pastinya 5 tahun saya menjabat saya melihat dengan kondisi anggaran yang masih sangat sekali berat untuk mengejar kesejahteraan rakyat ini sangat sulit untuk 33 kabupaten/kota dirangkum menjadi 1 provinsi," kata Edy Rahmayadi.
Baca selengkapnya di sini
(idh/imk)
