PDIP dan PSI Minta Pemprov DKI Berdayakan Warga Kolong Tol Usai Direlokasi

Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan merelokasi warga yang tinggal di kolong Tol Angke ke rumah susun (rusun). Fraksi PDIP dan PSI meminta Pemprov memberdayakan warga yang telah direlokasi agar tak kembali ke kolong tol.

"Pemberdayaan warga secara ekonomi mutlak diperlukan agar mereka bisa memperbaiki taraf hidup mereka, sehingga tidak perlu kembali ke kolong tol lagi," ucap Sekretaris Fraksi PDIP Rio Sambodo, Selasa (26/11/2024)

Selain fasilitas tempat tinggal, lanjutnya, Pemprov DKI pun harus menyiapkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) pendukung. Dia mengatakan salah satu yang penting adalah transportasi umum untuk akses warga rusun.

"Selain menyiapkan tempat tinggal sementara, Pemprov juga harus menyiapkan fasum fasos yang mendukung salah satunya transportasi massal untuk mereka bekerja ataupun bersekolah," katanya.

Sementara itu, Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI August Hamonangan menilai perlu pendekatan menyeluruh dalam relokasi warga dari kolong tol. Menurutnya, Pemprov DKI perlu melihat semua aspek untuk menangani masalah permukiman itu.

"Dari sisi sosiologis, pemberdayaan ekonomi bagi warga terdampak menjadi sangat penting. Pemerintah harus menyediakan program pelatihan keterampilan dan menciptakan peluang kerja agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup di lingkungan baru," ujar August dihubungi terpisah.

Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten untuk menjaga kolong tol tetap steril.

"Dengan menggabungkan langkah-langkah ini, diharapkan relokasi tidak hanya memberikan solusi sementara, tetapi juga menciptakan perubahan yang berkelanjutan bagi warga terdampak," katanya.

Relokasi Warga dari Kolong Tol dan Jembatan

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan beberapa warga kolong tol dan jembatan di Jakbar serta Jakut sudah bersedia pindah ke Rusun Jalan Tongkol di Penjaringan, Jakarta Utara. Teguh menyebutkan warga kolong tol dan kolong jembatan akan digratiskan selama 6 bulan untuk menyewa rusun.

"Jadi misalnya mereka yang pindah ke rumah susun, itu selama enam bulan kami free, tidak ada biaya sama sekali. Dan kemudian ada sekadar bantuan di sembako," kata Teguh kepada wartawan di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (26/11).

Teguh mengatakan warga yang memilih pindah ke rumah kontrakan akan dibantu untuk mencari rumah kontrakan yang sesuai dan diberi gratis sewa hingga dua bulan.

"Demikian juga untuk yang mereka kontrak mandiri, kita berikan fasilitasi. Kita berikan kontrak itu sekitar 1-2 bulan. Kita bersama-sama dengan Pak RT untuk mencarikan kontrakan, tentu saja dengan harga yang umum di sekitar situ. Kita juga berikan fasilitasi untuk Sembako," ujarnya.

"Kalau yang ke Panti Cipayung punya Dinas Sosial, pastinya adalah masuk dalam anggaran Dinas Sosial," sambungnya.

(aik/jbr)