Jakarta -
Pada era digital yang semakin terhubung, konsep privasi dan transparansi telah menjadi dua sisi koin yang terus bersaing. Keduanya membawa manfaat dan risiko tersendiri, namun yang paling menantang adalah bagaimana menemukan keseimbangan yang tepat antara melindungi informasi pribadi individu dan memberikan akses terhadap informasi yang relevan bagi publik.
Perdebatan ini semakin kompleks karena teknologi terus berkembang dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya privasi, namun di sisi lain menuntut transparansi dari lembaga publik maupun korporasi.
Mengelola Data Pribadi
Hak dasar setiap orang atas privasi adalah kemampuan untuk mengelola data pribadi mereka. Pengumpulan data yang meluas oleh pemerintah dan bisnis teknologi pada era digital telah membuat privasi menjadi lebih rentan. Bisnis-bisnis besar seperti Google, Facebook, dan Amazon mengumpulkan banyak informasi tentang lokasi pelanggan, pola pembelian, dan preferensi pribadi. Selain digunakan untuk meningkatkan layanan, data ini juga digunakan untuk tujuan bisnis seperti iklan bertarget.
Di beberapa negara, pemerintah menjadi lebih terlibat dalam pemantauan digital selain pengumpulan data perusahaan. Meskipun menjaga keamanan nasional dan mencegah bahaya adalah tujuan dari pengawasan ini, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai hak privasi individu. Privasi konsumen juga terancam karena meningkatnya insiden peretasan dan kejahatan siber. Ketika informasi pribadi berakhir di tangan yang salah, ada kemungkinan besar informasi tersebut akan disalahgunakan, yang mengarah pada penipuan dan pencurian identitas.
Meningkatkan Akuntabilitas
Namun, transparansi sangat penting untuk komunikasi digital, terutama dalam hal meningkatkan akuntabilitas. Melalui transparansi, publik dapat mengawasi bagaimana bisnis dan pemerintah bertindak, menghentikan penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin bahwa publik memiliki akses ke informasi yang benar. Dalam rangka memerangi korupsi dan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan, hal ini merupakan langkah yang sangat penting.
Membangun kepercayaan antara masyarakat, bisnis, dan lembaga-lembaga publik adalah keuntungan lain dari transparansi. Akses terbuka terhadap informasi akan meningkatkan rasa percaya dan kontrol masyarakat terhadap keputusan yang dibuat oleh individu-individu yang memiliki otoritas. Namun, karena paparan informasi yang berlebihan dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak privasi, keseimbangan antara transparansi dan privasi masih menjadi tantangan dalam praktiknya.
Bertentangan
Transparansi dan privasi dapat bertentangan dalam beberapa situasi. Misalnya, ketika seseorang menyampaikan informasi komersial atau pemerintah yang bersifat pribadi kepada publik, hal ini dikenal sebagai whistleblowing. Whistleblower menawarkan keterbukaan yang sangat penting untuk kepentingan publik, tetapi mereka juga sering dianggap melanggar privasi organisasi atau orang yang bersangkutan.
Serupa dengan hal ini, ketika pejabat atau tokoh publik menjadi sasaran pengawasan publik, keinginan untuk menjaga transparansi sering kali berbenturan dengan hak privasi masyarakat. Meskipun pejabat publik diharapkan untuk bertindak secara terhormat dan terbuka, seringkali sulit untuk membedakan antara apa yang dapat dibagikan kepada publik dan apa yang merupakan hak privasi mereka.
Ketegangan ini juga diperparah oleh kemajuan teknologi. Perilaku individu dapat diprediksi dengan menggunakan data besar dan analisis prediktif, yang dapat menjadi alat yang berguna untuk transparansi tetapi juga menimbulkan risiko privasi. Karena blockchain bersifat transparan dan tidak dapat diubah, hal ini memberikan kesulitan ekstra untuk perlindungan privasi dalam transaksi yang sepenuhnya transparan.
Mencapai Keseimbangan
Strategi yang kompleks diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara privasi dan transparansi. Menerapkan undang-undang yang melindungi privasi pengguna tanpa mengorbankan keterbukaan adalah langkah pertama yang penting. Sebagai contoh, Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) di Eropa telah muncul sebagai model undang-undang perlindungan data yang menjamin aksesibilitas informasi terkait dan kemampuan individu untuk mengatur data mereka.
Enkripsi end-to-end dan teknologi yang meningkatkan privasi adalah solusi teknologi yang penting untuk menjaga privasi tanpa sepenuhnya mencegah akses ke data penting. Teknologi ini menyediakan pemantauan dan audit yang transparan sekaligus memberikan perlindungan yang aman untuk data sensitif.
Literasi dan pendidikan digital juga memiliki dampak yang signifikan. Orang-orang harus tahu bagaimana melindungi informasi pribadi mereka dan hak privasi mereka. Orang-orang dapat menggunakan teknologi dengan lebih bijaksana dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan terkait masalah privasi dan transparansi jika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang topik-topik ini.
Hal yang Sulit
Pada kenyataannya, menyeimbangkan antara privasi dan transparansi adalah hal yang sulit, baik dari sudut pandang teknis maupun moral. Meskipun pemerintah dan perusahaan digital memiliki kewajiban sosial untuk menjaga privasi konsumen, mereka juga harus bertindak secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini sering menimbulkan teka-teki moral saat mengambil keputusan.
Perusahaan internet besar seperti Facebook dan Google sering berada di bawah tekanan untuk lebih terbuka dalam memanfaatkan data pengguna, tetapi hal ini dapat berdampak pada model bisnis mereka yang bergantung pada data pengguna. Dalam situasi ini, tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sangat penting ketika menimbang pro dan kontra dalam melindungi privasi dan memberikan transparansi.
Semakin Kabur
Perbedaan antara privasi dan keterbukaan mungkin akan menjadi semakin kabur di masa depan karena kemajuan teknis yang semakin canggih. Seiring dengan kemajuan teknologi blockchain, analisis data besar, dan kecerdasan buatan, kita harus mengantisipasi kesulitan baru dalam upaya mencapai kompromi antara privasi dan keterbukaan. Ini adalah titik di mana pemerintah, bisnis, dan masyarakat umum perlu melakukan percakapan berkelanjutan tentang masalah ini.
Untuk menjamin bahwa privasi dan transparansi dapat hidup berdampingan dalam komunikasi digital, kita harus mengambil pendekatan komprehensif yang menggabungkan kebijakan, teknologi, dan pendidikan. Selain membela hak-hak individu, pembicaraan ini sangat penting untuk mencegah bahaya sosial dari kemajuan teknologi.
Wanda Halida Maira mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
(mmu/mmu)