Mengapa Elon Musk Jadi Juru Pangkas Anggaran-Regulasi Pemerintahan Trump?

Washington DC -

Donald Trump sudah mengumumkan sejumlah nama yang akan membantu tugasnya di Gedung Putih. Pada Selasa (12/11), salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, masuk deretan nama pejabat.

Trump mengumumkan pemilik jejaring sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) itu akan bertugas di "Departemen Efisiensi Pemerintah" yang bertanggung jawab memangkas anggaran dan regulasi pemerintah AS.

Trump mengatakan Musk akan "membongkar birokrasi pemerintah, memangkas regulasi yang berlebihan, memangkas pengeluaran yang boros, dan merestrukturisasi lembaga-lembaga federal".

Musk rencananya akan memimpin departemen ini bersama pengusaha teknologi dan mantan kandidat presiden dari Partai Republik, Vivek Ramaswamy.

Meskipun begitu, masih belum jelas seperti apa badan ini nantinya dan berapa lama masa jabatan Musk dan Ramaswamy.

Keduanya diberi tenggat waktu hingga Juli 2026 untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun, tidak diketahui apakah posisi mereka juga akan berakhir pada tanggal tersebut.

Melalui X, Musk merayakan penunjukan ini dengan kalimat seperti "Membuat pemerintah menyenangkan lagi!" dan "Orang-orang tidak tahu seberapa besar perbedaan yang akan terjadi."

Musk juga menyebut "semua tindakan Departemen Efisiensi Pemerintah akan dipublikasikan secara online untuk transparansi maksimum."

Saat berbicara dalam kampanye Trump, Oktober lalu, Musik yakin anggaran pemerintah AS dapat dipotong "setidaknya" US$ 2 triliun dari sekitar US$ 6,5 triliun. Ia juga sering menyarankan agar jumlah PNS dapat dikurangi secara signifikan.

Sementara itu, Ramaswamy telah mengajukan rencana untuk menghapus sejumlah departemen federal termasuk Departemen Pendidikan, Komisi Regulasi Nuklir, Badan Pajak, dan FBI.

Apa itu Departemen Efisiensi Pemerintah?

Elon Musk adalah salah satu figur yang terus hadir dalam kampanye Trump. Dia juga akan membantu pemerintahan Trump (Reuters)

Musk pertama kali mengemukakan gagasan tentang pemangkasan anggaran saat menjamu Trump di X musim panas ini. Nama resminya merujuk pada meme yang menampilkan anjing Shiba Inu yang kemudian menjadi nama mata uang kripto Dogecoin, mata uang favorit Musk, yang nilainya telah melonjak sejak pemilihan.

Christopher Phelps, seorang profesor sejarah politik AS modern, mengatakan nama itu "merujuk kepada deregulasi kripto yang bakal mereka lakukan".

Namun, tidak jelas seberapa besar pemangkasan yang benar-benar akan menjadi kenyataan.

Departemen baru itu tidak akan memiliki peran resmi, tetapi memberikan "nasihat dan bimbingan dari luar pemerintah", menurut pengumuman dari kubu Trump.

Para ahli juga telah memperingatkan bahwa pemangkasan berskala besar dapat sangat mengganggu, tergantung pada seberapa cepat pemangkasan dilaksanakan. Pemangkasan juga berpotensi menghadapi penolakan di Kongres AS.

Musk sendiri mengakui risikonya. Dia mengatakan bahwa rakyat Amerika harus siap menghadapi kesulitan sementara demi keuntungan jangka panjang.

Cara dia menjalankan perusahaannya sendiri mungkin mengisyaratkan apa yang bisa terjadi.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Setelah mengambil alih platform media sosial Twitter pada Oktober 2022 yang kemudian ia beri nama X, Musk melaksanakan perubahan besar-besaran, termasuk mengurangi tenaga kerja dari sekitar 8.000 orang menjadi 1.500 orang dalam hitungan minggu.

"Idenya tentang efisiensi adalah memberhentikan banyak orang," kata Alex Waddan, seorang profesor politik AS di Universitas Leicester.

Musk juga melonggarkan moderasi konten, menghentikan verifikasi akun, serta menyambut kembali para pengguna yang telah dilarang karena sebelumnya melanggar aturan tentang ujaran kebencian dan disinformasi.

Elon Musk tampil dalam kampanye Trump pada Oktober 2024 lalu (Getty Images)

Di antara sejumlah pengguna yang ia sambut adalah Trump. Sebelumnya Trump dilarang Twitter pascakerusuhan Gedung Capitol pada Januari 2021 lantaran terus mengklaim pemilihan umum 2020 telah dicurangi.

Kritikus berpendapat perubahan itu telah menggelorakan ujaran kebencian dan misinformasi meskipun Musk menegaskan situs tersebut netral secara politik.

Perombakan tersebut juga mendorong eksodus pengiklan, cara utama situs tersebut menghasilkan uang. Meskipun Musk telah memperkenalkan cara-cara baru untuk meningkatkan pendapatan, seperti langganan berbayar, perusahaan tersebut saat ini bernilai jauh lebih rendah daripada US$ 44 miliar yang dibayarkan Musk dua tahun lalu.

Rekam jejak Musk di Tesla dan SpaceX lebih kuat.

Di antara perusahaan-perusahaan mobil, Tesla menonjol karena membuat kendaraan listrik dengan laba besar, sebagian berkat operasi yang efisien. Perusahaan roketnya, SpaceX, dipuji karena memungkinkan peluncuran roket dengan biaya yang jauh lebih rendah.

"Sebagai pengusaha, Musk telah gigih dalam mencoba meningkatkan efisiensi kelembagaan di perusahaan-perusahaannya sendiri," kata Thomas Gift, profesor ilmu politik sekaligus direktur Pusat Kajian Politik AS di University College London.

Dia menambahkan bahwa meskipun peran utama Musk "menebas semak belukar birokrasi pemerintah federal AS", posisinya juga akan memberinya pengaruh dalam pemerintahan baru.

"Meskipun perannya di Departemen Efisiensi Pemerintah akan lebih informal, tidak diragukan lagi bahwa dia telah mendapat perhatian Trump, setidaknya untuk saat ini."

Memangkas regulasi

Musk telah menyampaikan rencananya untuk mengoptimalkan efisiensi pemerintah. Dia memberi contoh bahwa suatu hari manusia bisa menguasai Planet Mars, tapi itu hanya bisa terjadi "jika tidak dikekang oleh birokrasi".

Yang tidak dikemukakan Musk adalah langkah pemangkasan anggaran dan regulasi sebenarnya dapat berdampak signifikan bagi kepentingan bisnisnya, yang terkait erat dengan pemerintah AS.

Perusahaan roket SpaceX yang dia dirikan punya kontrak dengan pemerintah AS senilai lebih dari US$ 8 miliar, menurut situs pengadaan barang dan jasa AS. Musk dapat memperoleh manfaat lebih besar melalui kedekatannya dengan pemerintah AS di bawah Trump.

Sementara itu, perusahaan mobil listrik Tesla miliknya Tengah menghadapi penyelidikan dari berbagai lembaga pemerintah atas sejumlah masalah seperti keselamatan fitur swakendara. Keinginan Musk untuk memangkas regulasi dapat mempengaruhi penyelidikan tersebut.

Elon Musk kerap tampil dalam kampanye Trump (Getty Images)

Dalam beberapa tahun terakhir, Musk berulang kali menuduh pihak regulator menggelar penyelidikan sepele dan menghalangi perusahaannya.

Pada bulan September, ia mengancam akan menuntut Badan Penerbangan Federal (FAA) atas rencana untuk mendenda perusahaan SpaceX miliknya sebesar US$ 633.000 atas dugaan pelanggaran lisensi terkait dengan beberapa peluncuran roketnya dari Cape Canaveral di Florida. Ia menuduh badan tersebut melakukan "pelanggaran regulasi".

Musk "berpotensi memperoleh keuntungan pribadi dari banyak deregulasi yang digembar-gemborkannya," kata Christopher Phelps, seorang profesor sejarah politik AS modern.

Phelps menambahkan: "Saya pikir menugaskan seseorang yang merupakan miliarder dan menjalankan perusahaan besar untuk bertanggung jawab atas proyek deregulasi federal pada dasarnya penuh dengan konflik kepentingan."

Musk mengancam akan menuntut Badan Penerbangan Federal (FAA) atas rencana untuk mendenda perusahaan SpaceX miliknya (Reuters)

Thomas Gift, profesor ilmu politik sekaligus direktur Pusat Kajian Politik AS di University College London, mengatakan bahwa Musk tampaknya benar-benar sosok yang percaya pada manfaat lingkup pemerintahan yang lebih kecil.

"Tidak diragukan lagi bahwa Musk memiliki kepentingan pribadi yang signifikan dalam lanskap regulasi AS karena dia punya banyak bisnis," kata Prof Gift. "Pada saat yang sama, sulit untuk menyatakan bahwa ini adalah satu-satunya hal yang mendorongnya.

Alex Waddan, seorang profesor politik AS di Universitas Leicester, berkata: "Musk telah menanggung risiko pribadi dan politik yang besar dalam mendukung Trump, dan banyak dari aktivitas dan retorikanya tampaknya mencerminkan seorang yang berkomitmen secara ideologis terhadap tujuan yang diyakininya."

"Jelas dia terlibat dalam permainan ini dan ada kepentingan pribadi, tetapi ada pula orang yang secara tulus meyakini terlalu banyak peraturan pemerintah dan terlalu banyak birokrasi pemerintah," katanya.

Ganjaran untuk loyalitas

Selama bertahun-tahun, Musk tidak memainkan peran besar dalam politik, meskipun kekayaannya sekarang bernilai lebih dari US$300 miliar, menurut perkiraan majalah Forbes.

Namun, kritiknya terhadap pemerintahan Joe Biden meningkat setelah Gedung Putih tidak mengundang Tesla ke pertemuan puncak mobil listrik pada 2021.

Ia secara resmi mendukung Trump tahun ini setelah percobaan pembunuhan. Musk lantas menyumbangkan US$ 200 juta untuk tim sukses Trump tahun 2024 dan tampil di banyak acara kampanye.

Musk kerap hadir di markas transisi pemerintahan Trump di Mar-a-Lago.

Musk juga bersumpah akan terus mendanai upaya-upaya untuk memajukan agenda presiden terpilih dan membantu para kandidat dari Partai Republik dalam pemilihan kongres mendatang.

Prof Phelps menggambarkan hubungan Musk dengan Trump sebagai "transaksional". Dia menambahkan bahwa peran baru Musk "memberinya banyak pengaruh simbolis dan mungkin pengaruh untuk menyelesaikan hal-hal yang paling penting baginya".

Musk dinilai dapat mempengaruhi kebijakan AS dan Trump akan memiliki penasihat yang simpatik untuk dimintai bantuan.

"Trump ingin melibatkan para loyalis dalam pemerintahan barunya, dan tidak ada seorang pun yang lebih loyal daripada Musk sejak ia mengumumkan dukungannya untuk Trump," kata Thomas Gift, seorang profesor ilmu politik dan direktur Pusat Politik AS di University College London.

"Musk tidak hanya memberikan dukungan penuhnya untuk Trump secara pribadi dan finansial selama kampanye, tetapi ia juga telah berkembang menjadi penasihat terpercaya dalam berbagai topik, mulai dari kebijakan teknologi hingga perang di Ukraina."

Pertanda awal bahwa Musk punya pengaruh adalah ketika dia dilibatkan dalam pembicaraan telepon antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setelah pemilihan umum.

"Itu sebenarnya sangat luar biasa," kata Prof Waddan. "Biasanya, donatur terbesar tidak akan mendapatkan akses semacam itu."

Baca juga:

• Donald Trump jadi presiden lagi, apakah diaspora Indonesia di AS perlu khawatir?
• Donald Trump menang Pilpres AS Panduan memahami dinasti politik Amerika Serikat
• Lima alasan kenapa Kamala Harris kalah dari Donald Trump

(nvc/nvc)