Masa Depan IKN di Tangan Investor Domestik

Diskursus mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjadi pajangan menarik di berbagai platform media massa maupun media sosial. Bahkan, pemerintah terkesan ingin menjaga agar pembicaraan tentang IKN tetap menjadi pembahasan di ruang publik, termasuk dengan sengaja menciptakan kontroversi misalnya riding dan makan malam bersama para influencer nasional.

Paling mutahir, Presiden Jokowi sesumber menyatakan bahwa pemindakan ibu kota negara ke IKN merupakan keputusan seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa ada penurunan kepercayaan diri Presiden Jokowi atas masa depan IKN. Hal tersebut tentu saja dapan menambah keraguan publik atas masa depan IKN, selain masih minimnya minat investor asing.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kontrol terhadap perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca menjadi faktor pendorong utama terjadinya perubahan paradigma kegiatan ekonomi secara universal. Hal tersebut telah dilegitimasi melalui kesepakatan internasional, misalnya Perjanjian Paris 2015 dan Kebijakan European Union (EU) Green Deal 2019. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, namun keduanya mempunyai latar depan yang sama, salah satunya adalah anti alih fungsi hutan (deforestasi-free) untuk beberapa tahun ke depan demi tercipta dunia yang lebih berkelanjutan.

Regulasi tersebut menyiratkan sekumpulan kewajiban yang kuat terhadap perusahaan agar menempatkan uangnya di tempat yang benar, yang konsisten dengan etika lingkungan (environment ethics). Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara-negara yang taat aturan dan peduli terhadap keberlanjutan akan berpikir panjang untuk menanamkan modalnya di IKN. Pasalnya, IKN dibangun di atas lahan yang berstatus hutan dan rumah bagi ekosistem khas daerah tersebut.

Meskipun pemerintah telah berkilah bahwa IKN akan dibangun dengan konsep forest city, namun tidak serta merta hal itu dapat menghilangkan tindakan deforestasi yang sudah dilakukan. Selain itu, pemerintah masih gamang dan inkonsisten dalam menerjemahkan semangat ekonomi yang berkelanjutan.

Secara hukum, pemerintah memang menyatakan dengan tegas komitmennya dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian internasional yang mensyaratkan keberlanjutan dalam aspek lingkungan dan ekonomi. Di sisi yang lain, faktanya, pemerintah masih mengandalkan ekonomi ekstraktif untuk meningkatkan investasi, seperti tambang dan alih fungsi lahan. Sehingga, wajar saja bila Presiden Jokowi mengeluh bahwa negara maju tidak berani investasi ekonomi hijau di Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang No 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyiratkan bahwa IKN berfungsi secara eksklusif sebagai tempat beraktivitas pejabat lembaga negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. Sehingga, dapat disebutkan bahwa IKN memang dibuat khusus untuk para elit.

Dari UU IKN memang terlihat bahwa dari awal pembangunan IKN tidak dilakukan dengan prinsip inklusivitas. Oleh karena itu, klaim bahwa pembangunan IKN dilakukan demi pemerataan terkesan hanya ilusi belaka. Sehingga, kondisi demikian berpengaruh terhadap peningkatan keraguan para investor dari negara maju untuk berinvestasi di IKN.

Melalui dua faktor di atas, maka pembangunan IKN memang belum konsisten terhadap prinsip pembangunan universal. Sehingga, hal tersebut juga berpotensi besar menjadi sebab masih absennya investor asing di IKN hingga saat ini. Namun, meskipun masih sepi investasi asing, pembangunan IKN harus terus berlanjut, sejak Rp 71,8 triliun uang rakyat sudah telanjur ditanamkan di IKN dan berpotensi bertambah lagi.

Selain itu, rakyat yang diklaim ikut memutuskan pemindahan ibu kota negara terancam oleh pungutan-pungutan baru oleh pemerintah. Bahkan, masyarakat lokal harus berhadapan dengan aparat hukum akibat upaya menuntut haknya di atas lahan IKN. Oleh karena itu, perilaku pemerintah dan investor domestik dipertaruhkan demi masa depan pembangunan IKN ini.