Ruang Perbaikan untuk Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta -

Membayangkan sebuah negara di mana semua anak bisa menikmati makanan bergizi tanpa bingung soal biaya. Itulah janji manis dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Biarpun terdengar mulia, apa kita siap menghadapi tantangan yang ada? Program ini tujuannya untuk memastikan setiap warga, bahkan yang rentan, mendapat asupan gizi cukup—bukan cuma sekadar mengenyangkan perut, tetapi juga membangun generasi yang sehat dan cerdas.

Sasaran program ini mencakup empat kelompok: peserta didik dari PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan cakupan seluas ini, pemerintah harapannya bisa mengatasi varian masalah gizi yang membayangi Indonesia, termasuk stunting yang menempatkan Indonesia di posisi ke-115 dari 151 negara di dunia.

Angka 82,9 juta jiwa pada 2029 bukan tanpa data; itu merupakan harapan jutaan keluarga Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Walau, jalannya tak semudah itu. Program ini dimulai dengan 600.000 penerima pada Januari 2025 dan berkembang secara bertahap. Meski begitu, angka awal ini jauh dari target 3 juta anak dalam tiga bulan pertama yang dicanangkan Badan Gizi Nasional. Hal ini mengundang tanya: apa program ini terlalu ambisius atau justru kurang persiapan?

Rp 71 triliun—angka yang tampak fantastis untuk program pangan. Tapi, apakah itu cukup? Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa anggaran ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Untuk menutupi kebutuhan sampai akhir tahun, kita butuh tambahan Rp 140 triliun.

Anggaran yang besar ini punya untung dan rugi. Kejelasannya membuktikan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah gizi, walau mendorong kekhawatiran tentang beban fiskal negara. Sebaliknya, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa program ini tidak akan meningkatkan defisit APBN yang sudah ditetapkan 2,53% pada 2025.

Pada hari pertama peluncuran, program ini berhasil menjangkau 400 hingga 600 ribu penerima manfaat, dengan harapan jumlah ini terus meningkat hingga 3 juta penerima antara Januari hingga April 2025. Di balik angka-angka tersebut, masalah tetap ada—kualitas tetap menjadi prioritas. Kita perlu memastikan bahwa program ini tidak cuma mengejar kuantitas, tapi juga menjaga standar kualitas gizi yang disajikan.

Melihat standar AKG, ahli gizi punya pandangan kritis tentang menu dengan anggaran Rp 10.000. Ali Khomsan, ahli gizi dari IPB University, menegaskan bahwa sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang, terlebih bagi anak-anak dan ibu hamil. Seharusnya pada pangan hewani seperti susu, telur, ikan, daging, dan ayam, kata Khomsan. Namun, dengan Rp 10.000, sulit untuk menyajikan lauk-lauk tersebut dalam satu porsi.

Anggaran Rp 10.000 jelas tidak cukup untuk memberantas stunting, karena kandungan gizi yang dihasilkan kurang memadai. Hal ini juga membikin penyedia makanan tertekan. Menariknya, meski dengan anggaran yang sama, variasi menu di berbagai daerah beragam. Di Tangerang, Rp 10.000 hanya bisa membeli nasi dengan lauk telur atau usus ayam, tempe, dan sayur. Sementara di Semarang, Medan, dan Gorontalo, menunya lebih beragam dengan adanya ikan dan udang.

Namun, di Jayapura, Papua, Rp 10.000 hanya cukup untuk nasi, sayur, tempe, dan tahu atau kerupuk. Sri Iriyanti, Ketua Jurusan Gizi Poltekes Jayapura, menilai bahwa di Jayapura, makanan gizi seimbang minimal membutuhkan Rp 20.000 per porsi.

Variasi menu ini juga terlihat dalam implementasi program MBG di berbagai daerah. Di Jakarta Timur, menu yang disajikan adalah ayam teriyaki, tumis buncis, nasi putih, dan buah pisang. Sementara di Palembang, menu yang disediakan terdiri dari tahu, tempe, sempolan isi ayam, sayuran, dan buah pisang. Meski beragam, taksirannya tetap sama: apakah variasi menu ini sudah memenuhi standar gizi yang dibutuhkan?

Lembaga IDEAS pada 2024 melakukan simulasi yang menampakkan bahwa biaya rata-rata untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makanan seimbang berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 30.000. Angka ini jauh di atas anggaran yang ditetapkan pemerintah.

Secara politik, program MBG telah berhasil meningkatkan trust publik pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2024 menampilkan bahwa 77,6% masyarakat mendukung program ini. Bahkan, 65,5% responden percaya bahwa program tersebut akan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan 66,1% yakin program itu bisa membantu mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia.

Dari segi sosial, program ini tak cuma berdampak pada penerima manfaat langsung, tapi juga pada rantai pasok pangan dan ekonomi lokal. Keterlibatan petani, UMKM, dan berbagai pihak dalam penyediaan bahan pangan telah menciptakan efek domino positif terhadap perekonomian.

Program MBG mendapat dukungan luas, sebaliknya juga menghadapi beragam kritik. Beberapa siswa mengeluh kualitas makanan yang kadang tidak sesuai standar gizi, transparansi penggunaan dana yang masih dipertanyakan, serta waktu pengantaran yang sering mepet dengan jam pulang sekolah. Selain itu, menu yang kurang bervariasi membuat sejumlah siswa tidak terlalu menyukainya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan agar program ini bisa lebih baik memenuhi kebutuhan siswa.

Di samping itu dukungan pada program MBG sangat penting. Pemerintah bekerja cepat untuk mewujudkan janji kampanye. Program tersebut diawasi ketat oleh berbagai pihak, termasuk ahli gizi dan BPOM, demi memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. Namun begitu, jika program ini tidak dijalankan dengan konsisten, bisa berdampak pada menurunnya dukungan elektoral bagi Presiden Prabowo.

(mmu/mmu)