Washington DC -
Tawaran hadiah pesawat mewah dari Qatar membuat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dihujani kritikan, dengan sang Presiden AS disebut akan menerima hadiah itu meskipun ada aturan ketat soal hadiah yang boleh diterima para Presiden AS.
Gedung Putih pun memberikan pembelaan soal tawaran hadiah pesawat dari pemerintah asing untuk Trump tersebut.
Gedung Putih, seperti dilansir AFP, Selasa (13/5/2025), mengonfirmasi bahwa keluarga kerajaan Qatar akan menyumbangkan sebuah pesawat jumbo Boeing 747-8 seharga US$ 400 juta (Rp 6,6 triliun), yang digambarkan sebagai "istana terbang". Konfirmasi ini disampaikan saat Trump hendak melakukan kunjungan ke Timur Tengah pekan ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditegaskan Gedung Putih bahwa AS akan bertindak dengan "transparansi yang sangat tinggi" menanggapi tawaran Qatar untuk memberikan pesawat untuk Trump sebagai pengganti Air Force One yang lama. Gedung Putih juga menolak anggapan bahwa Qatar akan mengharapkan perlakuan istimewa sebagai balasannya.
"Pemerintah Qatar dengan baik hati menawarkan untuk menyumbangkan sebuah pesawat kepada Departemen Pertahanan. Rincian hukumnya masih sedang dikerjakan," ucap Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, saat berbicara kepada media terkemuka AS, Fox News, pada Senin (12/5).
"Namun tentu saja, setiap sumbangan kepada pemerintah ini selalu dilakukan dengan mematuhi hukum sepenuhnya, dan kami berkomitmen untuk memberikan transparansi yang sangat tinggi, dan kami akan terus melakukan hal itu," ujarnya.
Baik besaran uang dari hadiah tersebut, maupun usulan penggunaan pesawat yang dirakit di luar negeri sebagai pesawat kepresidenan Air Force One yang sangat sensitif, akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memicu banyak pertanyaan soal etika maupun keamanan.
Saat ditanya apakah ada kekhawatiran bahwa Qatar akan menginginkan sesuatu sebagai balasannya, Leavitt menjawab: "Sama sekali tidak, karena mereka mengenal Presiden Trump dan mereka mengetahui dia hanya bekerja dengan mempertimbangkan kepentingan publik Amerika."
Konstitusi AS melarang para pejabat pemerintah menerima hadiah "dari Raja, Pangeran, atau Negara asing mana pun", dalam bagian yang dikenal sebagai klausul honorarium.
Namun mungkin ada celah hukum untuk pesawat tersebut, termasuk jika diberikan kepada Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, atau jika Trump kemudian menyumbangkannya ke perpustakaan kepresidenannya setelah dia meninggalkan jabatannya nanti.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Trump Membela Rencananya Menerima Hadiah Pesawat dari Qatar
Trump, pada Minggu (11/5), membela rencana menerima hadiah pesawat itu -- tanpa mengonfirmasi bahwa itu dari Qatar -- meskipun ada aturan ketat soal hadiah untuk Presiden AS. Dia menekankan bahwa pesawat itu akan diberikan kepada Departemen Pertahanan atau Pentagon, untuk sementara digunakan menggantikan Air Force One yang berusia empat dekade.
"Jadi fakta bahwa Departemen Pertahanan mendapatkan HADIAH, GRATIS, sebuah pesawat (Boeing) 747 untuk menggantikan Air Force One yang berusia 40 tahun, untuk sementara, dalam sebuah transaksi yang sangat terbuka dan transparan, sangat mengganggu para Demokrat yang licik sehingga mereka bersikeras kita harus membayar, MAHAL, untuk pesawat itu," tulis Trump mengomentari kritikan terhadapnya dalam pernyataan via media sosial Truth Social.
Kalangan Partai Demokrat, terutama sejumlah Senator AS, mengkritik Trump dan mempertanyakan masalah konflik kepentingan, keamanan nasional dan pengaruh asing terkait rencana menerima hadiah mahal dari pemerintah asing.
Saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, pada Senin (12/5), Trump kembali memberikan pembelaan untuk rencananya itu. "Itu adalah langkah yang luar biasa," kata Trump ketika ditanya wartawan soal apakah Qatar tidak akan mengharapkan imbalan apa pun.
"Saya tidak akan pernah menolak tawaran semacam itu. Maksud saya, saya bisa menjadi orang bodoh (dan) berkata 'Tidak, kami tidak menginginkan pesawat gratis yang sangat mahal'," ucap Trump.
Trump juga mengatakan bahwa hadiah pesawat itu akan disumbangkan ke perpustakaan kepresidenannya di masa mendatang untuk dipamerkan, sama seperti perpustakaan kepresidenan Ronald Reagan yang menyimpan bekas pesawat Air Force One.
Trump sudah sejak lama tidak senang dengan pesawat kepresidenan Air Force One yang digunakannya saat ini. Pesawat kepresidenan AS saat ini terdiri atas dua pesawat seri Boeing 747-200B yang mulai beroperasi tahun 1990 di bawah pemerintahan mendiang Presiden George HW Bush.
Awal tahun ini, Trump mengatakan pemerintahannya "mencari alternatif" untuk Boeing itu setelah penundaan pengirim dua pesawat jenis 747-8 terbaru.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
