Jurus Pemda Gorontalo Keluar dari Provinsi Termiskin

Jakarta -

Provinsi Gorontalo saat ini masih menjadi salah satu dari 10 provinsi termiskin di Indonesia per Maret 2024. Untuk keluar dari kemiskinan, sejumlah langkah dilakukan salah satunya membuka pintu lebar-lebar terhadap investor.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto mengatakan, ada dua persoalan krusial di Provinsi Gorontalo. Pertama, kemiskinan. Per Maret 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 14,57% atau sebanyak 177.900 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk miskin ekstrem di Gorontalo sebanyak 17.410 jiwa atau 1,46% terhadap total penduduk.

Meski persentase penduduk miskin menurun dari 15,15% di tahun lalu, Gorontalo masih bertahan dalam daftar 10 provinsi termiskin di Indonesia. "Dari 2016 sampai sekarang, kalau tidak ada pemekaran provinsi baru, kita masih rangking lima provinsi termiskin," ujar Handoyo dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

Kedua, masalah stunting. Pada 2022, Handoyo mengatakan, angka prevalensi stunting Provinsi Gorontalo ada di angka 22%. Namun, di 2023, angkanya malah naik menjadi 26,9%. Selain itu, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah dengan beban ganda permasalahan gizi, yakni undernutrition, overweight, obesitas, dan defisiensi mikronutrien.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan stunting, menurut Handoyo, Provinsi Gorontalo tidak bisa hanya menggantungkan diri pada sektor pertanian tradisional. Dibutuhkan sentuhan investor untuk membangun dan memajukan Gorontalo.

Apalagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo terbilang kecil, hanya sebesar Rp 1,8 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo hanya sebesar Rp 500 miliar. Anggaran tersebut jelas tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam membangun Provinsi Gorontalo sehingga dibutuhkan anggaran dan sentuhan dari berbagai pihak.

"Kita harus membuka diri. Kita persilakan investor membangun di Provinsi Gorontalo. Jadi, ini kebijakan kita dalam rangka penanggulangan kemiskinan," ujar Handoyo.

Provinsi Gorontalo membutuhkan investor untuk menambah lapangan kerja. Kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan membuka 400.000 lapangan kerja baru. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo hanya ada di angka 4,5%.

"Kalau tidak membuka diri terhadap investor, maka Gorontalo akan begini-begini terus. Investasi dari industri biomassa seperti BJA ini nantinya akan menjadi sumber pendapatan bagi Provinsi Gorontalo, khususnya masyarakat Pohuwato," imbuh Handoyo.

Salah satu investasi besar di Gorontalo saat ini yakni kehadiran PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Produsen wood pellet terintegrasi dengan izin kapasitas produksi terbesar secara nasional itu telah membawa berkah bagi masyarakat di Gorontalo maupun Pohuwato serta memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah.

Sejauh ini, BJA telah menggelontorkan investasi sebesar Rp1,4 triliun. Kucuran investasi tersebut ditujukan dalam rangka pembangunan dan operasional pabrik pengolahan wood pellet (pelet kayu). Saat ini, BJA memiliki izin kapasitas produksi palet kayu sebesar 900.000 ton per tahun.

Sementara kedua mitra BJA, PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL) telah merealisasikan investasi masing-masing sebesar Rp 237,6 miliar dan Rp 107,2 miliar hingga Juni 2024. BTL dan IGL merupakan pemegang hak guna usaha (HGU) yang memasok bahan baku wood pellet untuk BJA.

"Investasi sebesar itu membuktikan keseriusan BJA, IGL, dan BTL dalam membangun dan mengembangkan bisnis jangka panjang. Dari investasi awal tersebut, BJA bersama IGL dan BTL telah membuka lapangan kerja bagi lebih dari seribu orang tenaga kerja yang berdampak langsung terhadap berkurangnya pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pohuwato dan sekitarnya," kata Direktur BJA Burhanuddin.

(rrd/rir)