Curhat Ibu Kantin soal Program Makan Gratis

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai keluh dari pelaku usaha mikro di kantin sekolah. Sejak resmi berjalan serentak di 26 provinsi pada Senin (6/1/2025) lalu, program yang dianggarkan pemerintah sebesar Rp 71 triliun itu menggerus 40% pendapatan pelaku usaha mikro di kantin sekolah.

Salah seorang pelaku usaha di kantin SMPN 138 Jakarta, Wati (40), mengaku pendapatannya menurun drastis semenjak berjalannya MBG. Bahkan, dia mengatakan penurunan bisa pendapatan menyentuh 40%.

"Berkurang banget sih sebenarnya. Berkurang parah. (Sebelum ada MBG) Bisa Rp 700, Rp 800 ribu. Setelah ada MBG paling Rp 400 ribu," kata Wati saat ditemui detikcom di SMPN 138 Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Sepanjang berjalannya MBG, Wati mengaku menurunkan porsi dagangannya. Ia mengatakan, sebelum MBG dimulai, pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi untuk menurunkan porsi dagangannya.

"Mau nggak mau porsinya dikurangin. Karena mau nggak mau porsinya harus sedikit. Karena kalau bikin kayak awal, ya, rugi terus bakalan," terangnya.

Namun begitu, ia mengatakan tak ada sosialisasi lanjutan yang khusus membahas nasib kantin sekolah. "Belum diomongin lagi sih. Tapi kalau diumumin bakal ada makan ini (MBG) sudah dikasih tahu harus dikurangi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sulis (35) berharap MBG bisa melibatkan peran pelaku usaha di kantin sekolah. Sementara saat ini, ia menilai MBG justru berpihak pada vendor besar.

"Maunya sih begitu (dilibatkan dalam MBG). Maunya kita begitu. Jadi kan enak. Kenapa harus orang yang sudah mapan. Kalau bisa sih dibagi-bagi lah rezekinya. Kita siap kok bantu menu apa saja untuk anak-anak," kata Sulis.

Hal yang sama juga dialami pelaku usaha di kantin SDN Pulogebang 06, Naya (40), mengaku konsumen dari murid sekolah menurun 40%. Biasanya, Naya menyajikan nasi goreng dalam bentuk kemasan sekitar 30 paket, hanya 4 yang terjual setelah MBG berjalan.

"Menurun sekitar 40%. Jadi kayak nasi goreng, nasi kuning, itu sudah nggak laku. Tadi kan saya bikin nasi goreng saya cup-in, sekarang nggak bikin. Karena saya kalau bikin 30 cup cuma laku 4," kata Naya saat ditemui detikcom di SDN Pulogebang 06.

Multiplier Efek Perlu Regulasi Baru

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Hermawati Setyorinny, tak menampik dampak negatif dari program MBG terhadap pelaku usaha mikro. Menurutnya, pemerintah perlu membentuk regulasi yang dapat melibatkan para pelaku usaha mikro seperti pedagang di kantin sekolah. Padahal, lanjutnya, MBG diharapkan dapat mendorong ekonomi usaha mikro melalui multiplier efeknya.

"Negatifnya pasti akan berdampak kepada pelaku usaha mikro. Kalau memang berdampak ke kantin, pasti berdampak bagi sekolah yang sudah mendapatkan (program) Makan Bergizi Gratis," kata Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Hermawati Setyorinny, saat dihubungi detikcom, Kamis (16/1/2025).

"Mereka yang berjualan di sekitar sekolah, maupun di dalam sekolah, pasti akan berdampak dagangannya akan turun," tambahnya.

Berdasarkan prosedur mitra MBG, Hermawati juga tak menampik pelaku usaha mikro tidak memungkinkan untuk terlibat lebih jauh. Ia mengatakan, regulasi MBG memperbolehkan mitranya yang memiliki luas dapur 20x20 meter.

Selain itu, kata Hermawati, mitra MBG juga wajib berbadan hukum berdasarkan regulasi pemerintah, baik berbentuk CV, PT, maupun BUMDes. Secara finansial, usaha mikro yang menjadi mitra MBG juga harus dalam kondisi kuat.

"Mampu nggak mereka mensuplai sampai 10.000 (paket MBG)? Itu nanti berkorelasi dengan pembayarannya. Pemerintah akan membayar itu tepat waktu nggak? Tiap hari nggak? Kayaknya tuh memang agak berat," terangnya.

Hermawati menambahkan, pemerintah perlu membuat regulasi yang bisa menyertakan pelaku usaha mikro dalam program MBG, termasuk akses pembiayaannya. Selain itu, pengawasan juga dianggap perlu dilakukan seandainya ada regulasi yang menyertakan pelaku usaha mikro dalam MBG.

"(keterlibatan pelaku usaha mikro) Terbuka lebar asal pemerintah buat regulasinya. Misalnya dia terlibat (pelaku usaha mikro) dia harus bisa juga melihat mampu nggak dia (produksi paket MBG) 3.000? Kalau nggak mampu dia ngajak sesama yang usahanya sejenis untuk melakukan itu. Kan pasti akan buat sampling dulu. Karena ini yang baru berjalan baru, 10% saja nggak ada kan. Baru 1%-an sekian kan," tutupnya.

Disebut Sumbang 0,8% Pertumbuhan Ekonomi

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, meyakini MBG memiliki multipier efek untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Pada titik ini, multiplier efek dari program MBG diyakini mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,8%.

Diketahui, Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memulai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas MBG di 190 lokasi di seluruh Indonesia, Senin (6/1/2025).

"Pasti dong (sumbang pertumbuhan ekonomi 0,8%). Ini akan memberikan multiplier efek bagi masyarakat," kata Budi Arie usai meninjau operasional SPPG Khusus Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2024).

(rrd/rrd)