1 month ago
26
Jakarta -
Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden Prabowo Subianto menyuarakan isu kemiskinan dan kelaparan dalam forum internasional G20. Pesan keduanya dinilai penting untuk mengatasi tantangan global dan mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
"Kesamaan pernyataan Puan dan Prabowo terkait kemiskinan dan kelaparan dalam forum G20 dan P20 setidaknya menunjukkan diplomasi Indonesia, yang dilakukan pemerintah maupun parlemen di forum multilateral sudah semakin terorkestrasi dengan baik," ujar Pengamat Hubungan Internasional, Anton Aliabbas dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).
Seperti diketahui, Brasil memegang keketuaan G20 tahun ini. Puan menyampaikan isu kemiskinan dan kelaparan dalam forum G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10, yang merupakan bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di forum parlemen G20 (P20) di Brasil, Amerika Selatan, Puan menyoroti kelaparan akibat perang dan menekankan pentingnya upaya global dalam pengentasan kemiskinan, melawan kelaparan, dan menyelesaikan kesenjangan.
Anton menilai pesan Puan di hadapan pimpinan-pimpinan parlemen negara G20 sangat relevan dengan situasi geopolitik global.
"Pesan itu juga dapat menunjukkan perhatian besar Indonesia terkait dua masalah tersebut dan siap untuk berkontribusi dalam memerangi masalah ini," kata Anton dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).
Langkah Puan membahas kemiskinan dinilai sebagai pengingat bahwa ancaman kemiskinan dan kelaparan tidak bisa hanya diatasi oleh negara berkembang, karena negara berkembanglah yang paling terancam oleh fenomena ini.
Anton mengatakan ketika Puan membahas isu kelaparan di forum negara-negara kekuatan ekonomi besar, hal tersebut menunjukkan visi besar Indonesia untuk masa depan yang lebih sehat, sejahtera, dan berkelanjutan, sejalan dengan target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.
"Dengan kata lain, kolaborasi global yang efektif akan dapat mengakselerasi pencapaian target SDGs," ucap Anton.
Lebih lanjut, Dosen Universitas Paramadina ini mengatakan orkestrasi dalam pelaksanaan diplomasi seperti yang dilakukan Puan dan Prabowo dibutuhkan bagi Indonesia untuk ke depan. Keselarasan antara DPR dan Pemerintah akan semakin menambah nilai Indonesia di mata dunia.
"Upaya yang dilakukan Pemerintah terkait diplomasi jalur satu (track one diplomacy) akan semakin kuat gaungnya karena diamplifikasi oleh aktor lain seperti parlemen," terangnya.
Untuk diketahui, Prabowo dalam KTT G20 di Brasil menyinggung soal isu kelaparan, kemiskinan, dan ketegangan dunia akibat kondisi geopolitik yang masih bergejolak. Ia menyebut masih ada 25 persen anak-anak di Indonesia kelaparan setiap harinya.
Prabowo menuturkan mengatasi kemiskinan dan kelaparan adalah kepentingan nasional yang vital bagi Indonesia. Ia percaya pendidikan adalah kunci untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga anggaran negara diprioritaskan untuk pendidikan.
Prabowo menegaskan program makan bergizi gratis dapat menyelesaikan masalah kelaparan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pesan Puan di forum P20 tentang tantangan besar dalam pencapaian SDGs, termasuk ketegangan geopolitik, kelaparan, kesenjangan, dan krisis iklim.
Dalam sesi diskusi di P20, Puan menyebutkan 700 juta orang atau 8,5 persen populasi global masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Ia mendorong parlemen G20 untuk memobilisasi sumber daya keuangan, termasuk dari sektor swasta, guna menangani prioritas pembangunan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan.
"Banyak negara berkembang menderita karena beban utang yang sangat besar. Komitmen untuk mencapai seluruh agenda pembangunan pada tahun 2030 telah dirusak oleh berbagai kejadian yang tidak menguntungkan," ungkap Puan di forum P20 beberapa waktu lalu.
Puan menyoroti ketegangan geopolitik dan persaingan antar negara telah mengalihkan perhatian dari masyarakat miskin. Pada tahun 2023, pengeluaran militer global mencapai US$ 2,4 triliun atau 2,3% PDB global, sedangkan bantuan pembangunan resmi (ODA) hanya US$ 223,7 miliar, kurang dari 10% belanja militer.
Puan mempertanyakan dampak besar yang bisa terjadi jika dunia mengalokasikan 50% belanja militer global, sekitar US$ 1,2 triliun setiap tahun hingga 2030, untuk membantu masyarakat miskin.
"Kita akan memiliki dunia yang berbeda, di mana agenda dunia bebas dari kemiskinan dan kelaparan dapat tercapai pada tahun 2030," sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan berharap P20 dapat membuat parlemen memperbarui komitmen politik untuk mempertajam alokasi anggaran di setiap negara, guna menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera. Ini berlaku untuk semua, baik negara besar dan kecil.
"Kita semua adalah pemimpin politik di negara kita yang dapat membuat perbedaan. Kita dapat mempengaruhi pemerintah di negara kita masing-masing, termasuk mempengaruhi penyelesaian perselisihan dan perbedaan kita dengan cara damai," papar Puan.
Ia mengatakan negara-negara G20 harus berani memimpin dengan memberikan contoh dalam memperbaiki fokus dan prioritas dunia, sekaligus menangani berbagai krisis global yang membutuhkan perhatian bersama.
"Oleh karena itu, terserah pada kita apakah kita ingin berdamai agar kita bisa mengentaskan kemiskinan, melawan kelaparan, dan menyelesaikan kesenjangan," tegas pemimpin P20 ke-8 tahun 2022 tersebut.
(akd/ega)
