3 weeks ago
9
Jakarta -
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menpera) Maruarar Sirait menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin membahas lahan untuk perumahan. Setelah ini, ia juga akan mendatangi Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jendela Listyo Sigit Prabowo.
"Ya, pasti (bertemu dengan lembaga lain). Kita akan ketemu dengan Menteri BUMN karena banyak juga aset-aset seperti dari mungkin PTP, kereta api. Saya juga akan bercadangkan bertemu dengan Panglima TNI karena kita juga ingin membangun rumah untuk prajurit yang belum punya tanah dan rumah," kata Maruarar kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).
"Kemudian, juga dari kepolisian dan juga dengan pegawai negeri. Pegawai negeri masih banyak karena nanti kita bisa bikin scheme jangka waktu yang panjang. Kalau pegawai itu kita bisa bikin nanti panjang untuk cicilannya dan bisa dari gajinya gitu," tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan tantangan lainnya untuk membangun rumah rakyat bagi warga yang tak bergaji. Dia menyampaikan akan mencari solusi terkait hal itu.
"Nah juga tantangan kami bagaimana bagi rakyat Indonesia yang tidak memiliki gaji. Kita akan mencari formulanya yang tepat seperti pedagang-pedagang atau yang informal sifatnya. Karena kalau dari pegawai negeri atau TNI atau POLRI atau pegawai BUMN, dia bisa ada dari potongan gaji," tuturnya.
Bakal Datangi KPK
Maruarar mengatakan dia juga akan mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas hal yang sama.
"Nanti saya juga dalam waktu dekat akan datang ke KPK untuk hal yang sama. Karena di sana juga cukup banyak yang saya mendengar tanah sitaan yang sebaiknya menurut kami digunakan untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil," katanya.
"Itu bisa nanti dengan teman-teman para kalangan dunia usaha bisa bersinergi untuk bisa bergotong royong membangun rumah untuk rakyat ini," tambahnya.
Maruarar mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi pembekalan kepada para menteri terkait kebocoran anggaran masih cukup tinggi. Dia mengatakan Prabowo ingin pemerataan bagi masyarakat.
"Seperti Pak Prabowo tekankan, kita lakukan perataan dengan cepat dan masif dan juga memastikan baik hukumnya. Yang berikutnya saya juga mohon kalau kita mendengar dari arahan Pak Prabowo untuk pembekalan di Hambalang bahwa kebocoran selama ini masih cukup tinggi. Pak Jaksa Agung dan semua menteri juga hadir di situ," tuturnya.
Sebab itu, Maruarar mengatakan Kemenpera akan meminta pendampingan dari kejaksaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dia mengatakan pendampingan itu dilakukan untuk bagian pencegahan tindakan korupsi di Kemenpera.
"Jadi betul-betul kami mohon dalam proses pengadaan barang dan jaksa kami bukan hanya minta pendampingan, minta supervisi dari kejaksaan dan juga meminta orang-orang kader-kader terbaik dari kejaksaan," ucapnya.
"Untuk juga membangun sistem pencegahan dan juga tindakan korupsi yang kalau terjadi di kementerian kami. Jadi kami sangat terbuka untuk semuanya karena memang uang rakyat ya untuk rakyat bukan untuk koruptor," tambahnya.
Terkait kapan mengunjungi KPK, Maruarar mengaku sudah meminta sekjen dari kementerian menghubungi Sekjen KPK untuk mengatur waktunya.
"(Kapan) saya sudah minta Sekjen dari kementerian saya untuk menghubungi Sekjen KPK untuk minta waktu," tutupnya.
Simak Video: Respons Maruarar Sirait Seusai Disebut Jadi Menpera di Kabinet Prabowo
(dek/dek)
