Deretan Janji Berantas Korupsi dari 5 Pimpinan Baru KPK Saat Diuji di DPR

1 month ago 24

Jakarta -

Pucuk pimpinan KPK segera berganti. Para perwakilan rakyat di Senayan telah memilih lima orang yang kelak menjadi pimpinan KPK selama lima tahun mendatang.

Sosok terpilih itu mulai dari Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Setyo Budiyanto kemudian meraih suara terbanyak untuk menduduki kursi Ketua KPK periode 2024-2029.

Para pimpinan baru KPK ini terpilih setelah melalui serangkaian proses seleksi. Tahapan pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029 telah dibuka sejak 26 Juni hingga 15 Juli 2024. Saat itu 318 orang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Panitia seleksi (Pansel) KPK kemudian mulai melakukan rangkaian seleksi mulai dari penyaringan administrasi, tes tulis, tes assesmen, hingga tes wawancara dan Kesehatan. Proses seleksi itu menghasilkan 10 orang yang kemudian diuji kepatutan dan kelayakan di DPR.

detikcom merangkum sejumlah visi hingga janji dari lima pimpinan baru KPK terkait isu pemberantasan korupsi di Indonesia saat diuji di DPR. Berikut rinciannya.

1. Setyo Budiyanto Soroti Ego Sektoral hingga OTT

Uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Senin (18/11). Setyo Budiyanto menjadi peserta pertama yang diuji oleh anggota DPR.

Dalam paparannya, Setyo menyoroti sejumlah isu yang menjadi persoalan di internal KPK. Pertama, ia menilai masih adanya ego sektoral di antara pimpinan KPK dengan aparat penegak hukum lainnya.

"Sering kali pimpinan menganggap bahwa merasa tidak perlu ketemu. Terutama pimpinan di level KPK. Menganggap mungkin karena levelnya sudah terlalu tinggi, tidak mau bertemu dengan Jaksa Agung, tidak mau ketemu Kapolri, merasa yang perlu bertemu adalah level deputi," kata Setyo dalam paparannya.

Setyo juga menyinggung hubungan pimpinan dan pegawai KPK. Dia menilai ada jarak di antara sesame insan KPK. Setyo pun mengusulkan untuk menghapus lift VIP bagi pimpinan KPK.

"Kalau perlu di KPK itu ada lift VIP yang jadi jalur pimpinan. Kalau perlu ini akan diubah. Nah itu berlaku umum saja, jadi ndak perlu lagi ada jalur VIP yang untuk pimpinan saja," katanya.

Setyo mengatakan selama ini pimpinan KPK turun di rubanah atau basement, dan masuk melalui lift VIP sehingga tidak ada interaksi dengan para pegawai KPK.

"Selama ini pimpinan itu turun di basement. Kemudian masuk di lift VIP, sampai di lantai 15 dan tidak pernah bertemu dengan pegawai, tidak pernah berinteraksi dengan pegawai, kemudian pulang juga seperti itu," ujarnya.

Para anggota Komisi III DPR juga mencecar Setyo dengan nasib operasi tangkap tangan (OTT). Setyo menilai OTT masih perlu dilakukan KPK secara selektif.

"Menurut kami, OTT itu masih diperlukan. Karena kenapa diperlukan, OTT adalah pintu masuk terhadap perkara-perkara yang diperlukan untuk bisa membuka perkara yang lebih besar," kata Setyo.

Setyo mengatakan memang OTT itu tidak harus banyak dan harus selektif untuk melakukannya. Hal itu untuk mencegah adanya tindakan perlawanan seperti praperadilan.

"Memang, OTT ini tidak perlu harus banyak, betul-betul selektif, prioritas, tetapi masih diperlukan untuk saat ini. Betul-betul selektif, prioritas, dalam rangka mengantisipasi hal-hal misalkan adanya praperadilan, dan lain-lain," kata dia.

2. Fitroh Rohcahyanto Janji Perbaiki Masalah Internal di KPK

Saat diuji kelayakan di DPR, Fitroh Rohcahyanto menyinggung banyaknya masalah internal di KPK. Dia menilai hal itu jarang terjadi saat ia pertama kali bertugas di lembaga antirasuah tersebut.

"Hari-hari terakhir KPK banyak masalah, mulai dari pimpinannya yang terlibat pelanggaran etika. Kemudian ada salah satu penyidik yang terlibat suap, bahkan mengenai suap di rutan," kata Fitroh dalam tes uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (18/11).

"Dulu setahu saya saat itu tidak ada. Ketika 2011 saya bergabung dengan KPK setahu saya saat itu tidak ada. Dan di era-era ini itu bermunculan, saya meyakini keteladanan sangat penting," tuturnya.

Mantan Direktur Penyidikan KPK ini kemudian menawarkan konsep yang diberi nama IDOLA, yaitu I berarti integritas, D berarti dedikasi, O untuk objektif, L untuk loyalitas, dan A berarti adil.

"Oleh karenanya kepemimpinan harus betul-betul idola, pak. Kenapa idola? IDOLA itu terdiri dari 5 huruf. Dan masing-masing huruf itu tidak bisa berdiri sendiri, harus menjadi 1 kesatuan. Maknanya apa? Itu sama seperti jumlah pimpinan yang lima, tidak boleh terpisah," kata dia.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:

Read Entire Article
Koran | News | Luar negri | Bisnis Finansial