Mencermati Lebih Dalam Isu Keamanan Wisatawan

5 hours ago 3

Jakarta -

Insiden keamanan yang belakangan terjadi di Bali telah mendorong Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, mengusulkan kebijakan wajib penggunaan pemandu wisata lokal bagi setiap wisatawan. Sebagai praktisi yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun dalam industri pariwisata nasional, saya merasa berkewajiban menyampaikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai isu ini.

Pariwisata Indonesia sesungguhnya memerlukan pendekatan yang jauh lebih fundamental daripada sekadar mewajibkan penggunaan pemandu wisata lokal. Kebijakan yang bersifat reaktif semacam ini, meski bermaksud baik, justru mencerminkan keterbatasan visi dalam memahami kompleksitas industri pariwisata modern. Kita membutuhkan transformasi menyeluruh yang menyentuh setiap aspek ekosistem pariwisata nasional.

Dalam era digitalisasi yang kian pesat, sangat disayangkan bahwa infrastruktur keamanan pariwisata kita masih tertinggal. Ketiadaan sistem pemantauan terpadu dan pusat kendali yang menghubungkan destinasi-destinasi wisata utama menjadi bukti nyata ketertinggalan ini. Padahal, teknologi modern seperti sistem CCTV berbasis kecerdasan buatan dan aplikasi keamanan terintegrasi dapat menjadi solusi efektif dalam mencegah dan menangani insiden keamanan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tantangan lain yang tak kalah krusial adalah lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Seringkali kebijakan dirumuskan tanpa melibatkan pelaku industri, pemerintah daerah, dan asosiasi terkait. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan kurang membumi dan tidak menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Ketiadaan standar keamanan nasional untuk destinasi wisata semakin memperparah situasi ini, membuat setiap daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa panduan yang jelas.

Dicermati Lebih Dalam

Usulan kebijakan wajib pemandu lokal, bila dicermati lebih dalam, mengandung beberapa kelemahan mendasar. Selain berpotensi membatasi kebebasan wisatawan dalam menentukan pengalaman wisatanya, kebijakan ini juga dapat menciptakan beban finansial tambahan dan membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak sehat dalam industri pemandu wisata. Pendekatan yang lebih bijak adalah meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemandu wisata melalui program sertifikasi yang kredibel, sistem penilaian transparan, dan insentif bagi pemandu yang berprestasi.

Modernisasi pengelolaan pariwisata menjadi keniscayaan pada era digital. Pengembangan smart tourism, sistem informasi pariwisata terintegrasi, dan platform pemantauan digital harus menjadi prioritas. Pemberdayaan industri melalui dukungan inovasi dan kemitraan strategis akan memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di kancah global.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kemajuan pariwisata nasional, Persatuan Usaha Perjalanan Wisata (UPW) Indonesia menyatakan kesiapannya bermitra dengan pemerintah dalam mengembangkan solusi-solusi inovatif. Kami meyakini bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah dan pelaku industri adalah kunci dalam membangun ekosistem pariwisata yang tidak hanya aman, tetapi juga berkelanjutan dan berdaya saing global.

Sudah saatnya kita meninggalkan pendekatan-pendekatan parsial dan beralih pada transformasi sistemik yang menyentuh seluruh aspek industri pariwisata. Keamanan wisatawan memang penting, tetapi pencapaiannya harus melalui strategi yang komprehensif dan berwawasan ke depan, bukan sekadar kebijakan reaktif yang bisa kontraproduktif. Mari bersama-sama membangun pariwisata Indonesia yang maju, aman, dan membanggakan.

Muhammad Rahmad Ketua Umum Persatuan Usaha Perjalanan Wisata (UPW) Indonesia

(mmu/mmu)