Jakarta -
Tokoh Masyarakat Papua Selatan John Gluba Gebze menegaskan dukungannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan di Merauke sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyoroti pentingnya program ini sebagai solusi pembangunan berkelanjutan yang mengangkat potensi lokal, memaksimalkan lahan produktif, dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.
"Lahan yang digunakan bukan diambil dari masyarakat, melainkan lahan tidur yang selama ini belum dioptimalkan. Ini adalah kesempatan besar untuk mendorong kesejahteraan melalui pembangunan sektor pertanian," ujar John, dalam keterangan tertulis, Minggu (8/12/2024).
Pernyataan ini disampaikan dalam rangka kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Merauke pada Sabtu (7/12). Rombongan yang dipimpin oleh Prof Rokhmin Dahuri tersebut turut didampingi Plt Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, unsur Forkopimda setempat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro, serta Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kunjungan ini mencakup tinjauan langsung ke lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik. John yang juga penggagas pemekaran Papua Selatan menegaskan program lumbung pangan yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto bukan sekadar agenda pemerintah pusat, melainkan upaya bersama untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menurutnya, program ini mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif dengan tetap menghormati kearifan lokal dan kepemilikan tanah adat.
John juga menekankan bahwa keberhasilan program ini akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong anak-anak muda Papua Selatan untuk lebih aktif menggarap lahan dengan teknologi modern.
"Ini bukan hanya tentang beras, tetapi tentang bagaimana kita membangun ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan," kata John.
Menanggapi isu penolakan yang muncul, John menegaskan isu tersebut berkembang di luar Papua Selatan dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat setempat. Menurut John, penolakan itu lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan yang berkembang di Jakarta.
"Faktanya, masyarakat Papua Selatan mendukung program ini selama tetap menghormati hak-hak adat dan memberikan manfaat nyata bagi mereka," tegas John.
Ia mendorong semua pihak untuk duduk bersama, membangun dialog, dan mencari solusi yang terbaik. John menuturkan penting bagi pemerintah pusat dan pihak terkait untuk terus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat, John optimistis program PSN Pangan akan membawa perubahan signifikan bagi Papua Selatan. Selain memperkuat ketahanan pangan nasional, program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja baru.
"Ini adalah kesempatan emas bagi Papua Selatan untuk menjadi pionir pembangunan pangan nasional. Melalui program ini, kita tidak hanya memajukan sektor pertanian, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat untuk generasi mendatang," kata John.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Komisi IV DPR RI Prof Rokhmin Dahuri menegaskan program lumbung pangan di Merauke menjadi salah satu kunci pencapaian swasembada pangan nasional. Ia percaya program ini mampu menjadikan Merauke sebagai pusat produksi pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.
"Ketahanan pangan adalah pondasi kemandirian bangsa," ujar Prof Rokhmin.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, menyampaikan komitmen Kementerian Pertanian RI untuk mendukung penuh program ini melalui mekanisasi pertanian dan peningkatan infrastruktur pengolahan hasil panen.
"Sesuai arahan Bapak Mentan Andi Amran Sulaiman, kami akan memastikan dukungan sarana dan prasarana seperti vertical dryer dan modernisasi alsintan (alat dan mesin pertanian) agar hasil panen masyarakat memiliki kualitas terbaik dan bernilai ekonomi tinggi," pungkasnya.
(akn/ega)