RI Gencar Hilirisasi, Pertumbuhan Ekonomi Mulai Lompat Tinggi

Jakarta -

Pemerintah terus menggencarkan program hilirisasi agar dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi negara. Hilirisasi digeber sejak era kepemimpinan Joko Widodo hingga kini di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Pada periode kedua era pemerintahannya, Jokowi memutuskan melarang ekspor mineral hasil bumi RI dalam bentuk mentah sejak tahun 2020, dimulai dengan bijih nikel. Hal tersebut dilakukan untuk memacu hilirisasi di Indonesia.

Dalam 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi fokus dalam program hilirisasi sumber daya alam. Beberapa waktu lalu, Jokowi mengatakan dari 2014 hingga 2024 jelang akhir masa jabatannya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ESDM sudah lebih dari Rp 1.800 triliun.

Jokowi pun menekankan pentingnya hilirisasi untuk menambah nilai dari bahan hasil tambang, terutama di sektor ESDM, sehingga meminta agar kebijakan itu tidak berhenti begitu saja dengan alasan apapun.

Jokowi menyebutkan sudah ratusan tahun Indonesia hanya mengirim hasil tambang, sementara negara lain yang menikmati keuntungan lebih besar karena bisa mengolah.

"Kemudian, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa nilai tambah di sektor ESDM ini sangat penting sekali. Karena nilainya sangat besar sekali. Nilai tambah harus ada di dalam negeri. Bukan mentahan yang kita kirim kemudian yang menikmati negara-negara lain. Nggak bisa seperti itu lagi," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara HUT Pertambangan dan Energi, beberapa waktu lalu.

"Kesempatan kerja malah tercipta di sana, keuntungan malah mereka yang nikmati. Enggak bisa. Kita sudah 400 tahun lebih mengirim barang-barang mentah ke luar negeri. Yang kaya mereka, yang menjadi negara maju mereka, kita tidak bisa melompat," lanjutnya.

Jokowi mengingatkan pentingnya hilirisasi. Ia meminta agar program itu terus lanjut dan tidak berhenti karena alasan apapun.

"Inilah yang sering saya sampaikan pentingnya hilirisasi. Industrial downstreaming. Penting sekali. Jangan ada yang mundur untuk satu masalah ini dengan alasan apapun," ujarnya.

Jokowi lantas menyinggung beberapa smelter yang kini berhasil dibangun di Indonesia. Ia mengatakan sebelumnya para perusahaan tambang tidak ada yang membangun smelter di dalam negeri sehingga Indonesia tak merasakan keuntungan lebih.

"Bayangkan, seperti Freeport, setahun mengolah 3 juta konsentrat tembaga, sudah 50 tahun lebih mereka mengolah itu. Smelternya ada di mana? Tidak di dalam negeri. Itu yang gede sekali. Newmont, Amman, 900 ribu ton konsentrat tembaga yang sekian tahun juga diolah di luar," tandasnya.

Menterengnya Hilirisasi Nikel

Salah satu program hilirisasi yang dilakukan saat era pemerintahan Jokowi adalah hilirisasi nikel. Jokowi pun merasa bangga terkait suksesnya program hilirisasi mineral di dalam negeri khususnya nikel.

"Seperti dikatakan Pak Menko Luhut Binsar Pandjaitan sekarang sudah US$ 34 miliar nilai dari ekspor nikel kita, dari yang sebelumnya Rp 33 triliun melompat jadi kira-kira Rp 510 triliun," ungkap Presiden Jokowi dalam peresmian pabrik bahan anoda baterai lithium milik PT Indonesia BTR New Energy Material, di Kendal, Jawa Timur, dikutip dari CNBC Indonesia.

Jokowi juga menyinggung kebijakannya menyetop ekspor bijih nikel ke luar negeri. Bukan hanya pro, namun banyak yang tak setuju dengan jalan yang ditempuh Jokowi kala itu.

Bahkan Indonesia sempat digugat oleh Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Namun Jokowi menegaskan tetap teguh karena Indonesia merupakan negara yang berdaulat.

"Dan kita kalah. tapi saya sampaikan negara ini adalah negara yang berdaulat, kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didikte oleh siapa pun," terang Jokowi.

Sekarang pemerintah sudah mulai mengembangkan industri dari kendaraan listrik. Jalan tersebut mewujudkan impian memiliki ekosistem kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi.

"Smelter nikel dan turunannya di Morowali, di Weda Bay dan lokasi-lokasi lainnya sudah mulai berjalan. Yang kedua di Agustus dan September smelter dari Freeport dan Amman Mineral di Sumbawa dan Gresik juga sudah akan berproduksi," jelas Jokowi.

Selain itu ada juga bauksit di Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar). Targetnya mulai percobaan produksi pada bulan depan.

"Kalau semuanya jadi, ekosistemnya akan terbangun, kita akan bisa masuk ke global supply chain yang akan memberikan nilai tambah yang besar baik masalah rekrutmen, tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonomi kita," tambahnya.

Jokowi juga menyebutkan soal pabrik bahan anoda baterai lithium yang diresmikannya pada Juli lalu. Dia menghargai kecepatan pembangunan pabrik milik PT Indonesia BTR New Energy Material.

"Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan pabrik ini. Baru 10 bulan yang lalu kita tandatangan di Beijing. Tau-tau pabriknya sudah jadi. Ini yang namanya kecepatan dan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan kita sekarang sudah jadi negara yang cepat," ucapnya.

Efek Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi kerap menekankan pentingnya hilirisasi sebagai jala Indonesia menjadi negara maju. Sebab, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang banyak dinikmati negara maju. Jokowi pun mengklaim hilirisasinya sukses besar.

"Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp 158 triliun selama 8 tahun ini," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden di Sidang Tahunan MPR RI 2024 beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Ia pun menepis anggapan keuntungan hilirisasi bahan mentah hanya dinikmati oleh pengusaha. Menurutnya, keuntungan itu juga akan dinikmati oleh pemerintah dan rakyat dalam bentuk pajak dan pendapatan negara lainnya.

"Ada yang sampaikan ke saya 'Pak kan yang untungkan perusahaan. Rakyat dapat apa?' Jangan keliru," kata Jokowi.

Jokowi kemudian membeberkan pendapatan negara dari proses hilirisasi yang terus dilakukan Indonesia selama beberapa tahun belakangan. Misalnya, dari sektor mineral dan batubara, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurutnya telah melonjak menjadi Rp 172 triliun pada 2023, dari sebelumnya hanya Rp 29 triliun di 2015.

Ia menyebut meningkatnya penerimaan pajak dari minerba dipengaruhi oleh peningkatan nilai ekspor. Nilai ekspor nikel contohnya yang meningkat menjadi Rp 520 triliun pada 2023 dari yang sebelumnya Rp 45 triliun di 2015.

"Kita pungut pajak dari sana, pajak-pajak perusahaan, pajak karyawan, bea ekspor, pajak ekspor bea keluar, belum PNBP. Sangat besar sekali," jelas Jokowi.

Seberapa Untung Program Hilirisasi?

Bicara soal penerimaan negara, program hilirisasi memberikan kontribusi yang cukup besar. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi selama 10 tahun era pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin mencapai Rp 9.117,4 triliun.

"Investasi meningkat cukup steady, malah sangat baik kalau boleh saya sampaikan. Kalau saya bicara dengan investor dalam maupun luar negeri, karena di kita ini kestabilan baik secara ekonomi secara politik terutama tercipta dengan sangat baik. Sehingga, kepercayaan investor menanamkan modalnya di Indonesia ini makin meningkat," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Jika dibagi ke dalam 2 periode pemerintahan Jokowi, realisasi investasi pada periode tahun 2014-2019 tercatat sebesar Rp 3.294,3 triliun. Sedangkan ada periode tahun 2019-2024, realisasi mencapai Rp 5.823,1 triliun.

Dari angka realisasi tersebut, sebanyak Rp 1.245,80 triliun merupakan kontribusi investasi hilirisasi. BKPM mencatat, sepanjang tahun 2020 hingga September 2024, investasi hilirisasi terbagi ke dalam 5 sektor yaitu, smelter mineral, minyak dan gas, kehutanan, pertankian, dan ekosistem kendaraan listrik.

Data BKPM menunjukkan, realisasi investasi smelter di sektor mineral mencapai Rp 759,83 triliun yang didominasi pembangunan smelter mineral. Dengan rincian sebagai berikut

Nikel: Rp 514,80 triliun

Tembaga: Rp 46,77 triliun

Bauksit: Rp 194,24 triliun

Timah: Rp 4,02 triliun.

Sementara, realisasi investasi hilirisasi minyak dan gas berupa industri petrokimia tercatat mencapai Rp 139,61 triliun. Investasi industri bubuk kertas dan kertas (pulp and paper) mencapai Rp 196,99 triliun,

Investasi hilirisasi pertanian di subsektor sawit/ oleochemical mencapai Rp 130,23 triliun. Sedangkan, nilai realisasi investasi hilirisasi sektor ekosistem kendaraan listrik berupa pembangunan industri baterai kendaraan listrik tercatat mencapai Rp 19,14 triliun.

Hilirisasi Lanjut atau Stop?

Efek dari hilirisasi menuai banyak reaksi baik negatif dan positif. Bahkan Amerika Serikat mengeluarkan tudingan serius soal hilirisasi di pemerintahan Presiden Jokowi melakukan praktik kerja paksa.

Pernyataan ini pertama kali muncul saat Wakil Menteri Urusan Perburuhan Internasional, Departemen Perburuhan AS, Thea Lee membahas tren peningkatan pekerja anak dan kerja paksa di sektor pertambangan mineral di berbagai negara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan banyak 'setan' yang mengganggu hilirisasi nikel. Hal itu karena penuh rayuan dan tentangan dari negara lain.

"Bukan nggak ada setannya, ini setannya banyak sekali. Jadi waktu kami setop ekspor ore nikel saat saya masih Menteri Investasi, ini rayuannya di mana-mana paling banyak," kata Bahlil dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

Salah satu 'setan' yang mengganggu jalannya hilirisasi nikel pada saat Indonesia digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Uni Eropa merayu Indonesia lantaran nikel masuk dalam kategori mineral kritis yang dibutuhkan sebagai bahan baku utama untuk transisi energi, salah satunya baterai kendaraan listrik.

"Saya cek kenapa mereka merayu kita sedemikian rupa. Ternyata nikel ini sekarang sudah masuk dalam kategori kritikal mineral dan dia bagian dari bahan baku untuk menuju kepada green energy, salah satunya mobil listrik," tutur Bahlil.

Dengan Indonesia menghentikan ekspor nikel mentah sejak 2020, Bahlil menyebut telah membawa manfaat besar bagi kemajuan ekonomi nasional.

Hal itu dilihat dari perbandingan nilai ekspor bijih nikel pada 2017-2018 yang hanya US$ 3,3 miliar, melesat jika dibandingkan dengan nilai ekspor produk turunan nikel pada 2023 yang mencapai US$ 34,4 miliar.

"Kita memberikan target untuk ekspor kita 2024 kurang lebih hampir US$ 40 miliar dan untuk komoditas dari turunan hilirisasi nikel, kita sudah menjadi terbesar di pasar dunia. Ini sekarang yang terjadi," imbuhnya.

Bahlil juga mengungkapkan hilirisasi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2040, dengan total perkiraan investasi US$ 618 miliar dari 28 komoditas. Perhitungan ini dibuat ketika dirinya masih menjadi menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Bahlil optimistis, jika hilirisasi bisa berjalan dan terjadi shifting dari sektor padat karya maka pendapatan per kapita tanah air pun bisa naik.

"Ini bukan omong-omong kita buat hilirisasi US$ 618 miliar, ini pikiran Pak Prabowo dan bisa dieksekusi sebagai mesin pertumbuhan," ujar Bahlil dalam acara Rakornas REPNAS 2024.

Saat ini PDB per kapita Indonesia sekitar US$ 5300, dengan target bisa di atas US$ 10.000 untuk menjadi negara maju dan menjadi pondasi Indonesia emas 2045.

"Kalau masih andalkan UMR itu lebih identik pada padat karya, kita harus shifting," tegasnya.

Bahlil mengungkapkan Indonesia memiliki nilai kompetitif tersendiri, yakni kekayaan alam yang menjadi bahan baku. Jika kekayaan ini 'dikawinkan' dengan industri maka bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

"Bukan hanya sektor kelautan seperti perikanan, sektor energi dan batu bara juga bisa. Kalau ini mampu dieksekusi, ini kita bisa minimal pertumbuhan ekonomi tambah 2%" kata Bahlil.

Hilirisasi Lanjut di Era Presiden Prabowo

Karena efeknya yang cukup baik, Presiden Prabowo Subianto pun bertekad melanjutkan program hilirisasi yang sudah dikerjakan di era Jokowi. Menurutnya kekayaan Indonesia harus diolah di dalam negeri dan diurus sebaik-baiknya.

"Bersama-sama kita akan melaksanakan hilirisasi, yaitu kekayaan Indonesia harus diolah di Indonesia. Kekayaan kita harus diurus sebaik-baiknya," kata Prabowo.

Prabowo menyebut kekayaan Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat, tidak hanya segelintir orang. Ia juga bertekad menghilangkan kemiskinan dari Indonesia, dan memberantas praktik korupsi.

"Saya telah menerima mandat rakyat Indonesia dengan tujuan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Untuk menjaga dan mengamankan kekayaan dinikmati seluruh rakyat Indonesia dan tidak segelintir orang Indonesia.

Ia juga menyebut anak-anak Indonesia harus makan bergizi setiap hari. Seperti diketahui, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program andalan pasangan Prabowo-Gibran.

"Anak-anak kita harus makan dengan bergizi setiap hari. Hal ini semua membutuhkan kerja sama baik dan kita menjamin kehidupan rakyat kita lebih baik, lebih sejahtera, adil. Tidak boleh ada lagi kemiskinan di bumi Indonesia," tuturnya.

Dalam rapat kabinet perdananya, Prabowo juga kembali menegaskan soal kelanjutan hilirisasi. Menurutnya, program yang ada sejak era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) itu menjadi salah satu kunci kemakmuran.

Maka dari itu, Prabowo meminta kepada para Menteri terkait dalam hal ini Menteri Investasi dan Hilirisasi /Kepala BKPM Rosan P Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto segera menginventarisir proyek penting dalam hilirisasi di Indonesia. Bahkan, Prabowo meminta untuk 26 komoditas harus dihilirisasi.

"26 komoditas proyek vital. Dalam 26 komoditas harus dihilirisasi, segera dirumuskan, bikin daftar dan segera mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu singkat," ungkap Prabowo.

Di samping itu, Prabowo juga menekankan kepada para Menteri untuk mempersiapkan program kerja (proker) untuk bisa segera dikoordinasikan, sehingga, proker tersebut bisa segera memberikan kontribusi secara terukur dan bersinergi.

"Pelajari semua proyek jangan ada proyek mercusuar. Semua ditujukan pada pidato saya pada hari pelantikan saya. Kita harus swasembada pangan. Perang besar bisa pecah setiap saat, kita harus jamin beri makan sendiri swasembada energi mutlak," tegas Prabowo.

(prf/ega)