Instruksi Mega Agar Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retret Tuai Reaksi

Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Instruksi Mega ini menuai reaksi dari sejumlah pihak.

Dirangkum detikcom, Jumat (21/2/2025), perintah ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Mega mengeluarkan instruksi ini usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.

Surat perintah dari Megawati ini dibagikan oleh Jubir PDIP Guntur Romli dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA). Ada dua poin perintah dalam surat yang ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP. Berikut ini poin-poinnya:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call.

Instruksi Mega ini membuat perwakilan pemerintah hingga tokoh politik bereaksi. Apa kata mereka?

Respons Wamendagri

Wamendagri Bima Arya Sugiarto merespons instruksi Megawati yang meminta kepala daerah PDIP tunda mengikuti retret di Magelang. Bima Arya menunggu perkembangan kedatangan para kepala daerah.

"Nah untuk tadi terkait pertanyaan kedua mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00. Maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja," kata Bima saat konferensi pers di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2).

Setelah diketahui para kepala daerah yang hadir, ia akan menentukan sikap terhadap para kepala daerah yang tak hadir. Saat ditanya sikap Kemendagri, Bima belum ingin berkomenter lebih jauh. Ia menekankan akan menunggu data kehadiran kepala daerah terlebih dahulu.

"Statement itu akan kita sampaikan setelah kita memiliki data yang lengkap. Sekarang kan belum ada datanya belum ada yang datang di sini. Nanti begitu datanya sudah lengkap baru kami akan sampaikan pernyataan tadi," ujarnya.

Respons PKB dan PAN

Respons PKB

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, merespons instruksi dari Megawati terhadap kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan retret di Magelang. Huda menilai mungkin saja hal itu menjadi bagian dari kompromi Megawati ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kita hormati, kita hargai. Semoga nanti ada jalan solusinya. Mungkin nggak ikut dulu, nanti jadi ada agenda lagi. Nggak tahu, mungkin itu bagian dari kompromi mungkin nanti Ibu Megawati sama Pak Prabowo," kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).

Dia mengatakan dinamika akan selalu ada di lapangan. Huda menyebut Presiden Prabowo pasti menginginkan adanya sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

"Tentu pasti Pak Prabowo menghendaki semua kepala daerah ya, karena begitu mereka dilantik sebagai kepala daerah, pasti mereka adalah representasi dari publik pemilih di daerahnya masing-masing," ujar Huda.

"Pak Prabowo punya agenda perjuangan di level pusat yang kira-kira harus bersinergi dengan pemerintahan daerah. Pasti Pak Prabowo punya harapan itu. Tapi dinamikanya kan, tentu pasti ada dinamika di lapangan. Karena itu ya kita lihat aja perkembangannya nanti," tambahnya.

Huda lantas menyampaikan jika kepala daerah dari PKB mengikuti kegiatan retret di Magelang secara full. Ia menyebut instruksi bahkan sudah disampaikan sebelum pelantikan di istana terjadi.

Respons Zulhas

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) turut merespons instruksi Megawati. Zulhas bicara pentingnya retret demi menyamakan persepsi antara pusat dan daerah.

"Saya kira retret itu pengalaman saya sebagai menteri peserta waktu itu ya, itu kan penting untuk rakyat ya," kata Zulhas ketika dihubungi, Jumat (21/2).

Zulhas mengambil contoh target swasembada pangan pemerintah. Zulhas menyebut perlunya kesamaan visi misi pemerintah pusat dan daerah agar target tersebut bisa tercapai. Ia menekankan kegiatan retret bukan untuk partai melainkan demi kepentingan rakyat.

"Nah, kebersamaan itu di retret dibangun, kesadaran kita bahwa kita ini bupati gubernur menteri, itu tugas utama kita bagaimana kan mencintai rakyat sehingga rakyat kita itu dapat perhatian penuh, mereka akan berubah lebih baik gitu," ujarnya.

"Dan program-program kita bisa kita capai karena kita ini jadi punya semangat visi, misi, pengertian yang sama, jadi ini untuk rakyat sebetulnya, bukan untuk partai ya, ini untuk rakyat agar bisa swasembada pangan. Gabah bisa dibeli dengan harga Rp 6.500, tidak di satu kabupaten ada yang murah ada yang mahal, tapi betul-betul petani bisa terima dengan harga Rp 6.500," lanjut Zulhas.

Respons Demokrat dan Gerindra

Respons Demokrat

Kepala Bamkostra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyindir instruksi Megawati agar kepala daerah dari PDIP menunda ikut retret di Magelang. Herzaky membandingkan partainya punya hajatan kongres, tapi tetap memberikan ruang kadernya mengikuti retret.

"Ya kalau kami begini aja, yang pasti kader-kader Demokrat yang menjadi kepala daerah, kami ini ada kongres loh. Senin dan Selasa. Tapi apa arahan ketua umum? 'Bapak-ibu sekalian, kader partai, tetapi kan sudah menjadi kepala daerah. Ikuti arahan Presiden, itu yang utama'. Nah itu dari Pak AHY gitu. Jadi meskipun kami ada kongres, para kepala daerah yang punya suara di kongres pun itu kalian silakan berangkat ke Magelang. Mengapa? Ya saat mereka sudah menjadi pejabat publik, yang namanya kan jiwa raganya sudah dipersembahkan untuk bangsa dan negara dan masyarakat," kata Herzaky Mahendra di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).

Herzaky mengatakan kesetiaan para kepala daerah kepada bangsa dan negara menjadi yang terutama. Menurutnya, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan kepala daerah Demokrat untuk mendelegasikan hak suaranya di kongres dan tetap mengikuti retret.

Namun Herzaky mempersilakan partai lain, termasuk PDIP, memiliki kebijakan lain. Herzaky menilai setiap partai memiliki otonominya sendiri.

"Jadi kalau partai lain punya kebijakan lain ya silakan. Kan masing-masing partai kan punya cara sendiri, punya otonomi sendiri gitu. Ya nggak pas lah kalau kami malah mengomentari kebijakan yang diambil oleh partai lain. Tentu setiap dari masing-masing partai punya pertimbangan masing-masing," ujarnya.

Respons Gerindra

Waketum Partai Gerindra, Fadli Zon, menanggapi instruksi Megawati terkait penundaan keikutsertaan retret bagi kepala daerah dari PDIP. Fadli menyebut retret di Magelang adalah program kenegaraan, bukan kepartaian.

"Ya program ini kan sebenarnya bukan program kepartaian, ini kan daerah-daerah itu kan gubernur, bupati, wali kota, ini kan dari hasil Pilkada yang latar belakangnya itu beragam," kata Fadli ditemui usai Pembukaan Sekolah Tani Muda, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).

Fadli Zon menyebut peserta yang menghadiri retret akan menunjukkan sisi loyalitasnya kepada negara. Ia menyinggung pepatah yang menyebut loyalitas kepada partai akan berakhir setelah seseorang memutuskan untuk setia ke negara.

"(Retret) program negara, jadi harus dibedakan gitu ya, meskipun para gubernur, bupati, atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota itu berasal dari partai politik manapun, tapi kalau terkait dengan negara loyalitasnya harus kepada loyalitas negara. Itu yang saya kira," ujar Fadli.

"Ada pepatah mengatakan, 'my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins'. Jadi loyalitas kepada partai itu berakhir ketika loyalitas kepada negara itu dimulai. Nah itu, kita akan lihat mana yang negawaran, mana yang politisi," tambahnya.

Ia melihat langkah yang diambil oleh Megawati sebagai pilihan. Fadli menyebut dengan demikian publik bisa menilai sisi kenegarawanan dari masing-masing kepala daerah.

"Saya kira itu pilihan, mau jadi negarawan atau mau jadi politisi? gitu aja," ungkapnya.

(fas/dek)