3 hours ago
3
Jakarta -
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti gagasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Gaza dan merelokasi warganya secara permanen. MUI menilai gagasan itu rencana jahat yang harus ditolak.
"Ini adalah rencana jahat yang harus ditolak oleh kita semua. Menurut saya, kepemimpinan Amerika dan Israel benar-benar tidak sincere atau jujur terkait dengan gencatan senjata yang sudah disepakati. Masih terus dibuat rencana dan langkah-langkah yang meyakinkan agar Gaza dan Palestina secara keseluruhan tetap di bawah kontrol Israel dan Amerika," kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).
Sudarnoto menilai gagasan itu akan merusak kemerdekaan Palestina. Dia mengatakan pentingnya kewaspadaan dan pengawasan di balik gagasan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ide relokasi Trump beberapa hari yang lalu telah diperkuat dengan pertemuan Trump-Netanyahu beberapa jam yang lalu. Karena itu, kewaspadaan dan pengawasan haruslah dilakukan secara lebih terukur agar semua upaya yang merusak dan menghancurkan cita-cita kemerdekaan Palestina bisa dihentikan," ujarnya.
Sudarnoto memandang gencatan senjata yang dilakukan bertahap di Gaza merupakan jalan kemerdekaan bagi Palestina. Dia meminta proses gencatan senjata untuk diawasi.
"Gencatan senjata bertahap ini adalah jalan untuk kemerdekaan Palestina dan pergi atau keluarnya tentara pendudukan Israel dari seluruh wilayah Palestina. Karena itu, proses ini harus dijaga sepenuhnya jangan sampai dirusak oleh rencana jahat Amerika-Israel," ucapnya.
Dia meminta negara yang menjadi bagian dari OKI (Organisasi Kerjasama Islam) untuk menghentikan rencana AS tersebut. Menurutnya, hanya dengan persatuan seluruh negara yang dapat menggagalkan rencana jahat itu.
"Negara-negara OKI kembali dituntut untuk bersepakat melakukan langkah konstruktif menghadapi konspirasi jahat Amerika-Israel, menghentikan keinginan Amerika untuk taking over, owning, menguasai dan mengontrol Gaza. Ini kesempatan bagi negara-negara OKI dan bahkan masyarakat untuk membantu dan membangun Gaza/Palestina baru yang bebas dari segala bentuk penjajahan," jelasnya.
"Dukungan dan bantuan yang jernih dan tulus hanya bisa dilakukan oleh semua pihak yang selama ini membela Palestina. Jangan berharap terhadap bantuan dan dukungan Amerika untuk rekonstruksi Gaza-Palestina karena di balik itu ada motif busuk," lanjutnya.
Lebih lanjut, dia mendorong pemerintah Indonesia melakukan konsolidasi dengan negara-negara yang selama ini benar-benar membela Palestina. Tujuannya untuk melawan gagasan Trump itu.
"Mendorong pemerintah RI untuk terus mengambil prakarsa melakukan dialog dan konsolidasi dengan negara-negara yang selama ini telah memberikan pembelaan kepada Palestina. Ada lebih 2/3 negara anggota PBB yang telah memberikan dukungan kepada Palestina. Pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral untuk mengawal gencatan senjata ini sungguh sangat penting antara lain untuk melawan ide relokasi Trump," katanya.
"Kepada masyarakat dan khususnya umat Islam, lembaga-lembaga filantropi dan lembaga/komunitas pembela Palestina agar semakin memperkuat konsolidasi dan kebersamaan untuk terus membantu dan mengawal kemerdekaan Palestina. Jangan biarkan Amerika Serikat mengambil alih dan mengontrol Gaza-Palestina. Persatuan di kalangan kita juga sangat penting, konsolidasi komunikasi pemerintah-masyarakat perlu penguatan," lanjutnya.
Sebelumnya, Donald Trump mencetuskan relokasi warga Gaza secara permanen dalam gagasan kontroversial terbarunya, sembari menyebut "masalah Gaza tidak pernah selesai".
Gagasan itu, seperti dilansir Politico dan Reuters, Rabu (5/2/2025), disampaikan pada hari yang sama ketika Trump secara mengejutkan mengatakan AS akan menguasai Gaza untuk jangka panjang, mengembangkan daerah itu secara ekonomi, setelah penduduk Gaza direlokasi ke tempat lainnya.
Gagasan-gagasan Trump ini menghancurkan kebijakan AS selama puluhan tahun terhadap konflik Israel-Palestina.
Trump memperbarui seruannya kepada negara-negara Arab soal relokasi warga Palestina di Jalur Gaza ketika dia menyambut Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2).
Tapi kali ini, Trump mengatakan dirinya akan mendukung relokasi atau permukiman kembali warga Gaza "secara permanen". Hal ini melampaui gagasan sebelumnya yang telah ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin negara Arab.
"Anda tidak bisa tinggal di Gaza sekarang, Anda memerlukan lokasi lainnya," kata Trump saat berbicara kepada wartawan.
"Permasalahan di Gaza tidak akan pernah selesai," sebutnya.
"Jika kita dapat menemukan sebidang tanah yang tepat, atau banyak tanah, dan membangun tempat yang sangat bagus, pasti akan ada banyak uang di area tersebut. Saya pikir itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza, yang dilanda banyak kematian selama berpuluh-puluh tahun," ucap Trump.
Trump dan para penasihat utamanya meyakini jangka waktu 3-5 tahun untuk rekonstruksi Gaza yang hancur akibat perang, seperti yang tercantum dalam perjanjian gencatan senjata sementara, tidak dapat dilaksanakan.
Mesir dan Yordania, serta negara-negara Arab lainnya, menolak gagasan Trump merelokasi 2,3 juta warga Gaza selama pembangunan kembali wilayah itu pascaperang. Namun sejumlah pejabat senior pemerintahan Trump terus menekankan pentingnya relokasi warga Palestina atas dasar kemanusiaan.
"Bagi saya, tidak adil untuk menjelaskan kepada warga Palestina bahwa mereka mungkin akan kembali dalam lima tahun. Itu tidak masuk akal," ucap Utusan Khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, saat berbicara kepada wartawan.
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
