5 days ago
7
Jakarta -
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM tak sekadar banyak secara jumlah yang disalurkan tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitas. Pasalnya, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.
"Harus dipahami Kementerian UMKM bersama lembaga penyalur, termasuk perbankan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, menekankan aspek kualifikasi dan kualitas penyaluran, serta pembinaan terhadap penerima KUR yang harus diperhatikan," kata Maman dalam keterangan tertulis, Senin (11/11/2024.
Maman menegaskan pemerintah mengupayakan KUR terserap dan dapat diakses optimal melalui sejumlah kebijakan pendukung termasuk pemberian subsidi bunga dengan mempertimbangkan aspek kualitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KUR diharapkan tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif melainkan di sektor produktif. Selain juga tak hanya sekadar disalurkan dalam konteks membantu modal saja namun ada pendampingan. Hal itu diungkapkan olehnya saat Dialog Interaktif bersama Menteri UMKM dengan tema 'Kemudahan Akses Pembiayaan KUR' di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), hari ini.
"Kami optimistis target KUR tahun ini bisa tercapai tanpa mengesampingkan kualitas, tetapi juga meningkatkan konsumsi belanja UMKM," jelasnya.
Dia mengatakan begitu juga dengan kebijakan penghapusan piutang oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para petani dan nelayan yang menjadi kebijakan afirmatif dan keberpihakan Pemerintah kepada pelaku UMKM. Diharapkan bisa ikut mendorong penyaluran KUR maupun kredit perbankan kepada UMKM.
"Kebijakan ini untuk menghapus secara administratif dari blacklist bank, sehingga diberikan payung hukum. Jadi otomatis para pelaku UMKM bisa mengakses kredit lagi. Supaya ekonomi bergerak dan 1 juta UMKM yang terbantu penghapusan utangnya bisa ikut memanfaatkan kembali fasilitas kredit," ucapnya.
Maman menjelaskan pemerintah menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp 300 triliun di tahun 2024, atau disesuaikan dengan kecukupan anggaran untuk subsidi. Sementara, penyaluran KUR khusus di Provinsi Kalbar pada awal tahun sampai 10 November 2024 mencapai Rp 3,79 triliun kepada 52.959 debitur.
Dia melanjutkan sebagian besar pelaku usaha umumnya mengandalkan pinjaman dari bank untuk memperkuat modal. Yang membedakan usaha mikro dengan usaha kecil maupun menengah adalah tekad dan disiplin dalam melakukan manajemen keuangan.
Terkadang usaha sulit maju itu, karena tidak punya kesadaran atau disiplin mengelola keuangan.
"Modal dasar untuk sukses usaha adalah disiplin keuangan. Program alokasi KUR yang digelontorkan Pemerintah bukan main-main. Target sebesar Rp 300 triliun tahun 2024 menjadi usaha bersama dalam meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat. Kalau tidak disiplin mengelola keuangan, mau 1 kontainer uang yang disalurkan pun tak pernah cukup," tutur Maman.
Maka dari itu, dengan berbagai kendala yang dihadapi, Kementerian UMKM menerapkan berbagai strategi. Salah satu contohnya yakni mendorong penerapan innovative credit scoring dalam penilaian kredit sebagai salah satu upaya mendorong percepatan penyaluran KUR Klaster. Selain itu, menerapkan pendampingan bagi UMKM yang akan mengakses KUR.
Serta melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yakni, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, penyalur KUR, dan perusahaan penjamin KUR.
Sementara itu, Social Entrepreneurship & Incubation Division Head PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Evi Sulistiawati mengatakan, BRI berupaya untuk terus menjadi kontributor kemajuan UMKM di Provinsi Kalbar.
"Salah satunya, KUR sebagai satu bantuan pinjaman yang digulirkan Pemerintah, dan ikut serta menyalurkannya sebagai bentuk kepedulian kepada UMKM dalam mengakses pembiayaan baik yang bersifat modal kerja maupun investasi," kata Evi.
Dia juga menambahkan penyaluran KUR BRI terbukti mampu meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan UMKM. Karena terjadi graduasi, UMKM yang naik kelas meningkat dengan jumlah plafon KUR ke pinjaman komersial.
"Penyaluran KUR diharapkan mampu mendorong UMKM usaha menjadi lebih layak dan naik kelas," harapnya.
Di kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Kalbar Linda Purnama menuturkan terdapat sebanyak 164.364 pelaku UMKM di Kalbar, dimana sekitar 99 persen merupakan usaha mikro, sebesar 0,89 persen usaha kecil, dan 0,11 persen usaha menengah.
Di wilayah itu, mayoritas pelaku usaha berada di sektor perdagangan atau sebesar 54,04 persen, penyediaan akomodasi dan sektor makanan dan minuman sebesar 21,67 persen, serta industri pengolahan sebesar 12,7 persen.
"Jumlah tersebut tersebar merata di 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan. Dengan hadirnya Menteri UMKM yang berasal dari Kalimantan, kami berharap kita bisa semakin mendukung pelaku usaha untuk terinspirasi dan berkembang, yang tadinya mikro naik kelas menjadi kecil dan menengah," tutup Linda.
(akd/ega)
