1 day ago
8
Jakarta -
Presiden Prabowo Subianto melantik sederet pejabat setingkat menteri kemarin sore. Di sektor ekonomi, ada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). Di posisi Kepala BPS ada Amalia Adininggar Widyasanti dan Kepala BPKP diisi oleh Muhammad Yusuf Ateh.
Keduanya sudah menjabat posisi tersebut dengan jabatan Pelaksana Tugas atau Plt. Amalia jadi Plt Kepala BPS sejak tahun 2023, sementara itu Ateh menjadi Plt Kepala BPKP sejak tengah tahun 2024.
Lantas siapa sebenarnya sosok Amalia dan Ateh yang baru saja dilantik Prabowo? Berikut ini sepak terjangnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala BPS
Amalia memulai karier di pemerintahan pada Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2011. Dengan bidang keahlian pada ekonomi makro, ekonomi internasional dan moneter, perdagangan internasional, ekonomi pembangunan, serta pemodelan ekonomi, Amalia pernah menjabat sebagai Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas pada medio 2011 - 2016.
Kemudian dia menjadi Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas pada 2016 - 2018. Kemudian, sempat menjadi Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan pada 2018 - 2020.
Perannya berlanjut menjadi Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas dari 2020 hingga awal tahun ini. Sejak 2023, saat dipercaya menjadi Plt Kepala BPS, jabatan deputi di Bappenas tetap diemban juga olehnya. Pengalaman pekerjaan lainnya antara lain sebagai Wakil Ketua Tim Koordinasi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Amalia merupakan Sarjana Teknik Kimia di tahun 1995 sampai dengan memper oleh gelar Magister Sains dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997.
Kemudian dia melanjutkan pendidikan hingga mendapat gelar Gelar Master of Engineering dari Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, Amerika Serikat pada tahun 1998, serta PhD in Economics pada University of Melbourne, Australia di tahun 2005.
Sebagai pejabat publik, selama ini Amalia juga sudah melaporkan harta kekayaannya secara rutin tiap tahun. Terakhir, dia melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2024 untuk harta berjalan di tahun 2023. Total harta kekayaan Amalia sejauh ini senilai Rp 21,1 miliar atau tepatnya Rp 21.193.015.609.
Paling besar kekayaan Amalia berbentuk properti tanah dan bangunan senilai Rp 11.250.000.000. Terdiri dari 3 aset yang tersebar di Jakarta Selatan dan Bogor. Kemudian kekayaan terbesarnya berikutnya disumbang dari garasinya, Amalia memiliki 3 kendaraan mobil dengan total nilai Rp 1.100.000.000.
Kepala BPKP
Yusuf Ateh yang dilantik Prabowo sebagai Kepala BPKP kemarin sebetulnya sudah menjabat di posisi yang sama sejak 2020. Dia pun sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP sejak pertengahan 2024 yang lalu.
Ateh sendiri mengawali kariernya sebagai Asisten Dosen di STAN dan menjadi Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Sekretariat Utama BPKP sejak 1992. Pada tahun 2002 diangkat menjadi Kepala Subdirektorat Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat BPKP.
Di awal 2000-an Ateh juga sempat bergabung dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal pembentukannya.
Kemudian, pada 2009 ia diberi amanah di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) untuk menduduki Kepala Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Wilayah Timur II, Deputi Akuntabilitas Aparatur, Inspektur, dan terakhir menjabat sebagai Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.
Dia merupakan lulusan pendidikan Diploma Tiga (D3) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lulus tahun 1986 dan melanjutkan kembali pendidikan Diploma Empat (D4) di kampus yang sama dan selesai tahun 1992.
Melanjutkan jenjang Strata-2 (S2) di University of Adelaide Australia dan memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) pada tahun 2001. Di tahun 2020 meraih gelar Doktor (Dr.) dari S3 Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia (UI). Berbagai sertifikasi telah beliau raih, diantaranya Certified State Finance Auditor (CSFA), Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE), dan Certification of Internal Audit Executive (CIAE).
Selama menjadi Kepala BPKP, Ateh juga turut melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Data yang terakhir dilaporkan Ateh adalah untuk harta kekayaan di tahun 2023, laporan dilakukan awal tahun yang lalu. Jumlah kekayaannya mencapai Rp 24,6 miliar atau tepatnya Rp 24.636.088.144.
Kekayaan terbesarnya tercatat dari kepemilikan surat berharga senilai Rp 13.199.195.507. Kemudian, kekayaan terbesarnya yang berikutnya adalah dari kepemilikan kas senilai Rp 6.270.722.637.
Kemudian kekayaan terbesarnya juga dicatatkan dari kepemilikan properti tanah dan bangunan senilai Rp 4.477.114.000. Dia memiliki total 11 aset yang tersebar di Bandung, Bogor, Bekasi, dan Purwakarta.
(hal/rrd)
