5 hours ago
2
Jakarta -
Pemerintah akan membahas terkait perubahan harga gabah di tingkat penggilingan dan beras pada level pedagang. Hal ini sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang pengadaan beras dalam negeri yang berasal dari Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG), dan beras dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menerangkan, sebelumnya pemerintah telah melalukan penyesuaian harga gabah kering panen (GKP) dari sebelumnya Rp 6.000/kg menjadi Rp 6.500/kg. Setelah itu, perlu juga dibahas penyesuaian untuk harga gabah kering giling (GKG) dan beras di pedagang.
"Setelah pemerintah memastikan harga gabah di tingkat petani dan sudah beres, selanjutnya yang perlu dipastikan adalah harga di tingkat penggilingan dan pedagang. Ini harus lengkap, mulai dari hulu hingga hilir," jelas Arief dalam keterangannya, dikutip Rabu (23/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pantauan dalam Panel Harga pangan NFA, rerata harga GKP secara nasional pada 22 April berada di Rp 6.549/kg. Berkat upaya penjagaan harga petani tersebut, Nilai Tukar Petani (NTP) pada puncak panen tahun 2025 ini, yakni di Maret 2025 mengalami eskalasi 6,93 poin menjadi 123,72 dibandingkan pada puncak panen tahun sebelumnya yang jatuh di April 2024. NTP pada April 2024 adalah 116,79.
Begitu pula dengan capaian NTP Tanaman Pangan (NTPP) saat puncak panen Maret 2025 tercatat sebesar 108,95. Sementara pada puncak panen 2024 di April, NTPP kala itu 105,54. Adapun disebut puncak panen karena pada April 2024 karena produksi beras di bulan itu sebanyak 5,38 juta ton dan pada Maret 2025 puncak produksi beras diperkirakan dapat mencapai 5,57 juta ton.
"Jadi meskipun sudah diberikan HPP GKP Rp 6.500, itu harga minimal, tapi mohon dengan sangat, bisa disampaikan melalui penyuluh dan teman-teman di lapangan, supaya GKP yang ada itu benar-benar gabah kering panen. Ini karena Bulog membelinya harus berbentuk gabah kering panen, bukan gabah kering pohon, bukan gabah yang hijau atau bukan gabah yang rusak," tegas Arief.
Arief mengatakan harga yang baik di level petani juga diiringi dengan produksi gabah dan beras yang harus terjaga. Jangan sampai menurun, karena harga otomatis bisa naik.
"Itu kunci yang pertama. Momen saat ini memang waktunya Bulog menyerap. Kemudian nanti lepas dari panen raya, grafiknya akan turun. Nah itu waktunya kita lepas stok," imbuhnya.
Selain itu, langkah pemerintah selanjutnya setelah berhasil menjaga harga petani, terutama pada momen kulminasi panen, adalah menjaga daya beli masyarakat. Arief kemukakan kelompok masyarakat desil 1 dan 2 wajib disokong taraf hidupnya.
"Dengan HPP GKP, pada saat produksi tinggi, biasanya harga petani jatuh. Itu yang kita jaga dengan Bulog serap semaksimal mungkin, supaya petani terlindungi. Lalu HPP GKG perlu juga untuk membantu penggiling dengan dryer kapasitas kecil. Kita ingin bagaimana setiap penggiling padi bisa berkompetisi sehat dan efisiensi agar bisa diserap pemerintah," ujarnya.
Dalam epilognya, Arief mengatakan akan merangkum semua usulan dalam rapat hari ini dan disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan. "Nanti akan dibahas dalam Rakortas Pangan. Apabila nanti diperlukan dibawa ke Ratas bersama Bapak Presiden, apa pun yang diputuskan, kita semua harus siap menjalankan. Ini karena beras menjadi salah satu concern Bapak Presiden," tutupnya.
Sementara, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa menegaskan bahwa penetapan HPP GKG diyakini akan mampu mengakselerasi tingkat serapan Bulog.
"GKG ini akan mendukung serapan Bulog. Nah kalau ada peluang untuk serapan GKG sebagaimana Inpres yang sudah dikeluarkan, maka HPP GKG ini memberi ruang kepada Bulog untuk mempercepat serapannya," ungkapnya.
(kil/kil)
