Memaknai Silaturahmi Politik Didit Prabowo

1 week ago 15

Jakarta -

Sosok Didit Hediprasetyo tengah disorot publik. Ia disorot bukan saja karena putra Presiden Prabowo Subianto, melainkan karena silaturahmi politiknya dengan Presiden RI terdahulu dan tokoh-tokoh lainnya. Pada Hari Raya Idulfitri 1446 H, Didit mendampingi Prabowo dalam acara open house di Istana Kepresidenan, Jakarta. Berdiri di samping Prabowo, ia tampak menyalami para pejabat negara hingga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir.

Masih pada hari pertama Idulfitri, Didit mengunjungi kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk halal bihalal. Ia juga tampak ber-selfie dengan Megawati, Puan Maharani, dan Pinka Haprani. Setelah itu ia mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo untuk halal bihalal.

Stabilitas Politik

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Silaturahmi politik Didit Hediprasetyo ke sejumlah Presiden terdahulu ini bisa dimaknai sebagai agenda politik Prabowo Subianto yang hendak menjaga keseimbangan dan stabilitas politik. Ini wajar saja mengingat Presiden saat ini adalah Prabowo Subianto.

Kepemimpinan Prabowo sebagai Presiden tentu membutuhkan dukungan politik semua pihak, termasuk Megawati yang merupakan Ketua Umum PDIP. Sebagai pemenang Pileg 2024, PDIP mendapat kursi terbanyak di DPR, yaitu 110 kursi atau 18,97 persen dari total kursi. Sementara sebagian besar partai lainnya sudah bergabung dengan koalisi Prabowo.

Keputusan Prabowo untuk merangkul banyak partai bisa dimaknai Prabowo ingin menciptakan suasana politik yang kondusif untuk melaksanakan program-program Pembangunan selama memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Demi efektivitas pemerintahan, Prabowo membutuhkan keseimbangan dan stabilitas politik.

Tidak masuknya PDIP dalam koalisi Prabowo berpotensi menimbulkan persoalan tersendiri. Setidaknya ini bisa dilihat dalam penolakan kenaikan PPN 12% oleh PDIP. Padahal, kenaikan PPN ini merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang diprakarsai PDIP dan kader PDIP memimpin Panja RUU HPP itu.

Misalnya lagi dalam isu revisi UU TNI, Megawati pernah menyampaikan kritik tajam terhadap rencana revisi undang-undang ini. Perubahan ini dinilainya dapat menyamakan kedudukan antara TNI dan Polri, yang bertentangan dengan TAP MPR Nomor 6/MPR/2000 tentang pemisahan kedua institusi tersebut. Meski akhirnya kini PDIP di DPR menjadi bagian dari pembahasan dan menyetujui revisi UU TNI.

Terlepas dari itu, silaturahmi politik Didit Prabowo itu mengandung tone positif karena menekankan pada pentingnya menjaga dan mempererat hubungan baik dengan semua pihak. Terlebih, isu akan ada pertemuan kedua tokoh (Prabowo dan Megawati) itu santer diberitakan di media.

Silaturahmi politik Didit Prabowo tersebut menemukan momentumnya. Silaturahmi berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu shilah dan ar-rahim. Secara bahasa kedua kata itu diartikan sebagai menghubungkan tali kekerabatan atau rasa kasih sayang kepada sesama manusia.

Tidak bisa dipungkiri Pemilu 2024 berjalan cukup alot dan penuh dinamika. Meskipun muncul riak-riak politik akibat beragam manuver dan sengketa pemilu, akhirnya rakyat memutuskan Prabowo dan Gibran sebagai pemimpin nasional.

Idulfitri 1446 H adalah momentum tepat untuk melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang terpenting adalah kesepakatan untuk berdamai dan menghentikan relasi konfrontatif yang tidak sehat selama Pemilu 2024 serta lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan.

Silaturahmi politik tersebut memberikan pesan kepada masyarakat agar menyikapi perbedaan dalam pemilu tidak disikapi dengan saling menjatuhkan, melainkan dalam kerangka persatuan nasional. Pemahaman kolektif terhadap pentingnya menjaga entitas kebangsaan itu merupakan wujud nyata terbentuknya social capital (Putnam,1970), untuk terwujudnya demokrasi yang lebih matang.

Terhadap kekuasaan berlaku dalil tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Kemarin lawan, sekarang bisa menjadi kawan. Sebaliknya, kemarin kawan, sekarang bisa berubah menjadi lawan. Seperti diketahui, Prabowo dan Megawati pada Pilpres 2024 berada dalam kubu yang berseberangan. Megawati mengusung Ganjar dan Mahfud sebagai Capres dan Cawapres, sedangkan Prabowo bersama Gibran maju menjadi Capres dan Cawapres sendiri.

Kemudian, pada Pilpres 2019 dan Pilpres 2014 keduanya juga berseberangan, karena Megawati mengusung Jokowi sebagai Capres dan Prabowo maju sebagai Capres. Sementara itu, Megawati dan Prabowo pernah maju menjadi pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2009 lalu.

Kaderisasi Politik

Silaturahmi politik Didit Prabowo ke sejumlah tokoh tersebut juga bisa dimaknai sebagai kaderisasi politik. Meski Didit saat ini tidak menjabat posisi politik tertentu, secara perlahan ia mulai masuk dalam urusan politik. Ia juga terlihat dalam berbagai lawatan Prabowo baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Mendorong putranya ke politik bukan hal yang mengagetkan. Dengan mengambil Gibran sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024, dan menunjuk beberapa menteri dan wakil menterinya yang berusia muda, Prabowo menunjukkan kepada publik bahwa dirinya berharap terjadi kaderisasi politik kepada generasi muda.

Masalahnya saat ini potret kepemimpinan politik di Indonesia masih didominasi kalangan tua. Economist Intelligence Unit menyusun sebuah Indeks Demokrasi pada 2022 menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke 101 dari 147 negara dalam hal regenerasi politik. Rata-rata usia anggota parlemen di Indonesia dari hasil kajian itu adalah 51,6 tahun. Hanya sekitar 26,3 persen anggota DPR di Indonesia yang berusia 45 tahun ke bawah.

Hal tersebut disebabkan budaya dan sistem kebanyakan partai hingga saat ini masih belum berubah. Weber dalam teori sosiologi politik menempatkannya dalam kategori kewenangan tradisional yang disebut dengan gerontokrasi (Calhoun, et.al, 2012). Kondisi itulah yang membuat politisi senior dalam usia tua masih memiliki peran yang determinan.

Indonesia Emas 2045 tinggal dua dekade lagi. Kaderisasi politik untuk generasi muda menjadi sebuah keharusan. Semangat Presiden Prabowo yang memberikan ruang untuk generasi muda diharapkan bisa terjadi di ruang-ruang politik lainnya. Kaderisasi politik kepada generasi muda bermakna memberi tempat pada ide-ide baru, semangat baru dan inovasi. Semoga.

M. Samsul Arifin alumni Magister Ilmu Komunikasi UMJ

(mmu/mmu)