Ibas Bicara Andil MPR dalam Wujudkan Ketahanan Energi Hijau dan Biru

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan bahwa MPR RI memiliki andil dalam mewujudkan pembangunan bangsa berkelanjutan. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah pengkajian kebijakan ekonomi Indonesia dan memastikan apakah kebijakan ini telah sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang tercantum dalam konstitusi, penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, serta dampak isu global pada kebijakan nasional.

Hal tersebut ia sampaikan ketika memimpin Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR RI pada Senin (2/12). Rapat ini membahas tentang penetapan susunan keanggotaan Badan Pengkajian MPR RI Periode 2024-2029 dan Rancangan Program Kerja 2025. Sebagai Wakil Ketua MPR, Ibas mendapat amanat untuk menjadi koordinator Badan Pengkajian.

Tak hanya itu, dalam kesempatan ini Ibas juga menyampaikan beberapa bahan diskusi yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Pengkajian. Hal ini mencakup isu-isu aktual yang dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan kebijakan negara.

Salah satu isu yang digarisbawahi Ibas adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Menurutnya, MPR perlu melakukan evaluasi penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.

"Apakah sudah berjalan efektif atau perlu perbaikan? Bagaimana Implikasi dari otonomi daerah terhadap kesatuan negara dan keadilan sosial," tanya Ibas dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

Perlu sebuah jawaban tentang bagaimana MPR RI dapat mendukung kebijakan untuk memperbaiki pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lebih jauh dari otonomi, MPR RI juga perlu mengkaji apakah kebijakan ekonomi Indonesia sudah sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang tercantum dalam konstitusi.

"Bagaimana MPR dapat memberikan rekomendasi terkait kebijakan ekonomi yang harus berpihak pada rakyat, kemandirian energi, pangan, dan air khususnya dalam masa ketidakpastian global?" tutur Ibas.

Ibas berpendapat MPR RI memiliki berperan besar dalam mendiskusikan dan merumuskan solusi terkait ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Dari isu otonomi dan ekonomi, Ibas menuturkan perlu ada pengkajian khusus tentang bagaimana isu global berdampak pada kebijakan nasional.

"Bagaimana Indonesia menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, konflik internasional, dan perkembangan teknologi serta inovasi dalam dunia keuangan?" ungkapnya.

"Peran MPR di sini sangatlah besar dalam membantu merumuskan kebijakan luar negeri, ekonomi, yang berorientasi pada kepentingan nasional dan perdamaian dunia," lanjut Ibas.

Hal lain yang ditegaskan Ibas adalah pengaruh globalisasi terhadap kedaulatan negara dan implikasi terhadap konstitusi. Menurutnya masalah ini harus menjadi sorotan dan perhatian seluruh pihak, tak terkecuali MPR.

Terakhir, Ibas berharap dengan semangat kolaborasi Badan Pengkajian MPR RI dapat memberi penguatan pada pembangunan bangsa.

"Akhirnya kami berharap MPR RI dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan memberikan penguatan kebangsaan serta pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia kuat di tahun 2045 dan selanjutnya Indonesia menjadi negara maju di abad 21," tutup Ibas.

Senada, Anggota Badan Pengkajian dari Al Muzzammil Yusuf juga menyoroti pentingnya hasil kajian yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Ia menyebut bahwa kajian yang relevan dan aplikatif dapat memastikan MPR RI menjadi lembaga yang responsif terhadap berbagai isu sosial yang berkembang.

Sebagai informasi, pada rapat pleno ini telah disahkan komposisi pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 2024-2029. Badan ini diketuai oleh Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDIP. Wakil Ketua badan ini ialah Andi Iwan Darmawan Fraksi Gerindra; Hindun Anisah Fraksi PKB; Tifatul Sembiring Fraksi PKS; dan Benny K. Harman Fraksi Demokrat.

(ega/ega)