Gonta-ganti Gender Dilarang di Era Trump: Hanya Wanita dan Laki-laki

Washington DC -

Donald Trump langsung tancap gas pada hari pertama menjabat Presiden Amerika Serikat (AS). Salah satu kebijakan yang ditekennya ialah melarang gonta-ganti gender.

Trump resmi dilantik sebagai Presiden ke-47 AS pada Senin (20/1/2025). Ini merupakan masa jabatan kedua bagi Trump yang sempat memimpin AS pada 2017-2021.

Usai dilantik, Trump langsung menandatangani berbagai perintah eksekutif. Salah satu perintah itu diberi nama 'Mempertahankan Perempuan dari Ekstremisme Ideologi Gender dan Memulihkan Kebenaran Biologis pada Pemerintah Federal'.

"Tujuan, di seluruh negeri, para ideolog yang menyangkal realitas biologis seks semakin banyak menggunakan cara-cara hukum dan cara-cara koersif sosial lainnya untuk mengizinkan laki-laki mengidentifikasi diri mereka sebagai perempuan dan memperoleh akses ke tempat-tempat dan aktivitas intim khusus perempuan yang dirancang untuk perempuan, mulai dari tempat penampungan korban kekerasan dalam rumah tangga hingga kamar mandi khusus perempuan di tempat kerja. Ini salah," demikian isi salah satu bagian perintah eksekutif Trump.

Trump mengatakan pemerintahnya ingin melindungi hak-hak perempuan. Dia menegaskan kebijakannya soal gender jelas, yakni hanya perempuan secara biologis adalah perempuan dan laki-laki secara biologis adalah laki-laki.

Dia juga melarang pergantian gender. Dia memerintahkan seluruh institusi pemerintah federal untuk mematuhi perintah ini.

"Kebijakan Amerika Serikat adalah mengakui dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin ini tidak dapat diubah dan didasarkan pada realitas yang mendasar dan tidak dapat dibantah," ujarnya.

Larang Dana Federal untuk Kampanye Ideologi Gender

Trump juga menyatakan 'ideologi gender' tidak konsisten. Dia menyatakan tidak mungkin ada orang yang lahir dengan jenis kelamin yang salah.

"Ideologi gender tidak konsisten secara internal, dalam hal ia meremehkan jenis kelamin sebagai kategori yang dapat diidentifikasi atau berguna tetapi tetap mempertahankan bahwa adalah mungkin bagi seseorang untuk dilahirkan dalam tubuh jenis kelamin yang salah," ujarnya.

Dia juga akan menghentikan pendanaan terkait promosi ideologi gender. Dia juga melarang anggaran pemerintah federal digunakan untuk prosedur medis ataupun obat bagi narapidana dengan tujuan pergantian jenis kelamin.

"Dana federal tidak boleh digunakan untuk mempromosikan ideologi gender. Setiap lembaga harus menilai ketentuan hibah dan preferensi penerima hibah serta memastikan dana hibah tidak mempromosikan ideologi gender," demikian salah satu poin dalam perintah eksekutif itu.

Trump juga memerintahkan seluruh pimpinan lembaga Federal harus segera membatalkan semua dokumen panduan yang tidak sesuai dengan perintahnya atau panduan Jaksa Agung yang dikeluarkan berdasarkan perintah tersebut. Dokumen-dokumen tersebut antara lain

- Perangkat Gedung Putih tentang Kesetaraan Transgender

- Dokumen panduan Departemen Pendidikan seperti 'Peraturan Judul IX 2024: Petunjuk untuk Implementasi (Juli 2024)', 'Perangkat Departemen Pendidikan AS: Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Inklusif dan Tidak Diskriminatif untuk Siswa LGBTQI+', 'Departemen Pendidikan AS Mendukung Pemuda dan Keluarga LGBTQI+ di Sekolah (21 Juni 2023)', 'Mendukung Siswa Interseks: Sumber Daya untuk Siswa, Keluarga, dan Pendidik (Oktober 2021)', hingga 'Mendukung Pemuda Transgender di Sekolah (Juni 2021)'.

Akhiri Program DEI Era Biden

Trump juga meneken perintah eksekutif untuk mengakhiri program 'Keberagaman, kesetaraan, dan inklusi' atau 'Diversity, equit and inclusion' (DEI) yang digagas era Joe Biden. Dia menganggap program itu tak bermoral.

"Pemerintahan Biden memaksakan program diskriminasi ilegal dan tidak bermoral, yang disebut dengan nama 'keberagaman, kesetaraan, dan inklusi' (DEI), ke dalam hampir semua aspek Pemerintah Federal, dalam berbagai bidang mulai dari keselamatan penerbangan hingga militer. Ini merupakan upaya terpadu yang bermula dari hari pertama Presiden Biden menjabat, ketika ia mengeluarkan Perintah Eksekutif 13985, 'Memajukan Kesetaraan Rasial dan Dukungan bagi Komunitas yang Kurang Terlayani Melalui Pemerintah Federal'," demikian salah satu poin dalam perintah eksekutif Trump.

Dia menganggap DEI merupakan pemborosan. Trump mengatakan pemerintah AS sudah seharusnya melayani seluruh warga secara setara tanpa DEI.

"Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), dibantu oleh Jaksa Agung dan Direktur Kantor Manajemen Personalia (OPM), akan mengoordinasikan penghentian semua program diskriminatif, termasuk DEI ilegal dan mandat, kebijakan, program, preferensi, dan kegiatan 'keanekaragaman, ekuitas, inklusi, dan aksesibilitas' (DEIA) di Pemerintah Federal, dengan nama apa pun yang muncul," ujarnya.

Dia memberi anak buahnya waktu 60 hari untuk melaksanakan hal itu. Dia memerintahkan seluruh lembaga pemerintah federal mengakhiri hingga batas maksimum yang diizinkan oleh hukum semua jabatan dan posisi DEI, DEIA, dan 'keadilan lingkungan', termasuk namun tidak terbatas pada posisi 'Kepala Pejabat Keanekaragaman', semua rencana aksi 'kesetaraan', tindakan, inisiatif, atau program 'kesetaraan;, hibah atau kontrak yang terkait dengan 'kesetaraan' dan semua persyaratan kinerja DEI atau DEIA untuk karyawan, kontraktor, atau penerima hibah," ujar Trump.

(haf/haf)