1 month ago
32
Jakarta -
Hasil riset Centre For Strategis and International Studies (CSIS) dan Tenggara Strategics mengungkapkan biaya logistik di Indonesia masih sangat tinggi. Biaya logistik Indonesia berada di kisaran 23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Senior Researcher Tenggara Strategics, Eva Novi Karina sebenarnya pemerintah telah mencanangkan penurunan biaya logistik menjadi 20% dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, namun belum tercapai.
Data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menunjukkan terjadi penurunan biaya logistik domestik 14,1% pada 2022. Novi menyebut angka itu hanya mencakup biaya logistik domestik saja. Dalam penelitian CSIS dan Tenggara Strategics, sejak 2011 sampai 2021 biaya logistik Indonesia berada di kisaran 23-24%.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum mencakup biaya logistik ekspor yang mencapai 8,58% terhadap PDB. Ketika dua komponen ini digabungkan, biaya logistik Indonesia ini masih ada di kisaran angka 23%, yang artinya berarti biaya logistik Indonesia ini belum mengalami penurunan yang signifikan," kata dia dalam diskusi secara virtual, Jumat (22/11/2024).
Dari komponen 14,1% tersebut, kontribusi terbesar berasal dari biaya transportasi darat yang mencapai 7% terhadap PDB, atau 50% dari biaya logistik domestik. Komponen terbesar lainnya meliputi transportasi laut sebesar 3,6% terhadap PDB, transportasi udara 0,8%, pergudangan 1,5%, dan administrasi 1,2% terhadap PDB.
Eva menyebut, pemerintah telah membangun infrastruktur jalan terutama tol. Proyek itu disebut memang sangat menurunkan biaya bahan bakar untuk kendaraan logistik.
"Pembangunan infrastruktur jalan tol ini memang diakui banyak membantu para pelaku logistik untuk bisa mengurangi biaya bahan bakar dan menghemat perawatan kendaraan karena kendaraannya bisa jalan di kecepatan yang stabil," tuturnya.
Tarif Tol Tinggi
Namun, industri logistik masih menghadapi tantangan yang membuat biaya logistik masih tinggi, yaitu tarif tol yang tinggi. Kondisi ini yang menjadi keluhan pelaku usaha logistik.
"Tidak sedikit dari mereka yang lebih memilih terutama untuk Trans Jawa ya lebih memilih jalur konvensional lewat jalur Pantura dibandingkan harus masuk ke Tol Trans Jawa yang katanya sangat tinggi dan ini membuat peningkatan volume kargo di transportasi darat pun terbatas," ungkapnya.
Dalam dokumen penelitian CSIS dan Tenggara Strategics, jika perusahaan logistik harus membayar tol dua kali, maka biaya operasional mereka akan meningkat, terutama jika perjalanan kembali tidak membawa muatan penuh.
Menurut penelitian tersebut, kondisi itulah yang menyebabkan naiknya biaya operasional yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen, sehingga berdampak pada harga akhir barang yang harus dibayar konsumen.
Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu, Widodo Ramadyanto menerangkan pemerintah telah memberikan insentif fiskal kepada sektor logistik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71 Tahun 2022, yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Jasa Kena Pajak Tertentu (JKPT)
"Kebijakan fiskal 10% untuk jasa logistik PMK 71-2022. Selain itu jangan lupa kita untuk logistik kita kasih subsidi kompensasi untuk BBM truk masih minum solar yang harganya jauh lebih murah, subsidi yang masih besar. Demikian juga kereta api yang muatan barang itu juga membeli BBM dengan harga khusus harga subsidi," terangnya.
Selain itu, menurutnya berbagai proyek yang telah dibangun pemerintah untuk memudahkan logistik telah berkontribusi menurunkan biaya logistik. Infrastruktur yang telah dibangun di antaranya, jalan, jembatan, hingga pelabuhan.
"Infrastruktur ini bisa melalui belanja pemerintah langsung APBN atau lewat transfer ke daerah, lewat APBD atau lewat pembelian seperti KPPU untuk kerja sama atau pemerintah badan usaha untuk pembangunan jalan tol misalnya untuk men-support logistik," pungkasnya.
(ada/ara)
