Jakarta -
Arsjad Rasjid memberikan respons terhadap penunjukannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) versi Anindya Bakrie. Penunjukan itu diumumkan dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior pada Oktober lalu.
Diketahui, Arsjad Rasjid sendiri saat ini masih menyandang status sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026. Sementara Anindya Bakrie sendiri telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Saat dimintai tanggapan dan sikapnya tentang penunjukan tersebut, Arsjad enggan berkomentar banyak. Ia hanya menekankan bahwa saat ini pihaknya tengah berfokus untuk mencari jalan keluar atas huru-hara yang tengah terjadi di internal Kadin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pokoknya buat saya saat ini kita fokus untuk menyelesaikan dan memastikan bahwa kadir itu satu. Dan itu diingat oleh pemerintah," kata Arsjad, ditemui usai konferensi pers di Pullman Hotel Central Park, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Sebagai salah satu upaya dalam mencari jalan penyelesaian dari masalah di dalam internal Kadin Indonesia, hari ini pihaknya menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Rapat ini akan membahas permasalahan dinamika organisasi hingga rencana musyawarah nasional (Munas).
"Jadi sekarang ini kan kita mulai ke rapat. Rapat ini untuk mencari solusi. Inti-intinya balik lagi, memastikan bagaimana Kadin itu satu," ujarnya.
Dalam sambutannya di pembukaan Rapimnas, Arsjad juga sempat menyinggung tentang perpecahan yang terjadi di Kadin. Sebagai seorang nakhoda, ia memastikan tetap bertanggung jawab mengemban amanah yang masih didudukinya hingga saat ini.
Ia juga menekankan bahwa Kadin tetap harus tegak terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Namun apabila nantinya Munas digelar dan pemilihan Ketua Umum (ketum) digelar kembali, Arsjad memastikan tidak akan kembali mencalonkan diri.
"Namun, jika Munas terselenggara, saya tidak akan maju. Karena saya tidak akan mempertahankan posisi atas dasar kekuasaan. Karena Kadin harus tetap satu! Kadin harus solid!," tegas Arsjad.
Ia berharap, jangan sampai akibat dari masalah ini kepercayaan global terhadap Indonesia menjadi terganggu, hingga menghambat langkah menuju target-target besar pemerintah menuju Indonesia Emas 2045 dan pertumbuhan ekonomi di atas 8%.
Ke depannya, Arsjad juga akan menyerahkan kepada para pemegang saham serta Kadin Provinsi dan daerah menyangkut pemilihan ketua umum Kadin Indonesia selanjutnya. Menurutnya, pihak-pihak tersebutlah yang punya hak dalam memutuskan.
"Teman-teman mempunyai hak untuk memilih siapa yang nantinya ke depannya menjadi Captain of the ship ataupun sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia ke depan. Itu haknya ada di Kadin-Kadin provinsi dan juga anggota luar biasa," kata dia, dalam konferensi pers.
Sebagai informasi, Kadin Indonesia tengah mengalami kisruh internal. Kadin menghadapi dualisme kepemimpinan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Saat ini, kedua kubu masih terus menjalankan aktivitasnya masing-masing secara terpisah.
Kadin Indonesia versi Anindya Bakrie sebelumnya juga sempat mengumumkan susunan kepengurusan baru 2024-2029. Disebutkan, Arsjad Rasjid ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.
Kepengurusan Kadin 2024-2029 diumumkan oleh Formatur sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya. Ia juga sekaligus mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai Ketua Umum Kadin. Namun demikian, dalam agenda tersebut tidak terlihat kehadiran Arsjad Rasjid.
"Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bapak Arsad Rasjid. Ini luar biasa, Pak Ketum ini, ya ini Pak Anin luar biasa, Pak Hasim, ya. Masih memberikan penghargaan kepada Pak Arsad Rasid," kata Mulyadi, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).
Dalam sambutannya, Anindya Bakrie mengatakan, pengumuman kepengurusan ini baru sekitar 50% dari keseluruhan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029. Sementara sisanya akan diumumkan usai pelantikan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang.
"Memang bisa dibilang ini baru 50%, karena 50%-nya sehabis 20 Oktober, yang kita bisa lihat nomenklaturnya dan juga mitra kerjanya. Bersama di parlamen pun, dengan Komisi XII, XIII, dan kita bisa melihat lebih pasti," kata Anindya.
(shc/rrd)