3 weeks ago
12
Jakarta -
Kesehatan menjadi hal mendasar yang perlu dimiliki oleh setiap negara. Bahkan hak untuk atas kesehatan dinyatakan pula dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menghadirkan kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada setiap warganya. Hal itu sebagai upaya untuk menjamin kesehatan setiap warganya. Bahkan program tersebut mampu memberikan layanan kesehatan gratis kepada setiap warga negara.
Ada berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjamin kesehatan setiap warganya, salah satunya melalui kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program tersebut diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan diimplementasikan pada 1 Januari 2014.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kehadiran program tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan jaminan perlindungan finansial kepada warga Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program tersebut pun terus berupaya untuk melakukan transformasi. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan upaya untuk melakukan transformasi di BPJS Kesehatan bukan perkara yang mudah.
Apalagi ketika dirinya masuk ke BPJS Kesehatan pada awal 2021 lalu. Di mana sejumlah pekerjaan besar telah menanti dan harus diselesaikan.
"Itu akhirnya kita komitmen meningkatkan pelayanan, sebelum meningkatkan pelayanan keadaan kita defisit. Cash flow sudah mulai positif," kata Ali beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan upaya untuk menghadirkan layanan kesehatan melalui program tersebut bukan tanpa tantangan. Sebab di awal-awal tahun berjalan, sejumlah tantangan pun muncul seperti utang di sejumlah rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya.
Meskipun begitu, dia menjelaskan Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menyelesaikan sejumlah masalah tersebut. Menurutnya, beragam tantangan tersebut pun satu per satu bisa diatasi.
"Jadi utang (dulu) kami beresin seluruh rumah sakit, faskes kita beresin. Setelah diberesin bahkan kita berikan insentif kepada rumah sakit atau uang muka. Jadi kalau mereka (rumah sakit) kerja lebih bagus maka uang muka bisa lebih banyak. Hal itu tidak pernah terjadi di sejarah BPJS Kesehatan," jelasnya.
"Jadi banyak hal sebenarnya yang kita lakukan oleh teman-teman di BPJS Kesehatan, mereka tuh luar biasa. Banyak itu generasi milenial yang kerja luar biasa. Jadi kita tinggal menyelaraskan gerak langkah menjadi dekat dengan masyarakat. (Sehingga bisa) mengidentifikasi apa yang dibutuhkan masyarakat dan secara bersama kita fokus untuk paling tidak mengetahui apa keresahan dan harapan pemangku kepentingan serta masyarakat," sambungnya.
Untuk saat ini, data Kantor Staf Presiden RI menyebutkan jumlah kepesertaan program JKN terus mengalami peningkatan sejak program tersebut pertama kali dirilis. Bahkan per 31 Desember 2023 jumlah kepesertaan JKN mencapai 267 juta jiwa.
Adapun total penduduk Indonesia sebanyak 279 juta jiwa sebanyak 95,75 persen sudah menjadi peserta JKN. Hanya 4,25 persen saja yang belum terdaftar dalam program tersebut.
Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga terus melakukan inovasi salah satunya yakni dengan menghadirkan layanan JKN Mobile. Aplikasi tersebut menghadirkan terobosan baru untuk program JKN agar lebih efisien.
Efisiensi terlihat dari proses administrasi yang dulu dilakukan di kantor cabang. Namun kini bisa dilakukan di aplikasi tanpa mengenal batasan waktu.
Tak hanya itu, kehadiran aplikasi tersebut juga membantu para peserta JKN untuk mendapatkan layanan kesehatan lebih mudah. Pasalnya, aplikasi tersebut mampu memangkas waktu tunggu peserta JKN dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Data BPJS Kesehatan menyebutkan program tersebut pun juga mendapatkan angka kepuasan publik yang cukup besar yakni mencapai 89,62 persen pada Juli 2023 lalu. Adapun angka jumlah kunjungan di fasilitas kesehatan pada 2022 sebanyak 205,6 juta kunjungan di faskes tingkat pertama, 95,9 juta kunjungan rawat jalan rumah sakit, dan 12 juta kunjungan rawat inap rumah sakit.
Dia mengungkapkan dalam melakukan transformasi pihaknya memegang pada tiga landasan teori yakni lebih mudah, lebih cepat, dan setara. Hal itu dilakukan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan akses layanan kesehatan dengan mudah dan setara.
"Kami lakukan transformasi mutu pelayanan. Mutu pelayanan itu banyak teorinya kita tekankan 3 aja lebih mudah, lebih cepat, dan setara," pungkasnya.
(anl/ega)
