3 weeks ago
13
Jakarta -
Menteri HAM Natalius Pigai sempat menyampaikan harapannya agar anggaran kementeriannya mencapai Rp 20 triliun. Pigai punya alasan sendiri mengapa anggaran besar dibutuhkan oleh pihaknya.
Pigai awalnya menjelaskan dirinya sudah punya pengalaman bekerja di bidang HAM. Dia pun mengaku tak punya persiapan khusus menjelang sidang kabinet paripurna perdana bersama Presiden Prabowo Subianto hari ini.
"Persiapan saya ini kan orang yang kerja di HAM, jadi nggak sesuatu, sebenarnya, hal baru bagi saya, itu normal aja semuanya. Dari pribadi saya pemahaman secara utuh boleh dikatakan sangat sempurna memahami HAM saya ya, artinya dalam konteks klaster HAM saya paham itu," kata Natalius kepada wartawan, Selasa (22/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pigai menyadari Kementerian HAM merupakan institusi baru. Pigai mengatakan dirinya sudah menggelar rapat dengan jajaran Kementerian HAM setelah dilantik.
"Kalaupun ada sidang kabinet perdana, saya sudah persiapkan juga sudah. Saya begitu masuk kemarin itu langsung melanjutkan dengan rapat. Ini kan kantor baru dan saya punya pengalaman," tutur dia.
Pigai mengatakan dirinya sudah mempelajari program yang sebelumnya ada di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Dia menyebut sudah ada rancangan program selama setahun ke depan untuk dieksekusi oleh pihaknya.
"Saya rancang program untuk satu tahun ke depan, contoh tentang penghormatan. Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya, itu dari sisi instrumen hukum," kata Natalius.
Pigai juga mengatakan pihaknya akan memperkuat perlindungan HAM. Dia ingin kebutuhan HAM warga terpenuhi.
"Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar ya, anggaran yang dikasih ini mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak, Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan," kata Natalius.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga menyampaikan ide pendirian Universitas Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.
"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," katanya.
Piga juga menjamin Kementerian HAM terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah. Dia mengatakan pihaknya ingin memastikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.
"Bagaimana Kementerian HAM itu berpartisipasi di dalam memberikan spirit nilai-nilai hak asasi manusia dalam program pemerintah, makan siang bergizi, kan kita yang nanti ikut itu. Terus pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah, nanti kita memberikan dukungan dari sisi hak asasi manusianya, supaya apa? Kalau kami tidak mantau program ini belum tentu bisa jalan, karena ini hak rakyat untuk mendapatkan perumahan, karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong," jelas dia.
"Kami menjalankan audit hak asasi manusia, kabupaten kota, provinsi dan pusat dan kementerian lembaga. Kita meminta semua membuat, misalnya, ketika memasukkan program itu harus berdasarkan nilai-nilai HAM, bagaimana implementasinya udah dimasukkan atau belum kan kami harus audit," sambungnya.
Saksikan Live DetikPagi:
