5 days ago
4
Jakarta -
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mendalami terkait potensi yang menyebabkan kebocoran anggaran negara. Jenderal Sigit lantas membeberkan strategi dalam pencegahan kebocoran anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Bapak presiden saat pelantikan 20 Oktober 2024, beliau (Prabowo) mengatakan kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran dari anggaran kita, ini yang membahayakan masa depan kita, dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita," kata Sigit mengutip ucapan Prabowo yang disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Atas hal tersebut, Sigit lalu melakukan pendalaman lebih lanjut terkait penyebab kebocoran anggaran. Sigit membeberkan potensi penyebabnya, mulai suap, penggelapan pajak, hingga pemalsuan cukai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait dengan hal tersebut, kami kemudian mencoba untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap potensi kebocoran dan keuangan negara. Dari sisi penerimaan keuangan negara terdapat potensi fraud, mulai dari suap, penghindaran pajak, penggelapan pajak, penyelundupan, dan pemalsuan cukai," ujar Sigit.
Potensi kebocoran anggaran yang dibeberkan Kapolri. (Screenshot Paparan Kapolri)
Sigit mengatakan potensi lain di sektor pajak yang terjadi tax avoidance menyebabkan hilangnya penerimaan negara. Kemudian dari sisi pajak perdagangan internasional yang kadang juga terjadi penyimpangan.
"Di sektor PNBP khususnya PNBP sumber daya alam di sektor minerba ini juga banyak permasalahan, sektor perikanan dan kelautan dan PNBP lainnya. Demikian juga terkait dengan penggunaan keuangan negara banyak sekali kebocoran baik di tingkat pusat sampai di tingkat desa," ujarnya.
"Sehingga tentunya berdampak terhadap bagaimana kesinambungan pembangunan yang ada di daerah, yang tentunya kemudian menimbulkan kesenjangan dan gap yang harus kita antisipasi," lanjut Sigit.
Sigit lalu membeberkan strategi mencegah kebocoran anggaran tersebut. Strategi itu dilakukan sesuai Asta Cita Prabowo dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi, termasuk mencegah kebocoran keuangan negara, dan meningkatkan penerimaan negara di sektor sumber daya alam.
Sigit membeberkan 5 strategi tersebut yakni meningkatkan gakkum yang profesional dan proporsional. Kemudian membangun kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDA.
"Kemudian meningkatkan jumlah pendapatan negara dari sisi pengelolaan SDA, melakukan kolaborasi dengan kementerian lembaga dan stakeholder terkait dalam gakkum di bidang SDA, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pencegahan dan gakkum di bidang SDA," ucapnya.
Strategi tersebut lalu dibagi dalam 3 langkah, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun rencana jangka pendek, yakni fokus pada pembentukan satgas, peningkatan pengawasan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, satwa yang dilindungi, dan migas.
Sementara rencana jangka menengah adalah menekankan pada optimalisasi penegakan hukum, menjaga kualitas lingkungan hidup dan kawasan industri, serta mendukung iklim investasi.
Kemudian rencana jangka panjang yakni menekankan pada perbaikan lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ciptakan industri yang bermanfaat, meniadakan pertambangan ilegal, dan peningkatan pendapatan negara.
(eva/hri)
