Waka MPR Eddy Soeparno soal Instruksi Megawati: Kepala Daerah Dipilih Rakyat

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menanggapi terkait instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDIP menunda kegiatan retret di Akmil, Magelang, usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Eddy bicara mengenai pimpinan tertinggi eksekutif.

"Yang bisa kami sampaikan kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat. Jadi eksekutif, yang mana eksekutif tertinggi itu sekarang Bapak Presiden Republik Indonesia," kata Eddy Soeparno kepada wartawan usai wisuda doktoral di UI, Depok, Jawa Barat, Sabtu (22/2/2025).

Menurut Eddy, sudah seharusnya kepala daerah patuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto dan menghadiri retret. Sebab, retret ini, katanya, diagendakan untuk merekatkan hubungan sesama kepala daerah serta hubungan dengan pemerintah pusat.

"Mereka yang hadir adalah kepala daerah yang memang saling bisa berkoordinasi antar sesama kepala daerah, tapi juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar bisa mensinkronkan, tujuannya untuk mensinkronkan baik dari kepala daerah dan pemerintah pusat," jelas dia.

Waketum PAN itu berharap kepala daerah yang belum hadir agar bisa segera menyusul. Meski begitu, Eddy tetap menghormati segala keputusan internal partai politik.

"Ya di satu pihak itu adalah urusan internal partai, itu tadi bagi kami tentu tidak bisa mengomentari urusan internal partai, karena itu merupakan hasil kajian internal partainya," jelasnya.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan semua kepala daerah dari PAN hadir tepat waktu di Akmil Magelang. Dia menyebut tidak ada satu pun yang absen dalam kegiatan retret.

"Hadir semua dan tepat waktu. Jadi tidak masuk dalam yang disampaikan pak Mendagri ada yang terlambat, tepat waktu semua dan hari ini sedang mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan di retret," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat edaran agar semua kepala daerah, yang merupakan kadernya, menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK berkaitan dengan kasus buron Harun Masiku. Para kepala daerah dari PDIP diinstruksikan siaga.

Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan hari ini, Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA). Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis poin pertama instruksi tersebut.

Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retret."Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.

Poin kedua,Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.

(zap/zap)