Jejak Pejabat di Balik Pindai Data Biometrik Retina

Ratusan warga berkumpul di lapangan bangunan salah satu sekolah dasar di wilayah terpencil di Sukabumi, Jawa Barat, pada 2021. Mereka dijanjikan menerima uang ratusan ribu rupiah dengan memindai iris mata dan data biometrik lainnya melalui alat yang disebut Orb milik Tools for Humanity (TFH). Dua sumber detikX yang mengetahui cerita tersebut mengatakan orang-orang yang telah memindai iris mata akan mendapatkan tiket yang bisa ditukar dengan uang.

“Banyak yang tertarik karena waktu itu kan pas COVID-19. Lagi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Mereka mungkin mengira bantuan COVID-19,” tutur salah seorang sumber pekan lalu.

Cerita ini terkonfirmasi juga dari pemberitaan MIT Technology Review yang menyebut bahwa TFH masuk ke Indonesia sejak 2021. Setidaknya ada 20 desa di Jawa Barat yang menjadi lokasi uji coba pemindaian mata milik TFH.

TFH masuk ke Indonesia melalui PT Sandina Abadi Nusantara (SAN). Berdasarkan dokumen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, perusahaan ini dimiliki oleh Yayuk Sri Rahayu sebagai komisaris dan Muhammad Reza Ichsan sebagai direktur. Alamat perusahaan sebelumnya berada di Sukabumi, sesuai dengan tempat tinggal Yayuk dan Reza. Namun belakangan alamat perusahaan pindah ke Jakarta Selatan.

Menurut MIT Technology Review, Reza diduga membayar beberapa pejabat desa untuk mengumpulkan warga agar mau memindai mata mereka dan mempromosikan mata uang kripto milik TFH, Worldcoin. Dia juga diduga memanfaatkan koneksi ibunya untuk menjalin komunikasi dengan pejabat desa.

Namun, kepada reporter detikX, Reza membantah tudingan tersebut. Reza mengakui memang menjalin komunikasi dengan pejabat desa untuk pemindaian mata, tetapi menolak tudingan bahwa dia membayar pejabat desa untuk mengumpulkan warga.

“Saya tidak pernah membayar pejabat apa pun buat ini. Saya memahami bahwa banyak narasi yang berkembang terkait fase Alpha & Beta Worldcoin di Indonesia pada 2021-2022. Peran saya saat itu bersifat operasional di lapangan dan seluruh kegiatan dijalankan sesuai arahan teknis dari pihak TFH,” tulis Reza melalui pesan singkat.

Sebagai operator TFH di Indonesia, SAN telah mendaftarkan merek Worldcoin dan World ID atas nama TFH pada 20 Juli 2022. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik (TDPSE) TFH yang didaftarkan SAN itu ditangguhkan pada 22 September 2023 lantaran ketidaksesuaian data pendaftaran.

“Setelah di-suspend, PT Sandina Abadi Nusantara tidak merespons dan tidak mengurus kembali pendaftaran PSE tersebut. Sampai kemudian pada 20 Januari 2025, TFH baru mendaftarkan diri sebagai PSE,” kata Alex melalui pesan singkat.

Reza menjelaskan pendaftaran merek World ID dan World Coin oleh SAN dilakukan atas permintaan langsung dari TFH. Namun, kata Reza, TFH tiba-tiba saja menghentikan komunikasi operasional dengan SAN pada 2022.

Pada 2024, sambung Reza, TFH sempat menjalin komunikasi secara informal kepada SAN. Namun TFH meminta SAN menunggu kepastian terkait izin PSE. Setahun berjalan, tidak ada lagi komunikasi dari TFH kepada PSN terkait hal tersebut. Lantaran ketidakjelasan itu, sambung Reza, SAN pun tidak melanjutkan lagi pengurusan izin PSE atas nama TFH yang mereka daftarkan.

“Baru pada Januari 2025, TFH mendaftarkan ulang entitas mereka sendiri, yang menyebabkan adanya dua entitas PSE tercatat,” jelas Reza.

TFH mengakui memang bekerja sama dengan berbagai vendor lokal untuk membantu proses pendaftaran dan penggunaan World Network, salah satunya SAN. Namun saat ini SAN sudah tidak lagi menjadi vendor TFH di Indonesia.

“Saat ini kami juga sedang meminta klarifikasi terkait persyaratan dan izin lain yang relevan,” ujar perwakilan TFH kepada detikX melalui surel.

Setelah melalui sejumlah tahap uji coba, TFH mulai beroperasi di Indonesia pada Januari 2025. TFH membuka sedikitnya gerai pemindaian iris mata di Jabodetabek dan Bandung. Dalam pembukaan gerai ini, TFH bekerja sama dengan perusahaan swasta di Indonesia, salah satunya PT Terang Bulan Abadi (TBA).

PT TBA dikelola Amrit Chandarban Lakhiani sebagai komisaris dan Regita Astri sebagai direktur dengan modal awal hanya Rp 12,5 juta. detikX telah mendatangi kantor PT TBA di Ruko Permata Senayan Blok C No 20 Jalan Tentara Pelajar Nomor 21, Jakarta Selatan, pada Jumat, 9 Mei 2025. Saat itu terlihat beberapa aktivitas karyawan perusahaan lain, yaitu Pandai Gadai. Satpam Pandai Gadai yang berjaga hari itu mengatakan dan mengonfirmasi bahwa ruko tersebut ditempati oleh mereka, bukan PT Terang Bulan Abadi.

detikX kemudian mencoba mengonfirmasi kepada pengelola ruko Permata Senayan, kepada Pipin dari bagian finance pengelola ruko Permata Senayan. Ia mengonfirmasi tidak ada nama PT TBA, dan sudah setahun ini Pandai Gadai-lah yang menempatinya. detikX juga sudah berusaha menghubungi nomor PT TBA, tapi tidak ada jawaban.

“Kami tidak pernah dengar nama (PT TBA) itu dan sepengetahuan kami, dia tidak menempati ruko itu,” kata Pipin.

Didukung Pejabat Era Prabowo
Sejak beroperasi pada Januari 2025, TFH sudah mendapat dukungan dari sejumlah tokoh serta kementerian dan lembaga di Indonesia. Pada 16 Februari 2025, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bahkan sempat menyambangi kantor TFH dan memindai iris matanya ke alat Orb.

Dalam keterangan tertulis TFH, pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu datang untuk memberi sambutan di acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara TFH dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

“MoU tersebut menandai kesepakatan untuk menyelenggarakan kompetisi esai tingkat perguruan tinggi mengenai masa depan AI yang lebih bertanggung jawab,” tulis TFH kepada detikX.

Dalam unggahan Instagram resmi General Manager TFH Indonesia Wafa Taftazani, terlihat juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat berfoto dengan memegang alat Orb bersama Wafa. Foto tersebut diunggah Wafa pada 9 Maret 2025. Sebelumnya, pada Jumat, 28 Februari 2025, Gibran menerima audiensi komunitas anak muda pencinta artificial intelligence (AI) di kantornya. Salah satu yang hadir adalah Wafa, yang dalam forum itu memaparkan teknologi Orb dari TFH sebagai upaya verifikasi identitas digital berbasis biometrik.

detikX telah menghubungi Wafa melalui Instagram untuk menanyakan ihwal fotonya bersama Gibran tersebut. Namun, sampai tenggat artikel ini ditayangkan, Wafa belum menjawab pesan singkat kami.

Selain Gibran dan Gus Muhaimin, TFH diduga mendapat dukungan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi. TFH bahkan sudah menandatangani nota kesepakatan dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk pembangunan pabrik Orb di Indonesia. Acara penandatanganan MoU dihadiri langsung Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu pada 18 Maret 2025.

“MoU tersebut menegaskan rencana TFH mengeksplorasi kemungkinan merakit Orb di Indonesia—tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk distribusi ke negara-negara lain di Asia Tenggara,” tulis TFH.

Sejumlah tokoh politik lain, termasuk Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudy Valdryno, juga sempat terlihat mengunggah foto dengan alat Orb milik TFH pada 13 Februari 2025. Noudhy bahkan sempat memuji TFH punya maksud baik untuk datang ke Indonesia dan berjanji bakal menjembatani komunikasi antara TFH dan Komdigi.

Atas dukungan para pejabat ini, TFH diduga bisa beroperasi di Indonesia meski belum terdaftar sebagai PSE. Alexander Sabar menduga izin operasional TFH di Indonesia dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) alias Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

“Karena saya lihat ada surat yang tersebar mengenai izin usaha, sepertinya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal,” kata Alex pada Jumat, 9 Mei lalu.

detikX telah menghubungi Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani untuk meminta tanggapan terkait izin operasional yang diterbitkan kementeriannya tersebut. Namun, sampai tenggat artikel ini ditayangkan, Rosan belum membalas pesan kami.

Kini Komdigi telah membekukan sementara izin operasional TFH setelah aktivitas pemindaian iris mata TFH viral di jagat maya. Dalam keterangan resminya, Komdigi menduga ada aktivitas mencurigakan terkait pemindaian iris mata yang dilakukan TFH.

TBA, yang menjadi operator resmi TFH di Indonesia, belum terdaftar sebagai PSE dan tidak memiliki TDPSE. TDPSE World ID dan Worldcoin milik TFH justru terdaftar atas nama badan hukum lain, yakni SAN.

Pembukuan ini, kata Alex, dilakukan guna mencegah terjadinya kebocoran data yang bisa membahayakan keamanan data pribadi masyarakat Indonesia. Terlebih hingga saat ini, sudah sekitar 500 ribu orang yang memindai iris matanya melalui TFH.

Pada Rabu, 7 Mei lalu, Komdigi telah memanggil perwakilan TFH, SAN, dan TBA untuk memberikan klarifikasi. Saat ini, kata Alex, Komdigi tengah menganalisis hasil keterangan dari para perwakilan perusahaan tersebut.

“Jika dalam hal kesimpulan hasil pengawasan nantinya menyatakan adanya pelanggaran ketentuan ataupun etika dan dikenakan sanksi pencabutan tanda daftar PSE ataupun pemberhentian aktivitas, baik sementara maupun permanen, maka Komdigi akan meminta TFH menghapus semua informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan dari retina dan retina code,” ungkap Alex.