Idulfitri, Ketahanan Pangan, dan Kehadiran Negara

Ilustrasi hidangan hari raya tersebut menjadi sebuah refleksi yang perlu kita renungkan kembali bahwa kebutuhan pangan masih menjadi kebutuhan prioritas seluruh umat manusia. Produksi pangan dan pengembangan ekosistem pertanian tentu menjadi perhatian pemerintah tentang bagaimana suatu negara bisa mengakomodasi kebutuhan pangan masyarakatnya.

Sejak masa pemerintahan Presiden Sukarno hingga saat ini, peningkatan sektor pertanian untuk pemenuhan pangan selalu menjadi kebijakan utama pemerintah. Bahkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, keberhasilan Program Swasembada Pangan yang tercapai pada 1984 menjadi basis terbentuknya ketahanan pangan nasional.

Melalui upaya ketahanan pangan nasional, pemerintah terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menemukan terobosan dan inovasi agar kemajuan sektor pertanian dan industri yang memproduksi pangan bisa saling melengkapi. Para inventor metode pertanian dituntut tidak hanya mengembangkan saja, tetapi alat yang sudah berhasil ditemukan tersebut secara nyata bisa diterapkan langsung di area pertanian yang masuk di dalam rancangan masterplan pemerintah sebelumnya.

Inovasi pertanian ini pada akhirnya akan membawa konsekuensi positif, yaitu terjaganya stabilitas ketahanan pangan nasional. Kebutuhan pangan tidak hanya memenuhi syarat sekadar membuat 'perut masyarakat' menjadi kenyang semata. Namun, syarat keberhasilan program ketahanan pangan dapat diukur melalui kuantitas dan kualitas produk pangan yang dihasilkan. Artinya, produk tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan. Salah satunya melalui mekanisme intensifikasi dan ekstensifikasi pengetahuan para petani dalam memperbaiki dan meningkatkan pola pertanian yang mereka lakukan selama ini.

Dengan kata lain, para petani diharapkan segera mungkin mengubah pola pertanian mereka untuk memperbaiki siklus pertanian. Mereka juga diharapkan memproduksi komoditas pertanian yang dinilai memenuhi standar kompetisi dan keunggulan melalui inovasi tanaman pangan. Setiap daerah berperan sangat besar untuk meningkatkan kualitas para petani mereka sehingga mereka mampu menghasilkan komoditas unggulan yang diharapkan.

Badan Pangan Nasional melalui regulasinya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan bisa menjadi landasan bagi daerah untuk mengatur pola tanam petani sehingga komoditas yang diproduksi memenuhi kualitas bahan baku produk pangan dengan standar gizi yang diharapkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Produktivitas petani dan industri pengolah komoditas pertanian menjadi tolok ukur keberhasilan inovasi pengembangan budi daya komoditas pertanian dari suatu negara. Program pemerintah 'mengajak petani milenial' pun termasuk gagasan yang baik, yang jika dilaksanakan dengan tepat dapat menarik perhatian generasi milenial untuk menerapkan inovasi dan kompetensi mereka di sektor pertanian.

Harapan yang terbaik dari program ini adalah munculnya para petani milenial yang bisa memproduksi komoditas pertanian pilihan yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri. Belajar dari kegagalan program lumbung pangan (food estate) karena implementasinya yang tidak holistik, hal ini bisa menjadi fondasi bagi petani milenial dalam memanfaatkan teknologi yang mereka kuasai.

Saat ini, pemerintah terus mendorong seluruh sektor ekonomi, termasuk sektor pertanian, untuk terus tumbuh dan berkembang. Instrumen APBN yang sehat, kredibel, dan resilient mendukung tumbuh dan berkembangnya sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan. Dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang ditujukan untuk menjaga program ketahanan pangan dan salah satunya melalui pos anggaran DAK Fisik.

Untuk sub bidang pangan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 75.018.307.000,00. Anggaran tersebut tersebut memang terlihat kecil karena masih ada beberapa pos anggaran ketahanan pangan lainnya yang didistribusikan ke pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga (K/L) baik melalui pos Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah, Dana Desa, APBD, maupun pos anggaran yang dikelola K/L seperti Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Gizi Nasional, dan Badan Pangan Nasional.

Sekelumit narasi upaya ketahanan pangan pemerintah di atas menjadi gambaran bahwa negara selalu hadir menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakatnya, terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri 2025. Tidak hanya upaya peningkatan pengelolaan sistem pertanian saja, tetapi pemerintah juga berusaha menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk upaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan, sebagai bagian dari pola kerja ekonomi nasional yang menyeluruh untuk menjaga program ketahanan pangan tersebut.

Beberapa upaya konkretnya bisa dilihat dari terjaminnya ketersediaan pangan dan ketersediaan alokasi dana investasi melalui Bulog sebagai bentuk investasi langsung lainnya. Investasi tersebut diwujudkan melalui pembiayaan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna mendukung petani dalam menyerap hasil panen agar optimal dalam memproduksi beras atau gabah.

Kehadiran negara pada ketahanan pangan memang tidak lepas dari peran APBN yang dalam beberapa tahun terakhir sering dianalogikan sebagai 'uang kita'. Ihwal ini mengingatkan kita bahwa APBN selalu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat luas, termasuk manfaat menafkahi rakyatnya melalui ketersediaan pangan yang sehat dan berfaedah. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan tenang merayakan masa lebaran dan mudiknya di daerahnya masing-masing.

Mudik dan lebaran tahun ini diyakini akan menjadi momen yang menyenangkan dengan ragam hidangan yang menyehatkan dari inovasi dan perubahan gaya hidup masyarakat saat ini. Selamat merayakan Idulfitri 1 Syawal 1446 H.

R. Korniawan humas di pemerintahan