AS Bekukan Dana USAID, Negara-negara Akan Beralih ke China?

Jakarta -

Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menangguhkan dana bantuan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International Development/USAID) telah membuat proyek-proyek yang didanai AS di sekitar 130 negara terhenti. Hal ini memiliki konsekuensi dramatis bagi jutaan orang dan pekerja bantuan kemanusiaan di seluruh dunia.

Trump menuduh badan pembangunan USAID melakukan pemborosan. Pada 6 Februari lalu, ia menulis di platform "Truth Social", "Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID." Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun.

Para politisi oposisi di AS menuduh Trump membahayakan perjuangan global melawan kelaparan, penyakit, dan konflik.

"Ini bukan tentang amal," kata Andy Kim, Senator AS dari Partai Demokrat untuk New Jersey, di CNN.

"Ini adalah tentang peran kita dalam lingkungan global yang sangat kritis saat ini," tegasnya.

"USAID adalah salah satu alat terbaik kami untuk melawan pengaruh keuangan dan ekonomi dari Cina," lanjutnya.

'Cina juga merupakan teman yang baik'

Kedua negara adidaya ini juga menggunakan bantuan asing dalam persaingan mereka untuk mendapatkan supremasi global. Persaingan ini sangat jelas terlihat di Indo-Pasifik, misalnya di Bangladesh. Negara ini memiliki kepentingan strategis bagi Cina, dan dengan populasi lebih dari 170 juta jiwa, negara ini merupakan pasar utama bagi barang-barang Cina.

Cina tidak mengungkapkan angka bantuan luar negerinya, tetapi para peneliti di College of William and Mary di negara bagian Virginia, AS, memperkirakan bahwa Cina telah membiayai 138 proyek pembangunan di Bangladesh sejak tahun 2000, dengan nilai sebesar 21 miliar dolar AS (sekitar Rp343 triliun).

Sejauh ini, AS telah menentang hal ini, di mana pada tahun 2024 saja, AS telah memberikan bantuan senilai $393 juta (sekitar Rp5,8 triliun) kepada negara tersebut.

"Bangladesh telah menjalin kemitraan yang sangat baik dengan USAID dan pemerintah AS untuk waktu yang lama," kata Jashim Uddin, direktur Asosiasi Lembaga Pembangunan di Bangladesh (Association of Development Agencies in Bangladesh/ADAB), kepada DW dalam sebuah wawancara telepon. Ia menyatakan harapannya agar AS segera melanjutkan bantuannya.

Asosiasi yang dipimpinnya menyatukan lebih dari 1.000 organisasi non-pemerintah.AS, sembari menambahkan, "AS telah mendanai kami sejak awal kemerdekaan kami pada tahun 1971."

Uddin mengatakan bahwa penghentian bantuan AS saat ini menyebabkan masalah yang signifikan bagi negaranya, di mana ribuan staf kini telah dirumahkan.

"Ini adalah masalah yang sangat besar bagi kami sekarang. Ini akan melemahkan masyarakat sipil di Bangladesh. Ketidakstabilan sosial akan muncul dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi dan peningkatan kemiskinan. Semua ini akan diperparah," kata Uddin yang juga menyarankan agar pemerintahnya secara aktif mencari donor baru.

"Kita perlu melakukan diversifikasi pendanaan. Cina juga merupakan teman baik Bangladesh," katanya, seraya berharap bahwa Cina sekarang dapat memperluas dukungannya dengan memasukkan bantuan kemanusiaan dan dukungan untuk proyek-proyek sosial.

Cina berfokus pada proyek-proyek berskala besar

USAID bekerja dengan organisasi lokal, China Aid, yang didirikan pada tahun 2018 yang berfokus pada pinjaman dan proyek-proyek infrastruktur besar. Namun, kedua lembaga ini memiliki tujuan yang sama: untuk mengamankan pengaruh pemerintah mereka di negara-negara mitra utama.

Dengan Belt and Road Initiative (BRI), Cina saat ini mencoba untuk mengikat lebih dari 145 negara melalui proyek-proyek besar bersama seperti jembatan, jalan, dan pelabuhan.

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Cina pada tahun 2024 menggambarkan bantuan pembangunan AS sebagai "egois, sombong, munafik, buruk, dan dengan ceroboh mencampuri urusan internal negara lain demi keuntungannya sendiri. Bantuan luar negeri AS membawa dampak negatif yang serius terhadap perdamaian dan pembangunan dunia."

Meski begitu, pertarungan pengaruh antara AS dan Cina bukanlah permainan zero-sum di mana salah satu pihak memenangkan apa yang dikalahkan oleh pihak lain, kata Evan Cooper, yang mengepalai proyek "Menata Ulang Diplomasi AS" di lembaga pemikir Stimson Center di Washington.

"Saya kira runtuhnya USAID, pembekuan dana dan pemecatan karyawannya tidak akan membuat para pesaing AS tiba-tiba mendapatkan pengaruh yang sangat besar di dunia," katanya kepada DW melalui telepon.

Pembekuan dana mungkin akan menyebabkan runtuhnya industri bantuan pembangunan.

"Namun hal ini tidak akan membuat Cina melangkah masuk untuk mengisi kekosongan," katanya.

Indonesia bersiap hadapi dampak pembekuan dana USAID

Melansir Tempo, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rolliansyah "Roy" Soemirat, menyatakan bahwa Indonesia telah menyiapkan langkah antisipatif apabila kebijakan ini berdampak pada kerja sama bilateral dengan AS. Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025, Roy menjelaskan bahwa hingga kini belum ada informasi resmi terkait program USAID yang akan terkena dampak langsung dari keputusan tersebut.

"Beberapa hibah yang diberikan USAID melalui mekanisme Bilateral Development Cooperation Framework periode 2020-2026 sudah berjalan selama beberapa tahun. Kami masih menunggu informasi resmi lebih lanjut dari pihak AS mengenai kelanjutan hibah ini," ujar Roy.

Meski begitu, Roy menekankan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan AS yang telah terjalin selama 75 tahun akan tetap kokoh. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil oleh negara mitra, termasuk AS, selalu dipertimbangkan dengan matang dan didasarkan pada prinsip saling menghormati.

Mungkinkah Jerman turun tangan?

"Tidak ada yang lebih menguntungkan bagi Cina selain penarikan Amerika," kata Volkmar Klein, juru bicara kelompok parlemen untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan blok konservatif Jerman, Christian Democrats dan Christian Social Union (CDU/CSU).

Hal ini akan memperkuat posisi Cina dan mengikis kepercayaan pada Amerika Serikat, kata Klein.

Setelah AS, Jerman adalah donor terbesar di dunia. Apa dampak dari langkah terbaru ini terhadap kebijakan pembangunan di Jerman?

"Saya kira tidak akan mempengaruhi kepercayaan terhadap kerja sama dengan kami. Sebaliknya, kami dipandang sebagai mitra yang dapat diandalkan, dan seharusnya tetap demikian," kata Klein.

Menteri Pembangunan Jerman Svenja Schulze dari Partai Sosial Demokrat (SPD) yang beraliran kiri-tengah baru-baru ini membuat pernyataan yang sama mengenai RBB. Menurutnya, Eropa sekarang harus melihat apa yang dapat dicapai bersama.

"Kita akan lebih baik untuk lebih memperkuat kerjasama pembangunan kita, bukan memotongnya," katanya.

Kaum konservatif Klein memimpin dalam jajak pendapat. Jika mereka menjadi partai terkuat dan membangun pemerintahan Jerman yang baru setelah pemilihan umum federal pada tanggal 23 Februari nanti, Klein ingin mendorong mereka untuk mengemban lebih banyak tanggung jawab internasional.

"Namun kami tidak dapat mengimbangi kekurangan Amerika," tegasnya.

"Amerika membayar sekitar enam kali lipat lebih banyak untuk kerja sama pembangunan dibandingkan Jerman. Jadi, adalah ilusi belaka jika kita berpikir bahwa kita dapat menutupi kekurangan tersebut."

Hampir semua karyawan USAID diberhentikan

Menurut beberapa media AS, hanya sekitar 300 dari 10.000 karyawan USAID yang saat ini diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Tidak jelas berapa banyak proyek pembangunan yang akan diizinkan Trump untuk dimulai kembali setelah tinjauan 90 hari.

Sudah lama sekali kerja sama pembangunan tidak pernah dibahas seheboh sekarang, terutama di Amerika Serikat dan sekitarnya.

USAID juga kemungkinan akan menjadi topik dalam Konferensi Keamanan Munich, yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 16 Februari 2025. Perwakilan dari Cina, Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio diperkirakan akan hadir.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

(ita/ita)