Agenda Prioritas Kepala Daerah Baru

Jakarta -

Belum lama ini, di Istana Negara, Jakarta, telah dilaksanakan pelantikan para kepala daerah dan wakil yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini menandai perjalanan politik di Ibu Pertiwi dengan hadirnya rezim pemerintahan daerah baru di bawah para pemimpin lokal terpilih.

Setiap kali sebuah pemerintahan daerah baru terbentuk, muncul ekspektasi akan perubahan yang lebih baik. Pemerintahan lokal baru dianggap sebagai kans untuk memperbaiki kebijakan lama yang kurang efektif dan mengintroduksikan inovasi lebih segar guna mengatasi berbagai problematika di tataran lokal yang belum terselesaikan.

Dalam konteks ini, pemerintahan daerah baru di Indonesia menghadapi pusparagam tantangan yang perlu dianalisis secara mendalam untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Apalagi mengingati tugas yang akan diemban mereka tentunya bisa dibilang bak jalan terjal dan berliku. Menurut saya, segudang problem di daerah harus lekas diatasi.

Pertama, fokus pada pembangunan infrastruktur yang merata. Salah satu harapan utama masyarakat adalah adanya pemerataan pembangunan di berbagai sektor, terutama infrastruktur. Meskipun banyak daerah yang telah mengalami kemajuan, masih terdapat banyak daerah yang tertinggal dalam hal aksesibilitas, kualitas jalan, jaringan air bersih, dan fasilitas publik.

Para kepala daerah diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengatasi gap ini, dengan menyusun plan pembangunan yang tak hanya terfokus pada kota-kota besar, tapi juga pada desa dan daerah yang lebih terpencil. Infrastruktur yang baik akan membuka akses ekonomi yang lebih luas, memperlancar mobilitas penduduk, serta pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kedua, pemberdayaan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan. Kepala daerah yang baru terpilih juga diekspektasikan mampu memberikan atensi lebih kepada pemberdayaan ekonomi lokal. Ini bukan hanya soal menciptakan lapangan kerja baru, melainkan pula memberikan pelatihan dan akses terhadap sumber daya bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang ada di daerah mereka.

Selain itu, penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah perlu meniscayakan bahwa program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat merespons dengan tepat kebutuhan khalayak yang lebih rentan. Terlebih, kontemporer banyak daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi meski sudah ada berbagai program bantuan.

Ketiga, inovasi dalam pelayanan publik dan digitalisasi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, harapan masyarakat juga terarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik via inovasi dan digitalisasi. Kepala daerah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mempermudah akses layanan publik bagi warganya.

Pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien via pemanfaatan teknologi dapat mereduksi birokrasi yang berbelit serta membuka kans lebih banyak bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan nir-hambatan. Di samping itu, transparansi yang dibangun dengan sistem digital juga berpotensi menurunkan tingkat korupsi yang selama ini menjadi

Keempat, menjaga kesejahteraan sosial dan lingkungan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Banyak daerah yang kaya akan sumber daya alam, namun sering proses eksploitasi yang tidak terkendali merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat lokal.

Oleh karena itu, harapan masyarakat terhadap kepala daerah adalah adanya kebijakan yang berpihak pada lingkungan tanpa mengabaikan potensi ekonomi daerah. Pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan yang pro lingkungan dengan mendorong penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah yang efisien, serta pengawalan terhadap pembangunan yang ramah lingkungan.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah daerah sangat bergantung pada keseriusan dan keberanian dalam menjalankan tugas dengan integritas, transparansi, serta keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat. Dari pembangunan infrastruktur yang merata, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga menjaga lingkungan, para kepala daerah diharapkan mampu menjadi pemimpin yang visioner, mengedepankan inovasi, dan berpihak pada rakyat.

Yulianta Saputra, S.H, M.H, C.M dosen Prodi Ilmu Hukum FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

(mmu/mmu)