Zulhas-Pramono Cek RDF Bantargebang, Bahas Tipping Fee untuk Gaet Investor

Bekasi -

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecek TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Mereka meninjau fasilitas PLTSa Merah Putih, Landfill Mining, dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant.

Pantauan detikcom di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Suharyanto, dan beberapa pejabat lain juga ikut dalam pengecekan ini.

Setelah melakukan pengecekan kondisi RDF dan lainnya, Zulhas menyarankan penyesuaian tipping fee dan pengembangan teknologi incinerator untuk mengurangi volume sampah secara signifikan. Incinerator sendiri merupakan alat untuk membakar sampah pada suhu yang sangat tinggi dalam skala besar.

Zulhas mengatakan aturan yang sederhana diperlukan agar ada investor yang mau membangun pengelolaan sampah. Dia mengatakan hambatan dalam investasi harus dikurangi.

"Ini sudah langkah yang baik, tapi kami ingin agar sistemnya bisa lebih cepat. Untuk itu, diperlukan aturan yang lebih sederhana sehingga investor bisa langsung berinvestasi tanpa banyak hambatan administratif," kata Zulhas.

Dia mengatakan sistem tarif untuk incinerator harus disesuaikan demi mendorong lebih banyak investasi. Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan pemerintah pusat akan mengkaji penyesuaian tipping fee atau biaya pelayanan yang dibayarkan pemerintah ke pengelola sampah agar sektor pengolahan sampah bisa berkembang.

"Jadi nanti kalau Inpres jadi, ini bisa lebih cepat lagi tapi ini sudah banyak kemajuan daripada tahun-tahun sebelumnya," ucapnya.

Dia mengatakan pemerintah pusat akan mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) untuk mengatasi isu sampah nasional. Dia mengatakan penggunaan teknologi dapat mempercepat mengatasi masalah sampah.

"Kita memberikan pendidikan kepada masyarakat tentu tidak akan secepat pertumbuhan sampah, oleh karena itu kita memang tidak ada pilihan selain pakai teknologi," jelasnya.

Dia menyebut pemerintah sedang mendorong pembangunan PLTSa lewat aturan yang lebih sederhana. Dia mengatakan dari 12 PLTSa yang direncanakan, baru dua yang beroperasi, yaitu PLTSa Benowo di Surabaya dan PLTSa Putri Cempo di Surakarta (Solo).

"Jadi satu Perpres nanti cukup izin dari Kementerian ESDM yang disederhanakan. Dari Dirjen Energi Baru Terbarukan. Disederhanakan. Langsung ke PLN, pengusaha tidak perlu urusan dengan pemerintah daerah lagi, dengan DPRD, tidak perlu urusan dengan Menteri Keuangan, cukup izin dari ESDM langsung kontrak dengan PLN," tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan beberapa langkah diperlukan untuk menurunkan jumlah sampah yang dihasilkan Jakarta. Dia mengatakan tipping fee harus disesuaikan agar investor lebih tertarik membangun incinerator. Saat ini, tipping fee di Jakarta USD 13,5 per ton.

"Jika tarif ini bisa disesuaikan dengan harga yang wajar, kita akan memiliki lebih banyak incinerator dan Jakarta bisa menurunkan jumlah sampah yang dihasilkan hingga 5.000-6.000 ton per hari," kata Pramono.

(bel/haf)