1 week ago
25
Jakarta -
Badan Gizi Nasional (BGN) membeberkan penyebab kasus keracunan pada program makan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah wilayah. Kasus keracunan dilaporkan terjadi di Cianjur, Bogor, Tasikmalaya, Batang, hingga Sumatera Selatan.
Dari kasus tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menerangkan ada beberapa penyebabnya. Pertama, bahan baku yang tidak bagus. Dadan mengakui memang ada bahan baku yang digunakan sudah tidak layak disajikan. Untuk mengatasi hal itu, pihaknya telah melakukan peningkatan mutu dengan bahan baku harus segar dan lebih selektif.
"Kedua dari kejadian di Sukoharjo kemudian juga kejadian di Pali, Sumatera Selatan itu karena processing terlalu lama, termasuk di Bandung dan di Tasikmalaya sehingga kita meminta sekarang seluruh SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) memasaknya tidak terlalu lama antara waktu memasak dengan penyiapan," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Dadan menerangkan pihaknya meningkatkan protokol keamanan saat proses pengantaran dari SPPG ke sekolah serta batas toleransi antara makanan diterima dan segera dikonsumsi di sekolah. Hal ini berkaca dari kejadian keracunan di Batang yang mengonsumsi menu MBG terlambat karena ada acara sekolah.
Kemudian, pihaknya mewajibkan uji organoleptik mengenai terkait dengan tampilan, aroma, rasa, tekstur, dan lain-lain. Dadan menegaskan pihaknya telah menyampaikan apabila rasa atau tekstur makanan sudah berubah, menunya diganti dengan makanan yang lain.
"Dari beberapa kejadian yang terjadi di lapangan, baik itu di Bogor, di Cianjur, kemudian di Bandung, di Tasikmalaya itu kejadiannya justru terjadi pada satuan-satuan pelayanan yang sudah 3-4 bulan melakukan distribusi makanan. Jadi ada kesan bahwa ini menjadi kebiasaan dan kemudian kami putuskan agar melakukan penyegaran dan sekarang setiap 2 bulan penjamah makanan tersebut kami kumpulkan untuk diberi pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilannya," imbuh Dadan.
Dalam pelatihan ini, pihaknya bekerja sama dengan semua pihak terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, ahli lingkungan, hingga pakar yang bergerak di makanan dan minuman.
Upaya Pencegahan
BGN telah menempuh berbagai cara untuk mencegah kasus keracunan dalam program MBG, mulai dari penetapan standar baru untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sertifikasi SPPG. Dadan menerangkan pemilihan menu gizi telah dibuat oleh para ahli gizi di setiap SPPG per minggunya.
Dadan memastikan bahan baku juga dicek setiap bulan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian, pihaknya juga memperbaiki standar di SPPG, mulai dari penggunaan alat masaknya.
"Kemudian dapurnya kita buat sehigienis mungkin dan bahkan di beberapa tempat sudah dengan empoksi dan tidak ada satu lantai yang ada sekatnya. Jadi kita butuh satu blok sehingga mudah dibersihkan dan seluruh bahan dan juga peralatan yang kita gunakan berbasis stainless steel. Ini salah satu yang memang standar kita," ujar Dadan.
Lalu SPPG juga dirancang berbasis semi industri. Untuk itu, beberapa mitra katering harus meningkatkan fasilitas sesuai dengan permintaan BGN, termasuk ruang penyimpanan basah hingga penyimpanan kering.
"Kemudian refrigerator kemudian seluruh talenan kita buat sedemikian rupa bermacam-macam. Jadi misalnya talenan yang digunakan untuk daging itu tidak boleh digunakan untuk sayur dan sehingga masing-masing ada peruntukannya termasuk pisau dan lain-lain selanjutnya," terang Dadan.
Selain itu, pihaknya juga sedang menyusun sertifikasi untuk SPPG. Sertifikasi ini meliputi laik higienisanifikasi serta sertifikasi HACCP. Ditargetkan sertifikasi ini dapat diterapkan pada SPPG paling lambat Juli.
"Jadi ini adalah sertifikasi yang sedang kami rancang dan mudah-mudahan segera bisa kita implementasikan mulai bulan Juni atau Juli. Sehingga nanti setiap SPPG akan tersertifikasi apakah laik atau tidak bahkan mungkin bisa keluar akreditasinya, apakah itu unggul baik sekali atau baik," tambah Dadan.
(acd/acd)
