1 month ago
22
Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), meminta agar usulan gubernur dipilih oleh DPRD dikaji secara komprehensif. Menurutnya hal seperti ini sempat terjadi di 2014 saat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin, tetapi akhirnya undang-undang Pilkada dibatalkan lantaran menerima banyak protes di masyarakat.
"Ya secara prinsip ini semuanya adalah dinamika yang terus terjadi ya. Bahkan dulu tahun 2014 itu sudah pernah ada undang-undang yang disahkan di DPR dengan pemerintah untuk Pilkada baik Pilgub maupun Pilbup, Pilwalkot tidak lagi dipilih oleh rakyat tapi dipilih oleh DPRD," kata HNW dihubungi, Jumat (13/12/2024).
HNW mengatakan RUU usulan pemerintah itu bahkan sudah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI, tetapi berakhir dengan pencabutan melalui Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Ia melihat hal semacam ini harus dikaji secara mendalam dan melibatkan aspirasi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian karena protes dari masyarakat usulan dari pemerintah yang sudah disepakati di DPR itu kemudian dicabut oleh Pak SBY dengan Perppu. Kemudian kembalilah pada pemilihan oleh rakyat secara langsung," ujar Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini.
"Kalau merujuk pada waktu itu, kajiannya juga sudah melibatkan banyak sekali biaya termasuk ormas-ormas gitu. Dan intinya masalahnya sejenis, itu dulu pun juga masalah karena terkait dengan masalah biaya yang sangat mahal, terkait dengan dampak sosial yang sangat menghawatirkan masyarakat, ada konflik sosial, ada yang tidak harmoni sosial, dan lain sebagainya," tambahnya.
Ia menekankan usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD untuk dicermati secara mendalam. HNW mewanti-wanti jika pun alasan perubahan sistem itu lantaran money politics yang berkembang di masyarakat, lantas bagaimana mengantisipasi kegiatan itu terjadi di tingkat partai atau lebih tinggi.
"Nah ini juga perlu dikaji secara komprehensif untuk kemudian kita bertemu dengan prinsip tentang perwakilan dan prinsip tentang esensi daripada pemilihan ini untuk menghadirkan, bukan sekedar menghadirkan kepala daerah, tapi untuk menghadirkan demokrasi yang lebih berkualitas dan kemudian penyelenggaraan pembinaan daerah yang juga lebih berkualitas," ujarnya.
Ia menyebut pengubahan sistem politik itu bisa menimbulkan anggapan hak rakyat dikebiri. Menurutnya perlu ada pembahasan yang mendetail dan melibatkan rakyat supaya kejadian 2014 tak terulang.
"Mungkin merasa dengan demikian hak-hak kedaulatan rakyat dikebiri atau dikurangi. Nah itu kan bagian dari yang sekali lagi tafsir terhadap konstitusi. Karena Undang-Undang Dasar membedakan antara memilih presiden dengan memilih gubernur, bupati dan wali kota," ujar HNW.
"Jadi kalau mereka yang berpendapat tentang rakyat berdaulat, rakyat yang memilih, memang rakyat berdaulat yang memilih. Tetapi dibedakan, konstitusi membedakan antara memilih presiden dan wakil presiden itu oleh rakyat melalui partai politik yang mencalonkan. Tetapi untuk bupati dan wali kota dan gubernur itu, konstitusi hanya menyatakan dipilih secara demokratis," tambahnya.
Pernyataan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.
"Saya sangat tertarik pemikiran ketum Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo.
Prabowo bicara perlunya perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini terlalu mahal. Ia meminta semua partai politik harus berani mengakui itu.
"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," ujarnya.
"Kita harus berani mengoreksi diri karena itu saya menghargai bahwa ketum saudara (Bahlil) itu jeli, saya katakan beliau ini cerdas makanya anak Indonesia nanti harus banyak makan ikan," lanjut Prabowo.
Prabowo mendorong adanya perbaikan sistem Pilkada. Ia lalu menyinggung Ketua DPR Puan Maharani yang hadir dalam acara tersebut. Ia mengajak semua pelaku politik untuk memikirkan banyaknya anggaran habis untuk pelaksanaan Pilkada.
"Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan dari partai lain, mari kita berpikir apakah sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari," ujarnya.
Prabowo mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD lah yang memilih gubernur.
"Saya lihat negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah milih gubernur atau bupati," ujarnya.
Prabowo mengatakan hal itu sangat efisien dan tidak mengeluarkan anggaran lagi. Ia lantas bertanya kepada para ketum partai yang hadir, apakah bisa diputuskan saat ini.
"Efisien nggak keluar duit, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. Ini sebetulnya banyak ketua umum ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" ujar Prabowo.
(dwr/lir)
