Memahami Gagasan Presiden Prabowo Tentang Mengurangi Ketergantungan

Jakarta -

Saling ketergantungan atau interdependensi antarnegara-bangsa di bidang ekonomi adalah keniscayaan. Namun, memperkuat kemandirian untuk mengurangi ketergantungan menjadi kewajiban setiap negara untuk melindungi berbagai aspek kepentingan rakyat dan negara.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah memulai langkah awal memperkuat kemandirian itu.

Dalam konteks itu, menjadi relevan untuk mengingat kembali pidato pelantikan Presiden Prabowo di forum Sidang Paripurna MPR, 20 Oktober 2024. Pada kesempatan itu, presiden memberi penegasan tentang urgensi ketahanan pangan dan energi.

''Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan," tegas presiden.

Dari urgensi tentang ketahanan pangan dan energi, presiden kemudian menggagas lumbung pangan. Presiden menetapkan tiga lokasi prioritas serta 10 wilayah lain yang akan dikembangkan sebagai lumbung pangan.

Targetnya adalah meningkatkan produksi dan luas panen padi menjadi 4 (empat) juta hektar sawah. Dari target itu, diproyeksikan tambahan produksi padi sebesar 20 juta ton gabah kering giling (GKG), setara 10 juta ton beras.

Mengurangi ketergantungan atau mengeskalasi kemandirian negara-bangsa pada semua aspek kepentingan menjadi kewajiban setiap generasi. Untuk beberapa komoditi pangan, generasi Indonesia terkini masih memiliki ketergantungan pada produk impor. Dan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Indonesia pun masih impor energi atau minyak dan gas.

Maka, ketika Indonesia bertekad mengurangi ketergantungan itu, tentu saja tidak mudah karena tekad dimaksud ingin diwujudkan di tengah berbagai perubahan, baik perubahan pada faktor geopolitik hingga perubahan iklim yang kini sulit diperkirakan. Namun, kewajiban eskalasi kemandirian itu tetap harus diupayakan dengan memanfaatkan teknologi terkini.

Kementerian Pertanian langsung merespons gagasan Presiden Prabowo tentang ketahanan pangan. Dengan beberapa terobosan dan inovasi misalnya, bisa dikembangkan varietas padi gogo yang tetap tumbuh dilahan kering dengan takaran air secukupnya.

Berkat terobosan dan kerja keras berkelanjutan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman belum lama ini mengumumkan progres tentang peningkatan produksi beras di dalam negeri. Per Januari-Maret 2025, peningkatan produksi beras mencapai 62 persen.

Apa yang dilaporkan Menteri Pertanian itu menjadi bukti bahwa setiap gagasan bisa diwujudkan, jika upaya merealisasikannya dilakukan dengan semangat yang bersungguh-sungguh dan konsisten.

Masyarakat pasti berharap Kementerian Pertanian terus mencatatkan progres agar target ketahanan pangan Indonesia bisa diwujudkan sehingga setiap orang dapat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.

Setelah upaya memperkuat ketahanan pangan mulai terlihat progresnya, Presiden Prabowo terus berupaya meningkatkan kemandirian pada bidang lain. Presiden menggagas penguatan potensi investasi nasional dengan membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Februari 2025. Danantara terus mencatat progres dengan bergabungnya ratusan badan usaha milik negara (BUMN).

Progres Danantara itu, sekali lagi, menjadi bukti konsistensi Presiden Prabowo Subianto mengonsolidasi potensi kekuatan ekonomi nasional untuk mengeskalasi kemandirian Indonesia.

Di tengah perubahan tatanan dunia yang sarat ketidakpastian seperti sekarang, upaya memperkuat kemandirian bangsa menjadi keniscayaan yang membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat. Sebagaimana diketahui, Presiden tidak sekadar menunggu laporan.

Dalam forum townhall meeting Danantara di Jakarta baru-baru ini, Presiden memberikan pengarahan kepada para direksi BUMN tentang urgensi mengubah pola kerja sebagai tanggapan atas perubahan tatanan global.

Danantara didirikan dan difungsikan sebagai salah satu mesin penggerak dan motor pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tujuan itu, semua potensi kekuatan ekonomi nasional perlu dikonsolidasi. Dari konsolidasi Danantara per Maret 2025, terbentuk kekuatan yang mencakup 844 BUMN bernilai 982 miliar dolar AS, ekivalen Rp 16.508 triliun (asumsi kurs Rp 16.810 per dolar AS).

Data ini patut dimaknai sebagai potensi riil dari sebagian kekuatan ekonomi nasional. Nilai potensi riil itu pasti menggelembung dan menjadi sangat strategis jika ditambahkan dengan nilai kandungan semua sumber daya alam (SDA) Indonesia yang dibutuhkan pasar dunia, seperti nikel, tembaga, batu bara, hingga emas.

Ketika sebagian potensi kekuatan ekonomi nasional itu perlu diwadahkan dalam Danantara, itu adalah strategi dan kebijakan Presiden Prabowo menanggapi perubahan tatanan dunia yang ditandai dengan berlarut-larutnya ketidakpastian.

Tatanan dunia praktis telah berubah. Perjanjian Perdagagan Bebas Amerika Utara (NAFTA) bubar dengan sendirinya karena Amerika Serikat (AS) menetapkan tarif impor semaunya sendiri. Juga karena faktor tarif impor versi AS, forum Asia-Pacific Economic Forum (APEC) yang beranggotakan 21 negara bisa kehilangan makna strategisnya.

Perubahan tatanan itu pasti berdampak pada perubahan pola dan arus dana investasi dari banyak negara. Uni Eropa misalnya, sedang ancang-ancang untuk fokus pada investasi baru untuk membangun dan memperkuat industri pertahanan.

Maka, menjadi wajar dan masuk akal jika Presiden Prabowo pun menanggapi perubahan tatanan dunia itu dengan mendirikan Danantara dan memfungsikannya sebagai badan pengelola investasi.

Salah satu keunggulan Indonesia adalah kandungan SDA di perut bumi nusantara. Kandungan SDA itu akan dan selalu menarik minat investor asing. Menjelang akhir April 2025 lalu, Presiden Prabowo menerima kunjungan kehormatan Chairman Lotte Group bersama delegasi Federation of Korean Industries (FKI) di Istana Merdeka, Jakarta.

Dari pertemuan itu, lahir komitmen investasi baru bernilai 1,7 miliar dolar AS. Sementara itu, Indonesia Grand Package bernilai 9,8 miliar dolar AS terus berproses dan tetap dilanjutkan. Proyek ini akan merealisasikan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik .

Perubahan tatanan dunia menuntut Indonesia meningkatkan kemandirian di berbagai sektor dan sub-sektor ekonomi. Melalui konsolidasi yang berkelanjutan, Danantara diharapkan dapat memaksimalkan nilai tambah semua SDA Indonesia untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dan, tentu saja dari pengelolaan semua potensi SDA itu, akan tercipta banyak lapangan kerja.

Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI

(ega/ega)