3 weeks ago
34
Jakarta -
Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan di kuartal I 2025, yakni sebesar 4,87% secara tahunan (yoy) dari capaian periode yang sama di tahun 2024 sebesar 5,11% yoy. Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) menilai, perlambatan pertumbuhan ini menjadi alarm bagi ekonomi nasional ke depan, sehingga perlu dilakukan penguatan kebijakan.
INDEF sendiri memberi 8 catatan penting yang menunjukkan situasi genting yang dialami Indonesia saat ini. Diperlukan respons cepat pemerintah untuk segera memperbaiki kebijakan ekonomi. Berikut 8 catatan dari INDEF.
Pertama, Indonesia rentan terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi global. International Monetary Fund (IMF) mencatat perlambatan ekonomi global ke 2,8% dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,3% untuk tahun 2025 yang menandai fase stagnasi dunia usai dilanda krisis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
INDEF menilai, hal ini berimplikasi pada ekonomi Indonesia lantaran RI masih bergantung pada ekspor komoditas mentah, yang tanpa lompatan industrialisasi menjadikan Indonesia rentan terhadap dinamika eksternal.
"Pemerintah terlihat tidak cukup agresif dalam merespons tren perlambatan ekonomi global ini dengan strategi diversifikasi dan peningkatan daya saing manufaktur berbasis teknologi tinggi," tulis catatan INDEF dalam keterangan resminya, Rabu (7/5/2025).
Kedua, Waspadai 'dual shocks' yang menggerus neraca perdagangan akibat volatilitas harga komoditas. INDEF menilai, implikasi volatilitas harga komoditas menciptakan risiko ekonomi domestik dual shocks' bagi Indonesia. Di satu sisi terdapat positive revenue shock atau peningkatan pendapatan tak terduga dari lonjakan harga batubara dan minyak mentah yang berpotensi menambah penerimaan devisa dan royalti. Akan tetapi, kondisi ini bersifat temporer dan tidak inklusif.
Di sisi lain, negative margin shock atau dampak negatif dari turunnya harga komoditas dari harga nikel dan CPO yang berdampak langsung terhadap sektor hilirisasi dan tenaga kerja di daerah berbasis tambang dan perkebunan. Fenomena dual shocks pada kinerja ekspor ini membuka ruang terjadinya kegagalan hilirisasi industri sebagai strategi pertumbuhan tinggi.
"Alih-alih memperkuat nilai tambah dan ketahanan industri, pemerintah tampaknya terlalu bergantung pada windfall komoditas yang bersifat temporer, bukan fundamental. Smelter nikel yang menjadi leading hilirisasi sektor tambang, ternyata rapuh di tengah oversupply global dan rendahnya permintaan. Ini bukti bahwa hilirisasi yang dikembangkan belum diikuti inovasi, integrasi pasar global dan nasional yang kuat, serta diversifikasi ekspor dan riset teknologi yang kuat," jelasnya.
Ketiga, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 berada di bawah ancaman stagnasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 4,87% yoy menjadi alarm keras 'early warning', di mana narasi optimisme pemerintah tidak lagi berakar pada realitas. INDEF menegaskan, pelemahan tidak hanya terjadi akibat akibat dinamika global, tetapi lebih pada terjadinya kegagalan domestik melakukan transformasi struktural.
"Ketidakefisienan belanja fiskal, minimnya dorongan produktivitas sektoral, dan stagnasi investasi swasta masih 'wait and see'. Artinya, ambisi pertumbuhan tinggi sebesar 8 persen hanya 'jargon politis' tanpa dasar empiris dan data," ungkapnya.
Keempat, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 dari sisi permintaan investasi dan konsumsi mengalami kolaps, di mana belanja pemerintah malfungsi. INDEF menyebut, investasi yang stagnan dan konsumsi rumah tangga yang melemah mencerminkan daya dorong utama pertumbuhan lumpuh. Ironisnya, konsumsi pemerintah yang seharusnya menjadi jangkar pertumbuhan justru dikontraksi oleh efisiensi anggaran sebesar Rp 300 triliun.
"Kebijakan fiskal tersebut mencerminkan disorientasi dan maltujuan, bukannya ekspansif di tengah ancaman pelemahan dengan menciptakan peluang, justru menciptakan kontraksi yang semakin kontraproduktif," tegasnya.
Kelima, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 (yoy) dari sisi penawaran hilirisasi hanya jadi simulasi, industri kehilangan nafas. Pertumbuhan tinggi sektor pertanian yang berbasis musiman hanya menutupi stagnasi mendalam yang terjadi di sektor manufaktur dan pertambangan yang menjadi pilar hilirisasi.
Catatan INDEF menilai pemerintah belum berhasil mendorong sektor-sektor tersebut menjadi mesin pertumbuhan yang memberikan nilai tambah besar dan berkelanjutan.
"Tanpa transformasi struktural ekonomi sektoral berbasis inovasi dan produktivitas, hilirisasi hanya menjadi slogan populis tanpa dampak nyata terhadap kinerja agregat ekonomi," jelasnya.
Keenam, rezim suku bunga tinggi dan kebijakan efisiensi anggaran membuat likuiditas perekonomian mengering. INDEF menilai, suku bunga Bank Indonesia (BI Rate), suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan yield Surat Berharga Negara (SBN) naik mendorong migrasi likuiditas perekonomian mengarah pada aset-aset berimbal hasil tinggi.
Situasi ini dinilai kian runyam dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap berlebihan. Dampaknya dampak kebijakan tersebut menyusutkan perputaran likuiditas di sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ketujuh, dunia usaha lesu seiring pertumbuhan kredit yang layu. Dalam catatan INDEF, laju kredit Maret 2025 menurun ke 8,7% dari 9,7% pada bulan Februari 2025. Padahal pada Maret 2025 ditopang oleh Ramadhan dan Lebaran. Lesunya capaian kredit mencerminkan melemahnya dukungan sektor keuangan bagi peningkatan aktivitas sektor riil yang ujungnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Lebih dari itu, data undisbursed loan atau kredit yang sudah disetujui bank namun belum ditarik oleh dunia usaha untuk produksi maupun ekspansi usaha meningkat sebesar 27,83 persen yoy pada Februari 2025 dibanding Februari 2024. Kondisi ini merefleksikan tingginya ketidakpastian ekonomi sehingga dunia usaha menahan ekspansi," jelas catatan INDEF.
Kedepalan, urgensi kombinasi kebijakan optimalisasi potensi domestik, stimulus fiskal tepat sasaran, dan dukungan ekosistem industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
INDEF meniliah, dalam keadaan ketidakpastian ekonomi global, pemerintah perlu melihat potensi ekonomi domestik. Selain itu, pemerintah juga perlu menguatkan fungsi stimulus fiskal yang berdampak langsung terhadap konsumsi.
Pemerintah juga perlu mendukung industri pengolahan dari berbagai sektor yang menjadi ekosistem industri, seperti dukungan energi, logistik, infrastruktur, tenaga kerja, fiskal, perdagangan dan lain-lain.
(rrd/rrd)
