Demokrat Sindir Instruksi Megawati: Kami Ada Kongres Tetap Ikut Retret

Jakarta -

Kepala Bamkostra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyindir instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah PDIP menunda ikut retret di Akmil, Magelang. Herzaky membandingkan partainya punya hajatan kongres tapi tetap memberikan ruang kadernya mengikuti retret.

"Ya kalau kami begini aja, yang pasti kader-kader Demokrat yang menjadi kepala daerah, kami ini ada kongres loh. Senin dan Selasa. Tapi apa arahan ketua umum? 'Bapak-ibu sekalian, kader partai, tetapi kan sudah menjadi kepala daerah. Ikuti arahan Presiden, itu yang utama'. Nah itu dari Pak AHY gitu. Jadi meskipun kami ada kongres, para kepala daerah yang punya suara di kongres pun itu kalian silakan berangkat ke Magelang. Mengapa? Ya saat mereka sudah menjadi pejabat publik, yang namanya kan jiwa raganya sudah dipersembahkan untuk bangsa dan negara dan masyarakat," kata Herzaky Mahendra di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

Herzaky mengatakan kesetiaan para kepala daerah ke bangsa dan negara menjadi yang terutama. Dia mengatakan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan kepala daerah Demokrat untuk mendelegasikan hak suaranya di kongres dan tetap mengikuti retret.

"Jadi kesetiaan terutama itu adalah bagi bangsa dan negara dan bagi masyarakat. Kami partai tentunya ikut mengantarkan, tetap mereka loyal kepada partai, tapi kan pada saat ada kegiatan seperti ini, kalau dari kami semua kader Partai Demokrat yang menjadi kepala daerah, meskipun kami punya hajatan besar 5 tahun sekali minggu depan, di Senin dan Selasa, tapi arahannya adalah berangkat ke Magelang," kata Herzaky.

"Silakan hak suaranya itu dimandatkan kepada pengurus yang lain. Karena beberapa kepala daerah ini juga ketua DPD dan ketua DPC kami, jumlahnya cukup signifikan kan, ya ada lumayan lah gitu. Gitu, kira ini kebijakan kami," ujarnya.

Namun, Herzaky mempersilakan partai lain, termasuk PDIP, memiliki kebijakan lain. Herzaky menilai setiap partai memiliki otonominya sendiri.

"Jadi kalau partai lain punya kebijakan lain ya silakan. Kan masing-masing partai kan punya cara sendiri, punya otonomi sendiri gitu. Ya nggak pas lah kalau kami malah mengomentari kebijakan yang diambil oleh partai lain. Tentu setiap dari masing-masing partai punya pertimbangan masing-masing," ujarnya.

Diketahui, Partai Demokrat akan menggelar Kongres ke-VI pada 24-25 Februari 2025 di Hotel Ritz Carlton Jakarta, dengan salah satu agenda utama pemilihan ketua umum untuk periode 2025-2030.

Sementara itu, Megawati memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu tertuang dalam instruksi Megawati dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP, Guntur Romli, membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).

Instruksi ini muncul usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2) pukul 18.08 WIB. KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

(mib/rfs)