Alasan 'Penghinaan Mengerikan' di Balik Mundurnya Wapres Iran

Iran -

Wakil Presiden (Wapres) Iran Mohammad Javad Zarif kembali mengundurkan diri dari jabatannya. Zarif mengungkap alasannya mengundurkan diri karena menerima penghinaan yang mengerikan.

Dirangkum detikcom dari kantor berita IRNA dilansir kantor berita AFP, Zarif merupakan mantan menteri luar negeri yang merundingkan kesepakatan nuklir penting tahun 2015 dengan negara-negara besar dunia. Surat pengunduran diri Zarif diterima Presiden Masoud Pezeshkian

"Surat pengunduran diri Zarif diterima oleh Presiden Masoud Pezeshkian, yang belum menanggapi," demikian laporan kantor berita resmi Iran, IRNA.

Dalam unggahan hari Senin (3/3) di media sosial X, Zarif mengatakan bahwa ia telah "menghadapi penghinaan, fitnah, dan ancaman paling mengerikan terhadap diri saya dan keluarga saya, dan saya telah melalui masa paling pahit dalam 40 tahun pengabdian saya."

"Untuk menghindari tekanan lebih lanjut pada pemerintah, kepala kehakiman merekomendasikan agar saya mengundurkan diri dan... saya langsung menerimanya," tambahnya.

Penunjukan Zarif Jadi Wapres

Pezeshkian, yang menjabat sebagai presiden Iran pada bulan Juli lalu, menunjuk Zarif sebagai wakil presidennya untuk urusan strategis pada tanggal 1 Agustus. Namun, Zarif mengundurkan diri hanya kurang dari dua minggu menjabat, sebelum kemudian kembali menjabat wapres pada akhir bulan tersebut.

Saat itu, dia menyebutkan beberapa alasan yang mendorong dirinya mengundurkan diri, dengan yang terutama adalah kekecewaan terhadap susunan kabinet baru Iran yang beranggotakan 19 menteri.

"Saya merasa malu karena saya tidak bisa menerapkan, dengan cara yang layak, pendapat pakar dari komite-komite (yang bertanggung jawab untuk memilih para kandidat) dan mencapai inklusi perempuan, pemuda dan kelompok etnis, seperti yang telah saya janjikan," kata Zarif dalam pernyataannya saat itu.

Zarif adalah diplomat tertinggi Iran antara tahun 2013 dan 2021 selama pemerintahan presiden moderat Hassan Rouhani.

Ia mulai dikenal di panggung internasional selama negosiasi panjang untuk perjanjian nuklir 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama.

Kesepakatan itu secara efektif dibatalkan tiga tahun kemudian ketika, selama masa jabatan pertama Donald Trump sebagai presiden, Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan itu dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi berat terhadap republik Islam tersebut.

(whn/fca)