3 weeks ago
16
Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempersiapkan pemberian insentif untuk para transmigran yang bersedia dipindahkan ke wilayah lain. Hal ini menjadi salah satu tugas penting dari Kementerian Transmigrasi dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan.
AHY mengatakan, Kementerian Transmigrasi masuk ke dalam lingkup pengawasan Kemenko Infrastruktur karena peran strategisnya dalam mendukung pemerataan ekonomi dan pembangunan. Ia menargetkan, akan dibentuk sejumlah program-program transmigrasi, khususnya untuk migrasi ke wilayah timur Indonesia.
"Kementerian Transmigrasi ini bisa membantu mempercepat pembangunan ekonomi di sejumlah kawasan, termasuk di antaranya kawasan Indonesia Timur, agar bisa direncanakan dan dijalankan program-program transmigrasi," kata AHY, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AHY berharap kehadiran Kementerian Transmigrasi ini dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah juga bisa menghadirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat apa yang sudah ada.
Adapun kementerian ini dihidupkan kembali dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto.
Keberadaan kementerian ini selaras dengan visi misi Prabowo untuk menggeber pemerataan pembangunan di Indonesia. AHY bilang, banyak daerah-daerah di Indonesia yang sebetulnya potensial namun sulit berkembang.
Kolaborasi antara kementerian-kementerian di bawah naungan Kemenko Infrastruktur harapannya bisa membantu mengatasi masalah itu.
"Kita harapkan kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, termasuk Perhubungan, ATR/BPN, bisa mempercepat proses transmigrasi sehingga orang yakin berpindah tempat itu. Bukan hanya mengembara tanpa tujuan tetapi justru ada kejelasan, ada kepastian karena disiapkan infrastruktur yang mendukung bukan hanya kehidupan tapi juga pekerjaan dan produktivitasnya," kata AHY.
Menurutnya, transmigran adalah patriot karena memang harus ada keinginan dan kesadaran bahwa berpindah ke suatu daerah bukan hanya dibutuhkan secara fisik, namun juga secara skills untuk meningkatkan produktivitas ekonomi suatu daerah. Karenanya, pihaknya akan berfokus pada peningkatan keterampilan transmigran melalui sejumlah program Pendidikan, pelatihan, hingga pendampingan.
Diberi Insentif Rumah hingga Lahan
Selain itu, pihaknya juga akan menggelontorkan insentif bagi masyarakat yang bersedia ikut program transmigrasi. Pembangunan infrastruktur juga akan digenjot dengan mengintegrasikan Kawasan transmigrasi dengan sentra-sentra ekonomi, jangan sampai terisolasi.
"Harus ada insentif yang baik dalam arti kenapa masyarakat bisa bersemangat untuk pindah ke suatu lokasi yang jauh dari tempat tinggal atau kampung halamannya karena ada harapan baru. Membangun harapan itu adalah tugas negara, tugas pemerintah termasuk kementerian transmigrasi.Tentu jika ada mata pencaharian atau lapangan pekerjaan sekaligus penghasilan yang baik," ujarnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Danton Ginting Munthe mengatakan, pihaknya masih terus mempelajari insentif apa yang paling tepat untuk diberikan kepada para transmigran ini.
"Tentunya kita memberikan bantuan rumah, lahan untuk tanaman tanaman kering itu 2 hektare per kepala keluarga. Kemudian untuk peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan calon transmigran. Kemudian perbekalan selama dia tinggal di lokasi transmigrasi khususnya jaminan hidup selama 1 tahun," kata Danton, ditemui di lokasi yang sama.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menambahkan, saat ini yang paling penting ialah bagaimana mengubah paradigma berpikir menyangkut status para transmigran yang masih kerap dipandang sebelah mata sebagai kaum terpinggirkan.
Hal tersebut termasuk juga dengan masalah sosial yang melingkupinya. Ada sejumlah daerah yang menjadi sasaran strategis untuk transmigrasi ini, antara lain Nunukan Kalimantan Utara, Mamuju Sulawesi Barat, serta Merauke di Papua Selatan.
"Mereka adalah para patriot bangsa yang bekerja untuk negara dalam rangka ketahanan dan kedaulatan pangan. Kemudian mengentaskan kemiskinan, juga memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Kalau misalkan mereka tinggal di kota-kota besar tidak punya pekerjaan, tentu konflik, kesenjangan sosial juga akan lebih tinggi," ujar Iftitah.
(shc/hns)
