4 days ago
15
Jakarta -
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menanggapi rencana pemerintah menghapus kuota impor dan melonggarkan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ketua Umum ALFI, M Akbar Djohan menyatakan penghapusan kuota impor dapat mendorong pertumbuhan sektor logistik.
"Dengan liberalisasi impor, volume barang masuk ke Indonesia diprediksi meningkat, yang berarti aktivitas bongkar muat, transportasi, dan pergudangan juga akan terdongkrak," ujar Akbar dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).
Sementara pelonggaran TKDN juga dapat mempermudah impor komponen yang selama ini sulit dipasok secara lokal. Dia mencontohkan seperti industri otomotif dan elektronik, membutuhkan komponen spesifik yang belum diproduksi di dalam negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebijakan ini bisa mengurangi biaya logistik karena perusahaan tidak perlu mencari alternatif yang lebih mahal," ucap Akbar.
Akbar juga mengingatkan lonjakan impor berpotensi membebani infrastruktur logistik yang belum optimal.
"Pelabuhan dan bandara kita sudah sering mengalami kepadatan. Jika tidak diantisipasi dengan penambahan kapasitas, bisa terjadi penumpukan kontainer dan keterlambatan pengiriman," sambung Akbar.
Selain itu, Akbar menyoroti risiko terhadap perusahaan logistik kecil. Menurutnya perusahaan forwarder dan logistik lokal mungkin kewalahan bersaing dengan operator asing yang lebih besar jika tidak ada perlindungan kebijakan.
ALFI, ucap Akbar, mendorong pemerintah untuk memitigasi dampak negatif dengan beberapa langkah strategis, mulai dari peningkatan kapasitas pelabuhan, bandara, dan jaringan distribusi darat harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kemacetan logistik, insentif untuk operator lokal, dan sinergi dengan industri manufaktur.
"Perlu ada skema pendampingan dan kemudahan pembiayaan bagi perusahaan logistik dalam negeri agar mampu bersaing," tambah Akbar.
Pihaknya optimistis dengan langkah-langkah penyeimbang, sektor logistik bisa mengambil manfaat maksimal dari kebijakan ini. ALFI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders terkait guna memastikan transisi yang lancar pasca-implementasi kebijakan penghapusan kuota impor dan pelonggaran TKDN.
"Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja logistik Indonesia menuju tingkat global," tutur Akbar.
Akbar juga menekankan pentingnya dukungan perbankan, terutama dari Himbara bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor logistik untuk menghadapi tantangan global, termasuk tekanan akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Dia menilai UMKM logistik membutuhkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan suku bunga yang kompetitif agar dapat bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Akbar menyebut kenaikan biaya operasional akibat kebijakan tarif resiprokal AS telah membebani pelaku UMKM logistik. Dukungan perbankan, seperti kredit usaha dengan persyaratan yang fleksibel, dinilai krusial untuk membantu mereka memitigasi dampak tersebut.
"Perbankan nasional harus proaktif dalam memberikan solusi keuangan yang inovatif, termasuk pendanaan jangka pendek untuk modal kerja maupun investasi jangka panjang dalam teknologi dan infrastruktur," ucap Akbar.
ALFI juga mendorong perbankan, terutama Himbara untuk mempermudah UMKM mengakses program pembiayaan yang telah disediakan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
"Kami optimistis, dengan dukungan penuh perbankan, terutama Himbara, UMKM logistik tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar global," lanjut Akbar.
Akbar menambahkan sektor logistik menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap perdagangan domestik dan internasional. Pihaknya berharap dukungan terhadap UMKM di sektor ini dapat memperkuat ketahanan rantai pasok nasional di tengah gejolak ekonomi dunia.
(ada/ara)
