Mensos Gus Ipul Pastikan 65 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Tahun Ini

Jakarta -

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa sebanyak 65 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada tahun ini. Sekolah ini ditargetkan menampung sekitar 6.800 siswa dari keluarga kurang mampu.

Jumlah tersebut meningkat dari rencana awal yang mencakup 53 lokasi pembukaan Sekolah Rakyat pada tahap pertama di bulan Juli mendatang.

"Sekarang terus berproses, masih ada sekitar 35 lagi yang sedang didalami dan kemungkinan lebih dari 30 dinyatakan layak," kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Selasa (20/5/2025).

Gus Ipul menjelaskan, jika 35 titik tambahan itu dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerja Umum, maka daya tampung Sekolah Rakyat 10 ribu siswa. Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerja Umum juga berupaya keras untuk bulan Juli 2025 bisa memenuhi target 100 titik.

"(Tiap) Sekolah Rakyat ada yang menampung 100 siswa, ada yang masih 50 siswa. Mudah-mudahan kita masih bisa menambah lebih dari 65," kata Gus Ipul.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat sangat terkait dengan pemda, terutama dalam hal lahan, perizinan, infrastruktur dasar seperti jalan, air, dan listrik.

"Kemudian juga berkaitan dengan guru, anak muridnya, perlu kerja sama dengan Pemda," kata Tito.

Tito menyebutkan, total ada 351 usulan lokasi dari 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. Namun, perlu dilakukan verifikasi agar lokasi tersebut memenuhi kriteria.

"Tapi namanya usulan kita harus lihat dulu, ini memenuhi kriteria enggak," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa lahan yang diusulkan tidak boleh bermasalah, baik secara administratif maupun hukum. Lalu, akses jalan ketersediaan air dan listrik, serta kelayakan bangunan juga menjadi pertimbangan penting.

"Sehingga, bisa ditentukan skala prioritas yang bisa memenuhi syarat dari 351 usulan," terangnya.

Soal lahan, ia mengatakan lintas kementerian ikut mengecek. Di antaranya dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pekerja Umum. Daerah yang mengusulkan banyak, tapi yang belum memenuhi kriteria lahan dan bangunan juga masih banyak.

"Kita harus bicara lagi supaya mereka mengajukan usulan-usulan baru," urainya.

Tito juga memastikan akan mengirimkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Jika diperlukan aturan, maka kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan daerah.

"Karena menyangkut aset yang harus disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD-nya," katanya.

Untuk mempercepat dukungan dari daerah, Tito mengatakan akan mengirimkan surat edaran kepada kepala daerah, bahkan menyiapkan draf Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum penggunaan aset daerah untuk Sekolah Rakyat.

"Jadi, asetnya tetap Pemda tapi dipinjam pakaikan kepada Kemensos," katanya.

Sementara itu Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah optimistis pada Juli 2025, Sekolah Rakyat sudah dapat beroperasi dengan dukungan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

"Mohon dukungan, seluruh pihak dari pemerintah sudah bekerja keras menyiapkan dan akan melaksanakan sekolah rakyat ini," katanya.

Menurutnya, program ini bukan hanya membutuhkan dukungan dari pemerintah, melainkan juga membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat.

"Mari sama-sama kita entaskan kemiskinan yang masih ada dengan cara menyiapkan generasi muda kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak," ucapnya.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. Mohammad Nuh merasa bahagia lantaran program sekolah rakyat mendapat dukungan luas. Tak hanya dari kementerian dan lembaga lain tapi juga dari masyarakat luas. Dia menambahkan, ke depan seluruh infrastruktur sekolah rakyat akan berbasis digital, mulai dari sistem manajemen, presensi hingga kurikulum. Dia meyakini semua ini bisa terwujud berkat kerja bersama lintas sektoral.

"Para menteri sudah menyampaikan dukungan dari masing-masing kementeriannya untuk mewujudkan gagasan mulia dari Pak Presiden, yaitu memuliakan kaum yang paling miskin atau dhuafa," katanya.

Dalam rapat koordinasi tersebut turut hadir oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Staf Khusus Menteri Komdigi Raline Shah, Dirut PT Telkom Ririek Adriansyah, Dirut PLN Darmawan Prasodjo, Plt Dirut PT Nindya Karya Firmansyah, Kepala Badan Pengawasan Keuangan (BPKP) Yusuf Ateh, dan perwakilan kementerian lainnya.

(ega/ega)