Alasan Ojol Tak Ikut Demo Hari ini: Dapur Harus Tetap Ngebul

Jakarta -

Komunitas pengemudi ojek online (ojol) dan sopir taksi online menggelar demonstrasi di Patung Kuda, di depan pintu masuk silang barat daya Monas. Namun ada juga pengemudi ojol yang tetap mengangkut penumpang karena alasan yang beragam.

Alves (29), salah seorang pengemudi ojol yang tetap jalan meski banyak rekannya berkumpul demo di sejumlah titik. Dia mengatakan alasan dirinya tetap mengangkut penumpang karena kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.

"Ada tuntutan tersendiri ya tertentu. Soalnya kalau sudah bicara masalah dapur, kita beda-beda, kita ada yang susah juga beda. Kalau kita hari ini nggak jalan, orang rumah teriak" kata Alves saat ditemui detikcom di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

Meski begitu, Alves tetap mendukung teman-temannya yang turun aksi demo hari ini. Menurutnya, jika perjuangan itu berhasil, maka untungnya bakal didapat oleh semua pengemudi.

"Kita tetap kasih support ya, itu juga perjuangan untuk para driver lain juga kan. Saya pernah ikut demo di patung kuda, waktu itu, senang bisa ikut antusias teman-teman, tapi setelah kemarin harganya malah nurun-nurun kayak sama aja gak ada hasil," imbuh dia.

Alves juga mempunyai pendapat yang sama dengan para ojol yang berdemo hari ini. Dia berharap pemerintah bisa turun tangan mengubah regulasi agar para pengemudi lebih sejahtera.

"Ini sudah tahun 2025, sudah ganti presiden. UMR naik ini malah turun. Minyak mahal, ongkos nggak seberapa, mereka nggak tahu bahayanya di jalan. Ya minimal itu pikirin dulu," ungkapnya.

Hal yang sama juga di Ipang (35), pengemudi ojol yang tetap jalan mencari orderan meski ada demo ojol besar-besaran hari ini. Dia beralasan hal itu dilakukannya agar dapurnya tetap ngebul hari ini.

"Alasan kita kebutuhan, biar dapur ngebul, bisa ngasih anak jajan sekolah, kebutuhan bayar listrik, kalau nggak, kita nggak bisa ngasih bini kita buat masak. Kalau kita, teman-teman yang mau demo, ya silakan demo," jelas Ipang.

Ipang menambahkan dirinya sangat hormat kepada teman-temannya yang turun ke demo. Dia berharap tuntutan demo hari ini bisa didengar.

"Kalau unek-unek saya ini, kalau bisa insentifnya itu walaupun kita potongan 20 persen, minimal ada bonus insentif, misalkan kita narik hari ini udah dapat 20 trip, mungkin dari Gojek dapat tambahan bonus insentif misal dapat 50 dari 20 trip, gitu," ujarnya.

"Karena kondisi sekarang, sejak COVID, ojol itu hancur dari sistem insentifnya dihapus. Nggak sesuai kayak dulu lagi, yang mensejahterakan driver nggak ada lagi. Sudah nggak ada bonus," kata dia," tambahnya.

Berbeda dengan Man (55), dirinya mau ikut berjuang lewat demo. Dia menyebut hal itu agar tarif pengemudi lebih baik di masa mendatang.

"Ini masalah tarif hemat, sudah dipotong 30 persen, tarif hemat itu jadi beban driver, jadi nggak adil. Kita ini punya wadah aplikator ini, semena-mena, kayak dizalimi. Saya sering ikut demo," ungkap Man.

Namun Man tidak masalah dengan rekannya yang tetap menerima order saat demo hari ini. Baginya semua bisa saling menghargai.

"Ya kita tetap hargai, saling menghargai. Urusan orang beda, tapi kita tetap harus ada yang berjuang," imbuhnya.

Tuntutan Massa Ojol

Ojek dan taksi online akan menolak pesanan dengan mematikan aplikasi dalam aksi demo ini. Asosiasi Ojol Garda Indonesia meminta masyarakat tidak melakukan pemesanan pada Selasa (20/5) hari ini.

"Serta akan dilakukannya pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan, dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai jam 23.59 WIB," kata Ketum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono, dalam keterangannya, kemarin.

Dia mengatakan unjuk rasa tersebut digelar untuk menagih ketegasan pemerintah selaku regulator untuk bertindak atas pelanggaran regulasi yang dilakukan sejak 2022. Dia mengatakan demo hari ini menjadi puncak kekecewaan para pengemudi online.

Berikut tuntutan massa ojol:

1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No 12 Tahun 2019, Kepmenhub KP No 1001 Tahun 2022;

2. DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, asosiasi, aplikator;

3. Potongan aplikasi 10%;

4. Revisi tarif penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll); dan

5. Tetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang, libatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI.

(whn/whn)